Presiden SBY Dituntut Minta Maaf atas Peristiwa 1965
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Presiden SBY Dituntut Minta Maaf atas Peristiwa 1965

Selasa, 24 Juli 2012 | 13:48 WIB
Oleh : B1

Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menilai, kejahatan hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada tahun 1965/1966 bisa diselesaikan secara politik.

Antara lain dengan cara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat pernyataan permohonan maaf kepada para korban kejahatan HAM dan merehabilitasi orang-orang yang menjadi tahanan politik.

"Selanjutnya Presiden SBY menggelar forum rekonsiliasi bangsa agar para pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut saling bermaaf-maafan dan menghapuskan dendam sejarah," kata Ahmad Basarah melalui pesan Blackberry, Selasa (24/7).

Hal tersebut disampaikan Ahmad Basarah menyusul rekomendasi Komnas HAM tentang adanya pelanggaran berat HAM tahun 1965/1966.

"Proses penyelesaian seperti itu sangat diperlukan agar bangsa ini tidak terus menerus terjebak dalam dendam sejarah dan seolah-olah menjadi dosa warisan yang harus ditanggung oleh para anak cucu," kata dia lagi.

Dia melanjutkan, dengan adanya momen saling bermaafan maka bangsa Indonesia kata dia bisa melanjutkan pembangunan tanpa beban pelanggaran HAM.

Kemudian, kasus-kasus tersebut dinilai bisa menjadi pelajaran agar tidak terulang pada masa yang akan datang.

"Pendekatan politik dan kemanusiaan tersebut juga perlu kita lakukan agar bangsa ini jangan mengulangi lagi perilaku-perilaku kekerasan yang melanggar HAM," tutup anggota Komisi III DPR ini.

Peristiwa 1965/1966 adalah tragedi kemanusiaan yang dipicu oleh peristiwa politik Gerakan 1 Oktober (Gestok) 1965. Para perwira tinggi militer gugur oleh gerakan pasukan yang diduga disusupi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sontak kondisi politik nasional menjadi kisruh. Demonstrasi pecah di mana-mana, kekuasaan Presiden Sukarno mulai diblejeti oleh angkatan bersenjata dan kekuatan antikomunis dan situasi ekonomi makin memburuk.

Karena itu, Presiden Sukarno membuat Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Pangkostrad Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban, menjaga keluarga serta ajaran Bung Karno terjadi akumulasi kejahatan HAM.

Sejak itu, para kader PKI, pejabat sipil/militer yang terafiliasi organ PKI maupun simpatisannya diburu dan ditangkap oleh militer. Namun, hal itu didahului konflik horisontal antara kelompok anti dan pro-PKI.

Sejumlah laporan studi dari memaparkan, korban pembantaian pascagestok 1965/1966 oleh militer maupun organisasi sipil mencapai sedikitnya 500.000 orang, bahkan ada yang melaporkan hingga 2 juta orang.

Sejumlah lokasi pembantaian ditemukan oleh tim Komnas HAM yakni Solo, Jakarta, Denpasar, dan Tomohon.


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Miranda Tantang Pengadilan Tipikor Jakarta Pecahkan Rekor

Tidak ada satu perkara pun di Pengadilan Tipikor Jakarta yang pernah diputus bebas.

NASIONAL | 24 Juli 2012

Kader Partai Kutu Loncat Keprihatinan Bangsa

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menilai kader-kader kutu loncat yang berpindah-pindah partai tidak hanya keprihatinan bagi partai, namun juga bagi bangsa.

NASIONAL | 24 Juli 2012

TK Persilakan Kader Kutu Loncat Secepatnya Tinggalkan PDIP

Untuk PDIP sendiri, pencalonan legislatif sudah akan dimulai April tahun depan.

NASIONAL | 24 Juli 2012

SBY Buka Bersama dengan Pimpinan Lembaga Negara, Dubes dan Kabinet

Mulai dari Wapres hingga pejabat eselon I dijadwalkan hadir.

NASIONAL | 24 Juli 2012

Komisi VII Janji Klarifikasi BP Migas Soal Mahalnya Sewa Gedung

Anggaran sewa gedung BP Migas menjadi bagian anggaran kementerian ESDM

NASIONAL | 24 Juli 2012

Sindir KPK, Miranda Kutip Martin Luther King Jr

Miranda diumumkan sebagai tersangka oleh KPK 26 Januari 2012, namun surat perintah dimulainya penyidikan baru keluar 4 April 2012.

NASIONAL | 24 Juli 2012

Miranda Kritik Landasan Dakwaan Jaksa Cuma Asumsi

Jaksa Penuntut Umum memaksakan kehendak membuat surat dakwaan yang hanya berdasarkan asumsi dan anggapan semata.

NASIONAL | 24 Juli 2012

BAKN DPR Desak KPK Usut Proyek Pabrik Vaksin Flu Burung

Rekomendasi itu juga meminta agar Komisi IX DPR memperbaiki tata aturan anggaran untuk pembangunan Fasilitas Vaksin Flu Burung kepada PT Bio Farm.

NASIONAL | 24 Juli 2012

Ketua MPR: Tanpa Fraksi, Marzuki tidak Mungkin Jadi Ketua DPR

"Ini pendirian politik saya, bahwa memang harus tetap ada fraksi," kata Taufik Kiemas.

NASIONAL | 24 Juli 2012

Miranda Didakwa Menganjurkan Nunun Suap DPR

Miranda meminta tolong kepada Nunun untuk diperkenalkan pada anggota DPR Komisi IX agar didukung dan tidak gagal dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

NASIONAL | 24 Juli 2012


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS