RUU Pertanahan Disahkan Sebelum September 2014
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-17.99)   |   COMPOSITE 5783.33 (-162.95)   |   DBX 1064.04 (-3.52)   |   I-GRADE 168.858 (-6.35)   |   IDX30 499.932 (-20.46)   |   IDX80 131.904 (-5.05)   |   IDXBUMN20 373.781 (-16.94)   |   IDXG30 136.463 (-5.07)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-17.47)   |   IDXQ30 146.101 (-5.82)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-4.69)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-9.52)   |   IDXV30 127.988 (-5.61)   |   INFOBANK15 983.467 (-30.4)   |   Investor33 429.105 (-15.66)   |   ISSI 169.797 (-5.07)   |   JII 620.069 (-24.81)   |   JII70 213.196 (-7.42)   |   KOMPAS100 1177.3 (-40.52)   |   LQ45 920.112 (-35.48)   |   MBX 1606.46 (-51.44)   |   MNC36 321.125 (-12.05)   |   PEFINDO25 316.867 (-8.18)   |   SMInfra18 295.49 (-12.78)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-13.14)   |  

RUU Pertanahan Disahkan Sebelum September 2014

Senin, 27 Januari 2014 | 13:03 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / B1

Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan akan disahkan sebelum masa jabatan anggota DPR periode 2009-2014 berakhir. Artinya, sebelum September 2014, DPR harus dapat mensahkan RUU Pertanahan.

“Komisi II DPR dan pemerintah sudah sepakat RUU Pertanahan disahkan sebelum masa jabatan DPR berakhir. Kita ingin berikan karya terbaik untuk bangsa lewat RUU Pertanahan ini,” kata Ketua Komisi II Agun Gunanjar Sudarsa di Jakarta, Senin (27/1).

Dia menuturkan, RUU Pertanahan kini sudah masuk dalam rapat panitia kerja (panja). Apalagi, sudah ada beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disepakati bersifat tetap.

“DIM yang masih perlu pembahasan kita serahkan ke rapat panja. Dalam rapat panja, apabila ada hal yang prinsip karena menyirnegikan seluruh undang-undang (UU) sektoral soal kehutanan, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), kita tak tutup kemungkinan akan undang para ahli dan pakar,” ucapnya.

Dia menyatakan, salah satu poin krusial dari RUU Pertanahan ialah terkait tata kelola lahan tanah. “Tata kelola tanah di permukaan dan di bawah itu yang bisa jadi poin krusial. Banyak hak seperti hak guna usaha, hak pakai yang sekarang sudah ‘kusut’, kini penguasaan tanah ada di BUMN, tapi ada juga Kementerian Pertanian. Belum lagi di bawah permukaan yang menyangkut tambang dan energi,” tegasnya.

Menurutnya, RUU Pertanahan merupakan implementasi TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam atau reformasi agraria. “TAP MPR itu tidak pernah dijalankan pemerintah. Draf RUU Pertanahan saja disiapkan DPR,” kata Agun.

Dia menyatakan, RUU Pertanahan secara formil akan menggantikan UU Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. “Secara materiil RUU Pertanahan yang disahkan nanti, akan melengkapi menyempurnakan dan mengoperasionalkan UU 5/1960,” imbuhnya.

Dia berpendapat, hambatan utama persoalan reformasi agraria tak kunjung tuntas berada di tingkat pemerintah. “Pemerintah enggak beres. TAP MPR IX sudah ada perintah kepada pemerintah untuk invetarisasi aset tanah negara, tapi sampai hari ini tidak dikerjakan. Harusnya sekarang sudah bisa terpetakan mana tanah yang dikuasai swasta dan pribadi,” kata Agun.

Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Perludem Usulkan Pilkada Serentak

Pemilu daerah jatuh pada awal Juni 2021, sehingga jika terjadi putaran kedua bisa dilakukan pada awal Agustus 2021

NASIONAL | 27 Januari 2014

Dana Pengamanan Pemilu Polri Cair Rp 1 Triliun

"Sudah turun Rp 1 triliun, itu sementara yang diberikan negara."

NASIONAL | 27 Januari 2014

PDI-P, Golkar dan Gerindra Berpeluang Usung Capres

Hanya PDI-P, Golkar dan Gerindra yang kemungkinan besar bisa usung pasangan capres-cawapres. Namun syaratnya harus berkoalisi dengan parpol lain,

NASIONAL | 27 Januari 2014

UU Pokok Agraria Tetap Berlaku

UUPA tetap berlaku. RUU-P tujuannya untuk sempurnakan UUPA.

NASIONAL | 27 Januari 2014

KPK Geledah Rumah Adik Atut

Geledah dilakukan di Jalan Denpasar IV No 35, Kuningan, Jakarta Selatan.

NASIONAL | 27 Januari 2014

KPK Didesak Buka Keterlibatan Sekjen Golkar dalam Kasus Suap MK

KPK diharapkan tak ragu atas validitas kesaksian Chairunnisa karena dilakukan di pengadilan

NASIONAL | 27 Januari 2014

Dewan Pertimbangan Presiden Sesalkan Tekanan Pada Boediono

Boediono sendiri dinilai telah taat hukum.

NASIONAL | 27 Januari 2014

Pemecatan Gede Pasek Segera Diproses

Pimpinan DPR menganggap surat PAW itu tak memenuhi azas legal.

NASIONAL | 27 Januari 2014

Jero Wacik: Uang APBN untuk Saksi Ringankan Parpol

"Kita dikasih ya syukur karena kita tidak perlu mencari uang saksi lagi."

NASIONAL | 27 Januari 2014

Pemberkasan Kasus Bank Century Masih Belum Jelas

"Berkas belum selesai, kasus Century masih di penyidikan," kata Johan Budi.

NASIONAL | 27 Januari 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS