Komite KUHAP: PK Lebih dari Satu Kali Sudah Tepat
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

Komite KUHAP: PK Lebih dari Satu Kali Sudah Tepat

Kamis, 9 April 2015 | 15:42 WIB
Oleh : Yustinus Paat / B1

Jakarta - Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (Komite KUHAP) menilai permohonan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali sudah tepat dan sejalan dengan tujuan PK, yakni dengan alasan keadilan. PK, menurut Komite KUHAP, tidak dapat dibatasi selama terdapat novum atau alasan mengajukan PK.

"PK punya tujuan utama, yaitu mencapai keadilan. Karena itu, PK boleh diajukan lebih dari satu kali sejauh ada novum atau alasan mengajukan PK, maka pemohon PK dapat mengajukan PK ke MA," ujar koordinator ICJR Supriyadi W. Eddyono yang menjadi salah anggota Komite KUHAP di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (9/4).

Menurutnya, selain atas dasar keadaan baru dan pertentangan putusan hakim, alasan lain dapat diajukan PK adalah apabila di kemudian hari diketahui adanya tindak pidana yang menyebabkan hilangnya independensi dan integritas penegak hukum yang memeriksa perkara.

"Pemohon PK yang dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau beriktikad tidak baik dengan tidak menjalankan pidana yang sudah dijatuhkan sebelumnya tidak dapat mengajukan PK," katanya.

Supriyadi menambahkan, jika pemohon PK dinyatakan bebas atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau putusan PK menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, maka pemohon PK atau ahli warisnya wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi.

"Dalam Rancangan KUHAP ke depan, Komite KUHAP mengharapkan pengaturan PK perlu diperhatikan karena peradilan di Indonesia memiliki potensi peradilan sesat dan kekeliruan dalam proses peradilan yang sangat tinggi," terangnya.

Selain ICJR, komite KUHAP ini terdiri dari sejumlah LSM, seperti LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Mawar Saron, LBH Pers, LBH Apik Jakarta, LBH Semarag, PBHI, HRWG, ILRC, Arus Pelangi, Huma, Mappi, LeiP, Imparsial, PSHK, ELSAM, dan CDS.


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Akbar Tanjung Khawatir Golkar Tak Dapat Ikut Pilkada

Pilkada merupakan momen yang tak dapat dilewatkan oleh partai politik manapun termasuk Partai Golkar

NASIONAL | 9 April 2015

Mulyadi: Mustofa Assegaf Perlu Diperiksa Kejiwaannya

Mulyadi mengaku hingga saat ini tak bisa mengerti kenapa Mustofa sampai nekat memukul dirinya.

NASIONAL | 9 April 2015

Dipukul Mustafa, Ketua Komisi VII DPR Meminta Maaf

Mulyadi khawatir akan terjadi preseden buruk terkait citra anggota dewan secara keseluruhan

NASIONAL | 9 April 2015

Bupati Halmahera Selatan Nyaris Tewas Dalam Kecelakaan "Speedboat"

"Bupati terjun ke laut dan dievakuasi oleh warga menggunakan speedboat ke Doko,".

NASIONAL | 9 April 2015

Soal Insiden Pemukulan Anggota DPR, Fadli Zon: Itu Hal Biasa

"Saya sih melihat biasa saja, tidak mau membesar-besarkan karena bisa terjadi dimana saja," kata Fadli Zon.

NASIONAL | 9 April 2015

PAN: Zulkifli Hasan Hadir di Kongres PDIP Wakili MPR RI

"Kehadiran itu untuk memenuhi undangan dan kapasitasnya sebagai ketua MPR RI, tidak sebagai ketua umum PAN," kata Viva.

NASIONAL | 9 April 2015

Agustus, Pemerintah Buka 30.000 Formasi CPNS bagi Tenaga Honorer

Dibuka untuk tenaga honorer kategori 2 (K2) yang belum diterima menjadi CPNS.

NASIONAL | 9 April 2015

Hanya 50% Anggota DPR yang Menempa Ilmu di Lemhanas

Lemhanas siap apabila tetap dapat memberikan pendidikan pembekalan bagi anggota DPR

NASIONAL | 9 April 2015

Mulyadi: Ini Bukan Adu Jotos, Saya Dipukuli Membabi-buta

Saya tidak menyangka dipukul membabi buta. Saya heran kenapa tindakanya seperti premanisme

NASIONAL | 9 April 2015

Gubernur Lemhanas: Wakil Rakyat Harusnya Jadi Contoh

Mulyadi merupakan salah satu anggota DPR yang mengikuti pendidikan di Lemhanas.

NASIONAL | 9 April 2015


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS