DPR dan Pemerintah Sepakat Konsep RUU BPIP Tidak Segera Dibahas

DPR dan Pemerintah Sepakat Konsep RUU BPIP Tidak Segera Dibahas
Ketua DPR Puan Maharani (kiri) menerima Surat Presiden (Surpres) tentang usulan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Robertus Wardi / CAR Kamis, 16 Juli 2020 | 15:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak akan dibahas dalam waktu dekat. Pembahasan baru dilakukan setelah DPR dan pemerintah menerima masukan dari seluruh komponen bangsa. Puan juga berharap polemik RUU yang dulunya bernama Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dapat dihentikan.

“DPR dan pemerintah sudah sepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan, sekali lagi, tidak akan segera dibahas, tetapi akan lebih dulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran dan kritik,” kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Puan menyampaikan itu bersama Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. Turut hadir empat wakil ketua DPR yakni Muhaimin Iskandar, Rahmat Gobel, Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Menurut Puan, kehadiran RUU BPIP memang menjadi kebutuhan hukum untuk memperkokoh pembinaan Pancasila. “DPR dan pemerintah berharap agar setelah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR ini, segala pertentangan pemikiran dan sikap terkait RUU HIP sudah bisa diakhiri dan kita kembali hidup rukun damai dan kompak melawan Covid-19,” ujarnya.

Puan juga mengungkap konsep RUU BPIP dari pemerintah yang dibawa Mahfud. Puan menegaskan substansi RUU BPIP berbeda dengan RUU HIP. Dijelaskan RUU BPIP terdiri atas tujuh bab dan 17 pasal, sedangkan RUU HIP 10 bab dan 60 pasal.

Selain itu, RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, struktur kelembagaan BPIP. Dia menambahkan, pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila sudah dihilangkan. “Dalam konsiderans mengingat juga sudah ada TAP MPRS XXV/1966 tentang pelarangan PKI dan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme,” tegasnya.

Hal senada dikatakan Mahfud. “Kami di dalam RUU ini, kalau kita bicara pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila maka TAP MPRS XXV/1966 itu harus menjadi pijakannya. Itu ada dalam RUU ini menjadi menimbang butir 2, sesudah UUD 1945,” kata Mahfud.

Mahfud menuturkan pemerintah juga memastikan Pancasila yang disahkan 18 Agustus 1945, dipakai dalam RUU BPIP. Dia menyatakan Pancasila itu yang sekarang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

“Kami tekankan bahwa soal Pancasila yang kita pakai secara resmi itu di sini kami cantumkan di dalam Bab I, Pasal 1 butir 1. Bahwa Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut pemerintah bersama DPR sepakat akan segera membuka dokumen RUU BPIP kepada publik. DPR dapat memasukkan konsep itu melalui situs untuk diakses media dan masyarakat.

“Nah ini adalah satu sumbang saran dari pemerintah kepada DPR. Tadi kami bersepakat ini akan dibuka seluas-luasnya masyarakat yang ingin berpartisipasi membahasnya dan mengeritisinya, silakan,” tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com