Untuk Rampungkan RUU Pilkada Perlu Diskusi Sekali Lagi
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Untuk Rampungkan RUU Pilkada Perlu Diskusi Sekali Lagi

Selasa, 5 Maret 2013 | 16:40 WIB
Oleh : Ezra Sihite / B1

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, hingga saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah membahas secara keseluruhan cluster dalam revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Setelah itu berbagai pendapat akan dimasukkan dalam matriks untuk didiskusikan kembali.

"Itu harus diskusi sekali lagi, karena itulah keputusan diambil," kata Gamawan Fauzi di kantor presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3).

Pembahasan seluruh cluster, kata dia, sudah diselesaikan, tapi belum mengerucut pada kesimpulan konkret. Salah satu aspek yang juga masih akan didiskusikan yaitu mengenai pendaftaran kepala daerah, sepaket dengan wakil kepala daerah atau hanya kepala daerah. RUU Pilkada, kata dia, ditargetkan rampung pada April mendatang.

"Itu juga ada dua pendapat yang tidak pakai wakil satu paket itu ya. Ada yang katakan tetap satu paket, ada yang katakan setuju usulan pemerintah tentu akan ada dimatrikskan lagi akan ada proses meyakinkan," kata Gamawan lagi.

Pembahasan RUU Pilkada masih bergulir di Komisi II DPR RI hingga saat ini. Rancangan produk legislasi tersebut antara lain menyangkut pemilihan langsung atau serentak, aturan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hingga soal dana kampanye.


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Dua Mantan Pimpinan KPK Ikuti Pemaparan Anggaran Pendidikan 2013

"Kita enggak tahu dimana, bunganya bagaimana".

NASIONAL | 5 Maret 2013

Timwas Century Belum Akan Periksa Anas Urbaningrum

"Apakah Anas akan dipanggil dan bersaksi secara terbuka di hadapan tim, atau tidak, saya belum bisa jawab. Kalau dianggap perlu, bisa saja dipanggil."

NASIONAL | 5 Maret 2013

Anas Didesak Laporkan 5 Nama Terkait Century ke KPK

"Untuk apa digoreng-goreng di Timwas Century, silahkan saja bawa langsung ke KPK."

NASIONAL | 5 Maret 2013

Dahlan: Direktur Operasional Adhi Karya Sudah Dipecat

"Soal siapa yang menggantikannya, kami serahkan kepada Dirut Adhi Karya untuk mencarikan siapa yang akan menduduki posisi yang ditinggalkan Teuku Bagus," ujar Dahlan.

NASIONAL | 5 Maret 2013

Skandal Century Berawal Dari Pinjaman Jangka Pendek

Setidaknya ada 18 peristiwa penting terkait kasus Bank Century saat itu, sebagian penuh kejanggalan.

NASIONAL | 5 Maret 2013

Gerindra Kritik Rencana KPK ke AS

Rencana KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Washington, Amerika Serikat, mendapat penolakan dari berbagai kalangan, termasuk Partai Gerindra.

NASIONAL | 5 Maret 2013

BNPB: Curah Hujan Tidak Setinggi Januari

Menurut BNPB Hujan akan berkurang, dan Jakarta relatif aman dari ancaman banjir.

NASIONAL | 5 Maret 2013

Kondisi Bendung Katulampa

Petugas Jaga Bendung Katulampa Andi Sudirman mengatakan, ketinggian Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, pada pukul 16.30 WIB mencapai 70 centimeter dengan status siaga IV banjir.

NASIONAL | 5 Maret 2013

Akil Muchtar Temui Komisi III DPR

Hakim Konstitusi Akil Mochtar siang ini akan menemui Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat.

NASIONAL | 5 Maret 2013

KPU Wajib Jalankan Fatwa MA Soal PKPI

"Apabila dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah dikeluarkan Keputusan Bawaslu, tidak diajukan gugatan ke PTTUN, maka para pihak yang berkepentingan dianggap telah menerima Keputusan Bawaslu."

NASIONAL | 5 Maret 2013


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS