Pengprov Perbasi DKI Dukung Munas, tetapi Tolak Calon Ketua Umum

Pengprov Perbasi DKI Dukung Munas, tetapi Tolak Calon Ketua Umum
Ketua Umum Perbasi, Danny Kosasih (kedua dari kiri) didampingi anggota IOC asal Indonesia, Erick Thohir (kedua dari kanan), Kamis, 29 Agustus 2019 di Beijing, Tiongkok. (SP/Hendro Situmorang) ( Foto: Suara Pembaruan / Hendro Situmorang )
Hendro D Situmorang / AMA Rabu, 9 Oktober 2019 | 12:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) DKI Jakarta mendukung penyelenggaran musyawarah nasional (munas), tetapi tidak mendukung siapa pun.

Hal itu ditegaskan saat mengelar rapat pleno yang dihadiri seluruh Pengkot/Pengkab se-DKI terkait penentuan bakal calon (balon) ketua umum (ketum) PP Perbasi periode 2019-2023 yang bakal digelar di Jakarta pada 23-25 Oktober.

Samuel B. Pasolang selaku Dewan Penasihat Pengkot Jakarta Utara menuturkan, hasil pertemuan yang ada adalah pihaknya tidak merekomendasikan nama calon ketua.

"Tapi merekomendasikan munasnya. Kenapa, karena menurut saya yang sekarang tidak mengikuti kaidah organisasi," ungkap dia dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Samuel menjelaskan, seharusnya masa kepemimpinan Danny Kosasih sebagai Ketua Umum PP Perbasi sudah selesai sejak 15 Maret 2019. Namun, kepengurusan bisa diperpanjang hingga enam bulan ke depan sampai 15 September 2019. Artinya, saat ini, Danny Kosasih berstatus quo.

Berdasar aturan pada AD/ART, pengurus yang tidak melaksanakan munas setelah 6 bulan berakhirnya kepengurusan, nantinya pelaksanaan munas diambil alih oleh pengurus satu tingkat di atasnya, dalam hal ini KONI Pusat. "Harusnya diberikan ke KONI untuk OC dan SC serta menggiring munas sampai menjadi pemilihan," tuturnya.

Selain itu, sambungnya, tim penjaringan juga tidak berkonsultasi dengan pengprov di Indonesia terutama DKI Jakarta yang secara geografis paling dekat dengan pengurus pusat.

"DKI itu kan dari zaman ke zaman menjadi barometer secara organisasi dan prestasi. Tetapi PP tidak bersinergi dengan Pengprov DKI," ucapnya.

Terlebih, sejauh ini, Danny menjadi salah seorang kandidat yang juga akan mencalonkan kembali menjadi ketum. "Sudah tidak ada kaidahnya lagi, ada conflict of interest," ucap pria yang sudah terlibat di organisasi basket sejak 1996 itu.

Pria berusia 46 tahun itu melanjutkan, sebagai pendiri (founding fathers) basket di Indonesia, PP Perbasi seharusnya bisa memberikan contoh bagaimana organisasi yang baik.

"Memang ada beberapa hal yang positif. Seperti mengikuti FIBA di kelompok umur dan sampai dapat tuan rumah FIBA World Cup 2023 nanti," ujar pelatih kepala Sonic Basketball itu.

Namun, secara organisasi, kepemimpinan saat ini tidak begitu baik. "Maaf kata ya, sekretariat untuk PP Perbasi saja nomaden. Kalau ada yang nanya dimana sekret Perbasi ya saya tidak tahu. Kalau zaman dulu itu ada di Senayan," paparnya.

Yos Paguno selaku Ketua Pengprov Perbasi DKI menuturkan, dilakukannya pleno untuk demokrasi antar Pengprov dan Pengkot di DKI. "Jadi dalam rapat pleno akhirnya kami mengambil sikap dari keputusan bersama. Kami dukung munas tapi tidak dukung calon," katanya.

Hanya saja, sambungnya, pihaknya akan terus mengikuti perkembangan balon ketum hingga hari H munas. Sejauh ini, baru incumbent Danny Kosasih yang siap mencalonkan diri menjadi calon. DKI disebutnya bakal solid satu suara untuk pemilihan ketua. Pihaknya berharap ada calon alternatif yang memiliki kapasitas mumpuni untuk memimpin Perbasi ke depan.

"Jika tidak ada calon alternatif, maka kami mungkin akan tetap mendukung incumbent. Selanjutnya, kami akan kasih pandangan bagaimana seharusnya organisasi ke depan yang baik dan sesuai AD/ART," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Harian Perbasi Jawa Barat Nandang Roekanda juga mengkritisi  syarat calon pemilihan ketua umum. Salah satunya, calon harus didukung minimal 15 pengprov. Aturan tersebut dikatakannya bakal memberatkan calon lain yang hendak mendaftar. Untuk diketahui, pemilihan periode sebelumnya pada 2015-2019, saat itu setiap calon hanya diwajibkan didukung 5 pengprov.

 



Sumber: Suara Pembaruan