Rugikan Negara Rp 463 Miliar, Deddy Kusdinar Terancam 20 Tahun Penjara
INDEX

BISNIS-27 425.322 (12.08)   |   COMPOSITE 4870.04 (100.06)   |   DBX 940.805 (3.04)   |   I-GRADE 127.855 (4.56)   |   IDX30 401.317 (13.58)   |   IDX80 105.56 (3.19)   |   IDXBUMN20 265.398 (11.16)   |   IDXG30 112.997 (3.48)   |   IDXHIDIV20 357.483 (12.54)   |   IDXQ30 117.699 (3.88)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.59)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.6)   |   IDXV30 100.238 (2.07)   |   INFOBANK15 757.481 (24.48)   |   Investor33 352.266 (10.05)   |   ISSI 143.81 (2.89)   |   JII 518.901 (12.87)   |   JII70 176.231 (4.44)   |   KOMPAS100 949.983 (26.08)   |   LQ45 737.154 (23.9)   |   MBX 1342.99 (31.12)   |   MNC36 264.429 (7.79)   |   PEFINDO25 260.033 (3.99)   |   SMInfra18 229.972 (7.95)   |   SRI-KEHATI 296.897 (9.06)   |  

Rugikan Negara Rp 463 Miliar, Deddy Kusdinar Terancam 20 Tahun Penjara

Kamis, 7 November 2013 | 16:38 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / B1

Jakarta - Dinyatakan terbukti merugikan keuangan negara Rp 463.668.000.000 dari proyek pengadaan sarana dan prasarana pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Deddy Kusdinar selaku eks Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) terancam hukuman pidana selama 20 tahun penjara.

"Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa dan orang lain, yakni Andi Alifian Mallarangeng melalui Andi Zulkarnain Mallarangeng, Wafid Muharram, Anas Urbaningrum, Mahyudin, Teuku Bagus, Machfud Suroso, Olly Dondokambey, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati, Anggraheni Dewi Kusumastuti, Adirusman Dault, Aminullah Aziz, serta korporasi PT Yodya Karya, PT Metaphora Sulosi Global, PT Malmas Mitra Teknik, PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves, PT Ciriajasa Cipta Mandiri, PT Global Daya Manunggal, PT Aria lingga Perkasa, PT Dusari Citra Laras, KSO Adhi-Wika dan 32 perusahaa atau perorangan sub kontrak KSO Adhi-Wika," kata Jaksa I Kadek Wiradana saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (7/11).

Dalam dakwaan diungkapkan, sebelum menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek Hambalang, terdakwa ditunjuk oleh Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Wafid Muharram, sebagai koordinator tim persiapan pembangunan dengan anggota Tommy Apriantono (Dosen ITB), dan Lisa Lukitawakti (CV Rifa Medika).

Ketika itu, pada 2006, proyek baru berubah nama dari Pusat Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPPON) menjadi proyek P3SON dengan anggaran sebesar Rp 125 miliar.

Kemudian, lanjut Kadek, dalam perlaksanaannya tim ini bekerja sama dengan Paul, Ida Nuraida (Dirut PT Biro Insinyur Eksakta), Sonny Anjangsono (Direktur Teknik dan Operasi PT Biro Insinyur Eksakta), Muhammad Arifin (Komisaris PT Methapora Solusi Global), dan Asep Wibowo (Direktur Operasional PT Methapora Solusi Global/MSG) untuk membuat desain maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) P3SON.

Tetapi, desain dibuat oleh PT MSG dan dipaparkan ke Menpora baru, Andi Alfian Mallarangeng dengan RAB sebesar Rp 2,5 triliun yang akan dilaksanakan multiyears (anggaran tahun jamak). Dengan perincian yang dibuat oleh Muhammad Arifin dan Asep, untuk fisik bangunan sebesar Rp 1.129.206.256.000 atau sebesar Rp 1.175.320.006.000 termasuk biaya konsultan perencana, manajemen konstruksi dan pengelola teknis. Kemudian, Lisa dan Wiyanto menambahkan biaya peralatan sekitar Rp 1.400.000.000.000.

"Saat itu Wafid menyampaikan perkiraan anggaran sekitar Rp 2,5 triliun dan akan ada hambatan di proses anggaran. Tetapi, Andi menanggapi dengan mengatakan, "Sudahlah, di Komisi X itu kan teman-teman saya", ujar Kadek.

Untuk mewujudkan anggaran tersebut, pada Januari 2010 Kempora mengajukan usulan penambahan (adendum) anggaran P3SON Hambalang sebesar Rp 625 miliar dalam APBN-P 2010.

Tetapi, oleh Pokja Anggaran Komisi X menyetujui penambahan dana sebesar Rp 150 M dalam APBN-P 2010 tanpa melalui proses RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara Pokja dengan Kemenpora. Persetujuan ditandatangani oleh Mahyudin selaku Pimpinan Komisi X dan jajarannya, Rully Chairul Azwar, Abdul Hakam Naja. Serta, ditandatangani anggota pokja anggran komisi X seperti Angelina Sondakh, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaaeni Alie dan Mardiyana Indra Wati. Sehingga, anggaran yang tersedia pada tahun 2010 menjadi Rp275 miliar.

"Setelah APBN-P Kempora tahun 2010 disahkan, terdakwa mengajukan permohonan pelaksanaan pembangunan P3SON Hambalang dengan kontrak tahun jamak atau multiyears ke Kementerian Keuangan berdasarkan surat Wafid selaku Sesmenpora atas sepengetahuan Andi, dengan total rencana biaya Rp 2.575.320.006.000," jelas jaksa

Terkait surat tersebut, terdakwa melanggar Peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) yang menyatakan bahwa permohonan kontrak tahun jamak yang diajukan menteri atau pimpinan lembaga kepada menkeu bersamaan dengan penyampaian RKA KL kementerian bersangkutan.

Awalnya, Dirjen Anggaran Kemkeu Anny Ratnawati menyurati Sesmenpora agar permohonan multiyears dilampiri pendapat teknis Menteri PU. Tetapi, akhirnya pada 6 Desember 2010 Kemkeu menyetujui kontrak tahun jamak untuk pekerjaan fisik dan konsultasi dengan nilai Rp 1.175.320.006.000. Dengan rinciannya, tahun 2010 tersedia Rp 275.004.718.000, tahun 2011 tersedia Rp 400.039.536.561, tahun 2012 tersedia Rp 500.275.751.420.

Kemudian, terdakwa juga dianggap menyalahgunakan wewenang karena pada Juni 2010, yakni sudah menentukan perusahaan yang menjadi pemenang lelang pembangunan P3SON Hambalang yaitu PT Yodya Karya untuk konsultan perencana, PT Ciriajasa Cipta Mandiri untuk konultan manajemen konstruksi dan PT Adhi Karya untuk pelaksana jasa konstruksi.

Ditambah lagi, terdakwa selaku PPK menandatangani kontrak induk tanggal 10 Desember 2010 dengan Teuku Bagus Mokhamad Noor dari PT Adhi Karya dan pada hari yang sama ditandatangani kontrak anak dengan nilai Rp 246 miliar. Padahal, perencanaan masih dalam tahap penyempurnaan sampai tahun 2011.

Apalagi, hingga tahun 2011, dilakukan pembayaran ke KSO Adhi-Wika. Sehingga, total pembayaran per 31 Desember 2011 mencapai Rp 453.454.231.090. Padahal, pekerjaan baru selesai 37% dari yang seharusnya 57%.

Atas perbuatannya, negara dirugikan sebesar Rp 463 miliar. Serta memperkaya, diri sendiri sebesar Rp 1,4 miliar, Andi Alfian Mallarangeng melalui Choel Mallarngeng Rp 4 miliar dan 550 ribu dolar Amerika Serikat, Wafid Muharaam Rp 6,550 miliar, Anas Urbaningrum Rp 2,210 miliar, Mahyudin Rp 500 juta, Teuku Bagus Rp 4,5 miliar, Machfud Suroso Rp 18,800 miliar, Olly Dondokambey Rp 2,5 miliar, Joyo Winoto Rp 3 miliar, Lisa Lukitawati Rp 5 miliar, Anggaraheni Rp 400 juta, Adirusman Dault Rp 500 juta.

Serta memperkaya PT Yodya Karya Rp 5,221 miliar, PT MSG Rp 5.851 miliar, PT malmass Rp 837 juta, PT Ciriajasa Rp 5,891 miliar, PT Global Daya Manunggal Rp 54 miliar, PT ALP Rp 3.337 miliar, PT Dutasari Citralaras Rp 170 miliar, KSO Adhi-Wika Rp 144,434 miliar, 32 perusahaan dan perseorangan subkontrak Rp 17.960 miliar, Insinyur Imanulah Rp 378 juta.

Terhadap Deddy dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, dalam dakwaan pertama. Serta dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, dalam dakwaan kedua. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Hartati Tegaskan Tidak Punya Kepentingan Suap Bupati Buol

Hartati kembali menegaskan bahwa pemberian uang oleh anak buahnya Totok Lestiyo murni bukan merupakan arahannya.

NASIONAL | 7 November 2013

Mantan Wagub Jakarta Laporkan Foke ke KPK

Laporan Prijanto tersebut terkait dugaan adanya kerugian negara dalam sengketa lahan di Taman Bersih Manusiawi dan Wibawa (BMW).

NASIONAL | 7 November 2013

DPR Didesak Untuk Bentuk Pansus DPT

"Pansus ini bekerja untuk verifikasi, evaluasi, bahkan menyelidiki mengapa sampai ada carut marut pencatatan penduduk dan pendataan pemilih".

NASIONAL | 7 November 2013

Dino Patti Djalal Pegang Teguh Nilai-Nilai Indonesia

"Dino tetap menjadi orang Indonesia dan terus berupaya mengangkat budaya bangsa Indonesia di dunia internasional meskipun ia lama tinggal di luar negeri."

NASIONAL | 7 November 2013

Saksi Dugaan Suap Putusan Pilkada Bali Akan Dilindungi LPSK

"LPSK menyatakan siap melindungi," kata Wasekjen PDIP, Hasto.

NASIONAL | 7 November 2013

Ikut Konvensi, Irman Gusman Minta Nasihat Anwar Ibrahim

Anwar meminta capres Indonesia memiliki solusi atas isu strategis, seperti wacana kepedulian kepada rakyat, dan kesenjangan kaya miskin.

NASIONAL | 7 November 2013

Polda Akan Evaluasi Anggota yang Pegang Senjata Api

"Semua kesatuan, tidak hanya Korps Brimob, akan memeriksa kembali siapa-siapa saja yang memegang senjata api".

NASIONAL | 7 November 2013

Jangan Politisisasi Masalah DPT

"Kita harus support KPU dan kita awasi kinerjanya tanpa perlu mempolitisasi DPT yang sudah diputuskan," tegasnya.

NASIONAL | 7 November 2013

Komisaris PT Kernel Oil Didakwa Menyuap Ketua SKK Migas

"Kami tidak mengajukan eksepsi yang mulia," kata kuasa hukumnya, Sugeng Teguh Santoso.

NASIONAL | 7 November 2013

KPK Diminta Fokus Berantas Korupsi Sektor Kehutanan

Pada periode 2007-2011, pemerintah Indonesia merugi hingga US$7 miliar di sektor kehutanan.

NASIONAL | 7 November 2013


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS