Celah Kelemahan BP Migas
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-3.76)   |   COMPOSITE 4934.09 (-46.09)   |   DBX 924.804 (-1.53)   |   I-GRADE 130.838 (-1.7)   |   IDX30 413.425 (-4.65)   |   IDX80 108.094 (-1.24)   |   IDXBUMN20 272.657 (-5.8)   |   IDXG30 115.379 (-0.72)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-5)   |   IDXQ30 120.916 (-1.2)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-1.85)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-2.94)   |   IDXV30 102.468 (-1.38)   |   INFOBANK15 776.883 (-8.11)   |   Investor33 360.093 (-2.95)   |   ISSI 144.765 (-1.24)   |   JII 523.909 (-4.32)   |   JII70 177.568 (-1.67)   |   KOMPAS100 966.07 (-10.65)   |   LQ45 756.376 (-8.2)   |   MBX 1366.8 (-14.31)   |   MNC36 270.277 (-2.99)   |   PEFINDO25 258.891 (-3.37)   |   SMInfra18 233.321 (-3.58)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-3.16)   |  

Celah Kelemahan BP Migas

Kamis, 15 November 2012 | 08:49 WIB
Oleh : B1

Sejumlah orang menilai UU Migas banyak merugikan negara.

Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) karena bertentangan dengan UUD 1945.

Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang lahir berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi untuk beroperasi.

Uji materiil UU Migas kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya MK telah melakukan uji materiil UU yang sama pada 2003 dan 2005. Hasilnya, uji materi tahun 2004 ditolak, sementara uji materil kedua di 2005 diterima sebagian, meski dampaknya tidak signifikan bagi kemakmuran rakyat.

Nah, lalu apa sebetulnya yang dipermasalahkan publik (pemohon) di MK, sehingga BP Migas yang didirikan atas perintah UU Migas dinilai bertentangan dengan UUD 1945? Gampangnya, secara sederhana UU Migas ini sama sekali tidak menguntungkan negara dan rakyat Indonesia.

Menurut para pemohon uji materiil, meski sejumlah pasal dalam UU Migas menyebutkan pengelolaan migas nasional tetap ditangan pemerintah dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, ternyata tidak sepenuhnya benar. Justru sebaliknya, banyak merugikan negara.

Dalam UU Migas disebutkan pola kerjasama pengelolaan migas menggunakan skema Kontraktor kontrak kerjasama startegis (KKKS). Sementara untuk pembagiannya adalah, porsi pemerintah 70 persen, dan kontraktor 30 persen (minyak). Adapun dalam pengelolaan gas, porsi pemerintah sebesar 85 persen, dan sisanya 15 persen kontraktor.

Namun pada praktiknya tidak sepenuhnya dijalankan. Pasalnya, dalam sejumlah pasal disebutkan, selain KKKS pembagian bisa dikendalikan melalui kontrak kerja sama lain.
Hal ini menimbulkan multitafsir.

Pasalnya, dalam frasa 'atau dikendalikan melalui kontrak kerja sama' asas yang melekat adalah hukum kontrak berdasarkan azas keseimbangan dan proporsional. Keadaan ini sangat merugikan negara.

Di sisi lain, pola kerjasama pengelolaan migas juga bersifat business to business (B to B). UU Migas menyebutkan, BP Migas sebagai wali negara berkontrak dengan korporasi swasta (G to B). "Kondisi ini tidak menguntungkan. Jika terjadi sengketa, korporasi akan menuntut negara ke arbritase internasional. Harusnya, yang mewakili pemerintah adalah korporat yang dikendalikan negara," kata pengamat perminyakan Kurtubi, Kamis (15/11).

Kurtubi menjelaskan, dengan pola B to B, posisi pemerintah berada di atas kontrak sehingga bisa menjamin kedaulatan. Pemerintah bisa mengeksekusi regulasi undang-undang untuk kepentingan bangsa dan negara, tanpa persetujuan kontraktor. "Itu berdaulat, sedangkan B to G tidak," ujar Kurtubi yang menjadi saksi ahli dalam sidang uji materiil UU Migas ini.

UU Migas kata Kurtubi, juga tidak menguntungkan secara finansial. Hasil penjualan minyak bagian negara tidak dapat langsung dijual BP Migas, namun harus menunjuk pihak ketiga, sehingga mengurangi pendapatan negara. "Pihak ketiga ini mendapat fee, ini jelas merugikan negara," kata dia.

Pola unbundling yang memisahkan kegiatan hulu dan hilir kata Kurtubi, juga sebagai upaya pihak asing untuk memecah belah industri migas nasional sehingga mempermudah penguasaan.

Ekonom Rizal Ramli menambahkan, UU Migas ini juga tidak mengatur batasan cost recovery, yakni pengeluaran negara untuk menggantikan biaya yang telah dikeluarkan perusahaan minyak dalam rangka eksploitasi. Dari hasil audit BPK, penggelembungan cost recovery hingga 200 persen.

Sayangnya, di saat cost recovery melonjak tajam, namun produksi minyak justru turun drastis dari 1,3 jura barrel per hari menjadi 850.000 barrel per hari. "Produksi merosot sampai 30 persen dan Indonesia sampai dikenal sebagai "worst environment for oil and gas industry in the world," kata mantan Menko Perekonomian ini.

Menyangkut modus kerjasama, Rizal menjelaskan, strukturisasi BP Migas dan kontraktor yakni production sharing agreement (PSA) atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sangat merugikan Indonesia.

Seharusnya Indonesia meniru pola equity ownership atau majority ownership seperti Aramco (Arab Saudi) atau Amerika Latin. Saham Aramco dikuasai oleh pemerintah Arab Saudi. Wakil dari pemerintah duduk dalam manajemen Aramco.

Struktur kepemilikan saham seperti ini jauh lebih efektif dibandingkan KKKS karena cost control-nya dapat dilakukan secara internal melalui satu pintu, pemerintah juga ikut mengontrol maanjemen dan terjadi alih teknologi yang signifikan. Banyak BUMN milik negara berkembang yang besar akibat kebanyakan karena ada majority ownership, saham asing hanya sebagian minoritas.

Uji materiil UU Migas diajukan oleh 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan (ormas) diantaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia.

Selanjutnya, PP Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jamiyatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan IKADI.

BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pembukaan Bursa Asia Mixed

Kenaikan bursa Jepang dipicu melemahnya nilai tukar Yen terhadap dollar sehingga menguntungkan eksportir.

EKONOMI | 15 November 2012

Lagi, Toyota Recall 2,77 Juta Unit Mobil di Dunia

Termasuk Prius dan Corolla

EKONOMI | 15 November 2012

BP Migas Bubar, SBY Pesan Tak Perlu Cemas Berlebihan

Meskipun konsekuensi dari putusan MK adalah pembubaran BP Migas, tetapi semua kontrak dan perjanjian kerjasama tetap berlaku.

EKONOMI | 14 November 2012

BP Migas Bubar, SBY Rangkul Pengusaha Lokal

SBY meminta kalangan usaha tidak cemas dengan pembubaran BP Migas, dan mengajak investor lokal lebih berperan serta

EKONOMI | 15 November 2012

SBY: BP Migas Produk Pemerintahan Megawati

Keberadaan BP Migas tercantum dalam UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan resmi didirikan pada tahun 2002.

EKONOMI | 14 November 2012

Apa Beda BP Migas dan BPH Migas

BP Migas memiliki kewenangan membina dan mengawasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas Indonesia

EKONOMI | 15 November 2012

SBY: Pembentukan BP Migas Demi Hindari Konflik Kepentingan

SBY menegaskan akan mematuhi keputusan MK, namun dirinya juga meminta eks BP Migas tetap menjalankan fungsinya dibawah komando Menteri ESDM

EKONOMI | 15 November 2012

Lokasi Ramai, Test Drive Massal Jadi Tak Maksimal

Sayangnya lokasi yang kurang luas di area Mangga Dua Square mal membuat test drive menjadi tak bisa berlangsung secara maksimal.

EKONOMI | 14 November 2012

Menjajal Mobil Baru di Mangga Dua Square

Konsumen yang tertarik mencoba mobil anyar bisa melakukan test drive 30 jenis mobil yang disediakan di Mangga Dua Square mal.

EKONOMI | 14 November 2012

Terjebak Macet, Dahlan Iskan Naik Ojek ke Kementerian BUMN

Dahlan Iskan menaiki ojek ketika terjebak macet di tol dalam kota sepulang dari Bandung.

EKONOMI | 14 November 2012


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS