Usman Hamid: Ini Masalah Kekerasan Luar Biasa
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Usman Hamid: Ini Masalah Kekerasan Luar Biasa

Sabtu, 5 November 2011 | 17:28 WIB
Oleh : B1

Kekerasan negara seperti itu hanya akan memicu separatisme di sana.

Aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Usman Hamid, mengatakan apa yang terjadi di Korulu adalah penyiksaan dan penghukuman yang merendahkan martabat manusia.

Kekerasan negara seperti itu hanya akan memicu separatisme di sana.

"Karenanya jalan terbaik memastikan Papua tetap di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah menghentikan kekerasan dan menghukum semua pelaku," kata Usman.

Usman mengaku heran dan tak bisa mengerti apa yang menjadi dasar bagi para prajurit TNI dan Polri untuk melakukan tindak kekerasan terhadap warga Papua, sebab sama sekali tak ada bukti yang menunjukkan bahwa Papua memang sudah secara nyata mengancam eksistensi NKRI.

Sebagai bukti, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tak pernah menyatakan Papua dalam keadaan darurat perang yang membolehkan aparat secara sepihak menggunakan kekerasan terhadap warga yang mengancam.

Kalaupun ada masalah, seharusnya pemerintah mendahulukan kepolisian untuk turun mengamankan situasi dan harus menggunakan pendekatan persuasif.

"Kalau nilai NKRI yang jadi penyebabnya, itu salah. Tak boleh doktrin NKRI melegalkan praktik kekerasan yang melanggar ajaran kemanusiaan dan ketuhanan. Ini masalah kekerasan luar biasa. Bukanlah kesalahan prajurit TNI, namun komandannya. jangan-jangan buku saku HAM TNI tak pernah dibaca oleh mereka."

Sebelumnya, sejumlah prajurit TNI dari batalion 756 yang bertugas di Pos TNI Kurulu menyerang perkampungan warga Umpagalo, Papua.

Penyerangan diduga dilakukan setelah seorang anggota Barisan Merah Putih (BMP), sebuah kelompok pro-TNI, melaporkan adanya kumpulan TPN/OPM di wilayah itu.

Akibatnya 12 orang warga menjadi korban tindakan beringas prajurit tersebut.


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pemerintah Diminta Tindak Tegas Aparat TNI di Papua

"Akan kami tanamkan rasa kebencian ini sampai ke anak cucu kami, selama TNI dan Polri masih melakukan kekerasan kepada kami."

NASIONAL | 5 November 2011

Gerindra Tolak DPR Jajaki UU Lembaga Survei

Waktu tak seharusnya dihabiskan untuk memikirkan masalah survei.

NASIONAL | 5 November 2011

ICW Meragukan Integritas Hakim Tipikor

"Takutnya muncul Ramlan Comel yang lain. Orang yang reputasi tidak baik tapi lolos jadi hakim,"kata Emerson.

NASIONAL | 5 November 2011

Kebijakan Pengetatan Tak Bertentangan dengan UU Pemasyarakatan

"Yang penting kebijakannya keluar. Teknisnya serahkan kepada kami," kata Denny.

NASIONAL | 5 November 2011

Berebut Daging Kurban Fakta Kemiskinan Tinggi

"Tingginya tingkat kemiskinan tersebut merupakan masalah nasional yang perlu dihadapi bersama," kata Ali.

NASIONAL | 5 November 2011

Ekstremisme Islam Muncul Karena Hukum Tidak Ditegakkan

"Indonesia saat ini sedang dalam keadaan terpuruk karena hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan rakyat tidak dilatih untuk berperilaku disiplin," kata Ali.

NASIONAL | 5 November 2011

Tarif SMS Komodo Ternyata Bukan Rp 1

Seorang konsumen merasa dirugikan dengan kampanye vote Komodo. Tarifnya bukan Rp 1 tapi Rp 450.

NASIONAL | 5 November 2011

Soal Tipikor Daerah, Gerindra Nilai Lakukan Evaluasi

Polisi, jaksa dan hakim harus dievaluasi kenapa putusannya bebas seragam. Jadi yang pokok evaluasi, bukan dihapus.

NASIONAL | 5 November 2011

Jalur Kerinci-Sumbar Longsor di Delapan Titik

Dari delapan titik, empat lokasi yang ada di wilayah Kabupaten Kerinci sudah bisa dilalui, sementara empat lagi di wilayah Sumbar rusak berat.

NASIONAL | 5 November 2011

Wamenkumham Akui Pengetatan Remisi Pencitraan

Partai apapun yang terkait akan menerima kebijakan yang sama.

NASIONAL | 5 November 2011


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS