Industri Perbankan Sehat dan Terjaga

Industri Perbankan Sehat dan Terjaga
Ilustrasi layanan perbankan. (Foto: ID/David Gita Roza)
Nida Sahara / AB Jumat, 12 Juni 2020 | 20:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Aviliani mengatakan hingga saat ini secara keseluruhan kondisi industri perbankan dalam kondisi sehat dan terjaga. Hal tersebut tercermin dari rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 22,13% per April 2020.

"Dilihat dari CAR perbankan yang masih di atas 20% per April, so far keseluruhan kondisi bank bagus. Kalau CAR semua bank relatif masih tinggi-tinggi," terang Aviliani kepada Investor Daily, Jumat (12/6/2020).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April, rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/DPK (AL/DPK) per April 2020 terpantau pada level 117,8% dan 25,14%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Kemudian, profil risiko lembaga jasa keuangan pada April 2020 masih terjaga pada level yang terkendali dengan rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL) gross perbankan tercatat sebesar 2,89%, sedangkan NPL net bank umum konvensional 1,09%.

"Kalau lihat data April yang dikeluarkan OJK itu masih bagus semua, tidak ada problem, dari sisi CAR dan lain-lainnya," ucap Aviliani.

Namun, menurutnya, yang menjadi tantangan perbankan nasional adalah dari sisi likuiditas. Pasalnya, Covid-19 telah membuat debitur kesulitan membayar angsuran ke bank. Hal ini membuat OJK memberikan relaksasi berupa restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak Covid-19.

Aturan restrukturisasi tersebut mengganggu arus kas perbankan selama pandemi Covid-19, meskipun kinerja perbankan masih bagus. "Memang ada dua hal yang jadi masalah kalau kondisi seperti ini, likuiditas dan kredit. Jadi kalau ada bank yang bermasalah, lebih karena likuiditasnya, tetapi sebenarnya kinerjanya bagus," jelasnya.

Dengan kebijakan restrukturisasi kredit, kata Aviliani, perbankan memberikan stimulus kepada debitur, seperti penundaan pembayaran bunga, pembayaran pokok, perpanjang tenor, atau menurunkan suku bunga pinjamannya. Stimulus tersebut berdampak pada kurangnya pendapatan bank untuk kegiatan operasional.

"Rata-rata restrukturisasi dilakukan 15-25% dari outstanding kredit, otomatis tidak ada dana masuk yang biasa dari angsuran. Otomatis memengaruhi likuiditas, karena terjadi mismatch antara dana masuk dari angsuran dan kebutuhan operasional sehari-hari," tutur Aviliani.

Dihubungi terpisah, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja juga menyebutkan bahwa secara keseluruhan industri perbankan di Indonesia masih cukup sehat dan terjaga kondisinya.

"Sebagian bank besar bank kondisinya baik," katanya.

Chief Executive Officer (CEO) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Achmad K Permana mengatakan saat ini perseroan tetap beroperasi secara normal dan menjalankan bisnis seperti biasa. Simpanan nasabah juga tetap aman karena Bank Muamalat merupakan bank peserta penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Hal tersebut merupakan penegasan perseroan mengenai beredarnya kembali kabar tentang hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengawasan OJK terhadap tujuh bank.

Permana memastikan bahwa Bank Muamalat hingga saat ini tetap beroperasi secara normal. Berdasarkan laporan keuangan per Maret 2020, rasio keuangan Bank Muamalat juga masih sesuai dengan ketentuan regulator.

"Saya ingin menyampaikan bahwa saat ini perseroan tetap dalam kondisi yang aman dan nasabah dapat bertransaksi secara normal baik secara online maupun offline," ungkap Permana.

OJK juga telah mengeluarkan pernyataan di media pada 8 dan 9 Mei 2020 yang menyatakan bahwa hasil audit BPK tidak mencerminkan kualitas pengawasan OJK secara keseluruhan dan juga bahwa OJK telah melaksanakan berbagai langkah peningkatan kualitas pengawasan sebagaimana concern dari BPK.

Permana menambahkan, institusi perbankan, termasuk Bank Muamalat, merupakan lembaga yang teregulasi yang tunduk dan bernaung di bawah ketentuan beberapa regulator, termasuk diantaranya adalah OJK, Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo menyatakan pandemi Covid-19 mulai memberikan tekanan terhadap sektor jasa keuangan mulai April 2020. Meskipun dari berbagai indikator dan profil risiko, kondisi stabilitas sistem keuangan sampai saat ini tetap terjaga dengan kinerja intermediasi yang positif.

Dalam upaya memitigasi dampak pelemahan ekonomi dan menjaga ruang untuk peran intermediasi sektor jasa keuangan, OJK telah mengeluarkan sejumlah kebijakan stimulus lanjutan bagi sektor perbankan.

"Kinerja intermediasi industri perbankan per April 2020 tumbuh sejalan dengan perlambatan ekonomi. Kredit perbankan tumbuh sebesar 5,73% secara tahunan (year on year). Dari sisi penghimpunan dana, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh sebesar 8,08% (year on year)," jelas Anto. 



Sumber: Investor Daily