Sandiaga Mundur dari Wagub DKI, DPRD Segera Gelar Rapat Paripurna
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Sandiaga Mundur dari Wagub DKI, DPRD Segera Gelar Rapat Paripurna

Selasa, 14 Agustus 2018 | 12:14 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / BW

Jakarta - DPRD DKI segera menggelar rapat paripurna pemberhentian Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno. Dengan disetujuinya pemberhentian Sandiaga oleh seluruh anggota dewan, maka DPRD DKI bisa secepatnya menggelar rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur DKI yang baru.

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, surat pemberhentian diri Sandiaga sudah diterimanya. Langkah selanjutnya, sesuai dengan tata tertib dewan, yang diatur dalam Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI pasal 53, untuk menjadwalkan rapat paripurna harus dibahas dalam rapat badan musyawarah (Bamus) DPRD DKI.

“Suratnya sudah saya terima sejak Jumat (10/8). Dalam minggu ini, saya segera undang anggota Bamus untuk menjadwalkan paripurna pemberhentian Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur,” kata Prasetio, Selasa (14/8).

Pemberhentian Sandiaga sebagai Wakil Gubernur DKI, lanjutnya, harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015.

Berdasarkan UU tersebut, pemberhentian Wakil Gubernur diumumkan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Kemudian, setelah mendapatkan persetujuan dari dewan, pimpinan DPRD mengirimkan surat persetujuan pemberhentian wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
Ia mengharapkan mekanisme penetapan pemberhentian wakil gubernur DKI, berjalan dengan lancar dan sesuai dengan UU yang ada.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemdagri) Bahtiar menerangkan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wagub DKI Jakarta telah diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Pada Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada, disebutkan dalam hal Wakil Gubernur DKI Jakarta berhenti karena permintaan sendiri, pengisian wakil gubernur DKI Jakarta dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Pada pasal 176 ayat dua, tertulis partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang calon Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada DPRD DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. “Pengisian kekosongan jabatan wagub DKI dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut,” kata Bahtiar.

Kemudian, prosesi pemilihan wagub dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta telah diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pemilihan Wagub DKI diselenggarakan dalam rapat paripurna DPRD dan hasil pemilihannya ditetapkan dengan keputusan DPRD DKI Jakarta. “Dari situ kemudian Pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta baru dan menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wagub DKI kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” jelasnya.

Diakui, ada perbedaan antara pengisian kekosongan kursi Wagub saat Djarot Saifullah Hidayat terpilih dengan Sandiaga Uno saat ini. Kekosongan Wagub DKI setelah Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur, didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2015 dan PP Nomor 102 Tahun 2014.

Dalam kedua peraturan ini memuat ketentuan pengangkatan wagub merupakan wewenang penuh gubernur. Saat Djarot, pengangkatannya diusulkan Gubernur kepada presiden, kemudian dilantik oleh Gubernur.

Ditegaskan, pengisian kekosongan jabatan Wagub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang mengatur soal tata cara pergantian wakil gubernur ini sudah dicabut atau dihapus dan diganti pengaturannya dalam UU Pilkada.

"Dengan demikian sekarang pengisian kekosongan Wagub dilakukan melalui pemilihan di dalam sidang paripurna DPRD sebagaimana amanat Pasal 176 UU No 10/2016," tukasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS