Umar Patek Lolos Akibat Lemahnya Imigrasi
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Umar Patek Lolos Akibat Lemahnya Imigrasi

Senin, 23 April 2012 | 14:28 WIB
Oleh : B1

"Ada pencekalan. Tapi, Anis Alawi tidak masuk daftar. Kalau Umar Patek ada. Jika nama Anis masuk bisa dicekal. Jadi dengan sistem tersebut kemungkinan DPO untuk lolos dapat terjadi."

Pihak Imigrasi Jakarta mengaku teledor sehingga menyebabkan Anis Alawi alias Umar Patek dapat memiliki paspor palsu dan terbang ke Lahore, Pakistan, bersama sang istri, Fatimah Zahra.

Fakta itu terungkap ketika Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, menghadirkan tiga saksi dari pihak imigrasi. Di antaranya, Kepala Bidang Intelijen Imigrasi Jakarta Timur, Muhammad Marsudi Rasyid, Petugas Imigrasi Jakarta Timur (bagian wawancara) Asni Redhani Suandi, dan Redi J Rata.

Dalam kesaksiannya, Asni mengatakan, tugasnya sebagai pewawancara calon pemegang paspor, hanya mencocokan data identitas dan menanyakan maksud serta tujuan.

"Pertama, pembuat paspor harus mengambil formulir lalu diisi. Kemudian, dia menyerahkannya ke loket 4 dan ke kasir untuk pembayaran. Sesudah itu, sesi foto, selanjutnya wawancara ke saya. Pemohon harus membawa Kartu Keluarga (KK), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Akta Kelahiran, baik fotocopy maupun asli, nanti dicocokan. Tugas saya mencocokan data dan foto yang bersangkutan lewat komputer. Selain itu, saya bertugas menanyakan ke mana tujuan dan maksud berpergian ke sana," ujar Asni di PN Jakarta Barat, Senin (23/4).

Dia menuturkan, ketika proses wawancara, Anis Alawi alias Umar Patek datang sendiri. Dia membawa berkas lengkap, seperti KK, KTP dan lainnya. "Saat itu, alasan dia bepergian untuk melaksanakan umrah," ujarnya.

Asni menambahkan bahwa foto Umar Patek tidak ada dalam jajaran Daftar Pencarian Orang (DPO). "Di ruangan tidak ada foto DPO yang bersangkutan. Kami hanya memeriksa atau mencocokan identitas," paparnya,

Merespon itu, Hakim Anggota, Maratua Rambe, langsung mencecar. "Menurut ibu (Asni), semua data (Anis Alawi) lengkap, semua asli, makanya wawancara lulus dan keluar paspor. Namun, berdasarkan keterangan saksi sebelumnya (pegawai kelurahan Koja, Jakarta Utara, Dedi Hermawan-Red), data-datanya adalah palsu. Datanya tak ada di database kelurahan. KTP yang menandatangani bukan lurah, NIK juga palsu, seharusnya 047 di sana tertulis 001. Kalau pemeriksaan hanya berdasarkan identitas akan banyak yang bobol ini," ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesaksiannya, M. Marsudi menjelaskan, dalam bidang intelijen ada yang namanya pencekalan. Namun, pada saat itu, nama Anis Alawi tidak masuk dalam daftar cekal, yang ada Umar Patek.

"Ada pencekalan. Tapi, Anis Alawi tidak masuk daftar. Kalau Umar Patek ada. Jika nama Anis masuk bisa dicekal. Jadi dengan sistem tersebut kemungkinan DPO untuk lolos dapat terjadi," jelasnya.

"Apalagi, petugas hanya memeriksa identitas bukan foto," jawab Marsudi.

Marsudi menerangkan, semua daftar pencekalan sudah tersambung ke seluruh Indonesia. Namun, teknisnya melalui nama (identitas). "Hanya nama, tidak ada foto."

Menanggapi hal itu, Maratua menegaskan, seharusnya ada koordinasi antarinstansi agar tak terjadi kesalahan identitas. Pihak Imigrasi harusnya punya data-data kelurahan.

"Ini, KTP, KK, dan akta kelahiran palsu. Yang menandatangani bukan lurah, hanya mirip. NIK pun tak benar, harusnya 047 ini 001. Kalau ditulis 007 atau 008 bisa jadi tetap saja lulus bikin paspor. Pencekalan seharusnya jangan hanya berdasarkan identitas saja, foto juga. Harus ada perubahan. Harus ada kerjasama dengan instansi lain. Apa kata dunia kalau begini. Mohon disampaikan kepada pejabat imigrasi, harus ada perubahan," tandasnya.

Setelah mendengarkan kesaksian, Umar Patek membenarkan kalau dirinya datang melakukan wawancara pembuatan paspor.

"Benar saya wawancara langsung dengan ibu ini (Asni) saat membuat paspor. Pernyataan lain saya tidak tahu," pungkasnya.

Diketahui, selain didakwa sebagai pelaku Bom Bali I, Umar Patek alias Anis Alawi, juga didakwa memalsukan dokumen dan pembuatan paspor bersama istrinya.

BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kubu Nunun Kecewa dengan Tuntutan Jaksa

Jaksa meminta uang Rp1 miliar dari cek pelawat yang ada di rekening Nunun Nurbaeti disita untuk negara.

NASIONAL | 23 April 2012

Keterangan Nunun Dinilai Lemah secara Hukum

Jaksa lebih percaya pada keterangan Arie Malangjudo.

NASIONAL | 23 April 2012

DPR Siapkan Draf Baru RUU Kesetaraan Gender

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini sedang mempersiapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesetaraan Gender yang baru.

NASIONAL | 23 April 2012

Guru Pengawas UN Buyarkan Konsentrasi Siswa

Sebanyak 246.428 siswa SMP sederajat di Sumatra Utara, Senin (23/4), secara serentak mengikuti Ujian Nasional (UN).

NASIONAL | 23 April 2012

Presdir BMW Indonesia Dilaporkan ke Mabes Polri

"Saya lapor ke Mabes Polri atas upaya pencemaran nama baik yang dilakukan Ramesh Divyanathan. Dalam pernyataannya, disebutkan saya akan membakar showroom BMW."

NASIONAL | 23 April 2012

15 Parpol Ideal untuk Pemilu 2014

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago mengemukakan jumlah peserta pemilu yang ideal pada Pemilu 2014 mendatang adalah 15 partai politik (parpol).

NASIONAL | 23 April 2012

Kesenjangan Posisi Polri-TNI Picu Konflik Kedua Instansi

Kesenjangan hubungan antara Polisi Republik Indonesia (RI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dianggap sebagai pemicu konflik antara kedua instansi.

NASIONAL | 23 April 2012

Calon Presiden PDIP Cuma Megawati yang Tahu

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengatakan, kewenangan penentuan calon presiden dari partainya ada di Megawati Soekarnoputri.

NASIONAL | 23 April 2012

Mendikbud: UN adalah Instrumen Pemaksa Siswa Belajar

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan pemerintah tetap kukuh mempertahankan ujian nasional (UN) agar tercipta gerakan rajin belajar di kalangan siswa.

NASIONAL | 23 April 2012

Hajriyanto Thohari: Cukup Sudah Polemik Rapimnas

Mekanisme terkait calon presiden dari Partai Golkar akan dibahas bersama Ketua Umum Aburizal Bakrie dan para tokoh partai.

NASIONAL | 23 April 2012


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS