Mantan Gubernur NTB Dituding Otak Sengketa Lahan
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Mantan Gubernur NTB Dituding Otak Sengketa Lahan

Rabu, 18 Januari 2012 | 15:55 WIB
Oleh : B1

"Sengketa ini berawal dari permohonan Mekaki pada 1997 tentang ijin pariwisata ke gubernur. Setelah itu keluar ijin dan juga sertifikat hak guna usaha tahun 1998, tanpa disertai pelepasan secara legall. Ini masalahnya."

Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dituding berada di balik tewasnya dua warga akibat sengketa tanah seluas 500 hektare antara masyarakat adat dengan PT Teluk Mekaki Indah, pada 2008 silam.

Kepala Advokasi Hukum Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia Nusa Tenggara Barat (NTB) Bambang Mei Finarwanto yang mendampingi warga NTB, hari ini, mengatakan bahwa pemda NTB telah membohongi warga.

Pada 1991 Pemda NTB mencaplok tanah warga dengan alasan desa adat mereka akan dijadikan wilayah konservasi. Kemudian Pemda membakar sawah dan kebun warga.

Selanjutnya, Pemda NTB mengirim warga yang terdiri dari 144 kepala keluarga ke Di Lalundu, Donggala, Sulawesi Tengah, untuk transmigrasi.

"Pada tahun 1997 warga akhirnya pulang karena merasa dibohongi. Ternyata tanah adat mereka tidak dijadikan wilayah konservasi. Tapi diserahkan ke PT Teluk Mekaki Indah," ungkap Bambang.

Atas dasar kebohongan itulah, wargakembali memasuki dan menempati tanah. "Tapi ternyata mereka malah dituduh memasuki lahan orang tanpa hak. Ini kan aneh. Tanah tersebut sudah ditempati sejak nenek moyang mereka. Sebelum Indonesia merdeka mereka sudah tempati dan garap secara turun temurun. Kok malah dituduh memasuki lahan tanpa hak," lanjutnya.

Dalam perkara ini, terang Bambang, terdapat persekutuan jahat antara Gubernur NTB saat itu, Brigjen Warsito dengan PT Teluk Mekaki Indah.

"Sengketa ini berawal dari permohonan Mekaki pada 1997 tentang ijin pariwisata ke gubernur. Setelah itu keluar ijin dan juga sertifikat hak guna usaha tahun 1998, tanpa disertai pelepasan secara legall. Ini masalahnya," kata Bambang.

Sementara itu Basri, Ketua Adat Mekaki Pancoran Salak, mengatakan warga Adat Mekaki Pancoran Salak tidak pernah mau memberikan tanah mereka kepada PT Teluk Mekaki Indah.

"Tidak akan pernah. Jadi kalau mereka mau bunuh kami semua silahkan. Kami tidak akan menuntut apa- apa kepada baik polisi maupun mereka. Silahkan kita sudah lelah. Jangan lagi kita diintimidasi. Diteror, dikejar- kejar seperti binatang," katanya.

BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kakar Daftar Gugatan SP3 Kasus Ayat Tembakau

Koalisi Anti Korupsi Ayat Tembakau (KAKAR) mendaftarkan gugatan praperadilan terkait langkah Mabes Polri menghentikan perkara dugaan penghilangan ayat 2 pasal 113 Undang-Undang Kesehatan.

NASIONAL | 18 Januari 2012

Lagi, Pembantaian Konflik Lahan di NTB Terungkap

Pada kejadian itu, sebanyak dua warga tewas akibat sengketa lahan seluoas 500 hektare yang terjadi antara masyarakat adat setempat dengan PT Teluk Mekaki Indah.

NASIONAL | 18 Januari 2012

Kapolri Janji 2012 Bentrok Aparat-Warga Nihil

Polisi akan mengajak sejumlah departemen terkait untuk menyelesaikan kasus berdimensi sosial itu.

NASIONAL | 18 Januari 2012

Malinda Dee Hipertensi, Sidang Ditunda

"(Malinda) Butuh istirahat karena hypertensi berat."

NASIONAL | 18 Januari 2012

Nazaruddin Berkukuh tidak Menerima Fee

Terdakwa kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, tidak merasa diuntungkan dengan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik saksi Mohamad El Idris.

NASIONAL | 18 Januari 2012

Cabut BAP, Idris Bantah Ada Tekanan

Saksi kasus suap pembangunan Wisma Atlet, Mohamad El Idris, membantah mendapatkan ancaman atau tekanan dari pihak tertentu terkait pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengenai terdakwa Muhammad Nazaruddin.

NASIONAL | 18 Januari 2012

Idris Cabut BAP, Ringankan Nazaruddin

Posisi terdakwa kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 Palembang, Muhammad Nazaruddin, mulai di atas angin.

NASIONAL | 18 Januari 2012

Pimpinan Banggar yang Minta Ruangan Baru

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan terdapat transkrip rekaman pimpinan Badan Anggaran yang meminta spesifikasi ruang alat kelengkapan DPR yang baru tersebut.

NASIONAL | 18 Januari 2012

Menkominfo: Pelaku Sedot Pulsa Wajib Dipenjarakan

"Pelaku sedot pulsa yang terbukti bersalah harus dihukum dan dipenjarakan karena itu melakukan tindakan kriminal,"

NASIONAL | 18 Januari 2012

DPR Minta Pemerintah Bangun Peringatan Dini Banjir

"Program ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan dalam waktu singkat dengan hasil signifikan untuk mengurangi kerugian masyarakat."

NASIONAL | 18 Januari 2012


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS