Anggaran Pendidikan DKI Naik Rp 2 Triliun
INDEX

BISNIS-27 503.122 (2.98)   |   COMPOSITE 5724.74 (42.53)   |   DBX 1066.46 (5.87)   |   I-GRADE 166.255 (1.22)   |   IDX30 491.004 (4)   |   IDX80 129.735 (1.24)   |   IDXBUMN20 364.991 (3.58)   |   IDXG30 133.352 (1.28)   |   IDXHIDIV20 441.973 (3.68)   |   IDXQ30 143.512 (0.86)   |   IDXSMC-COM 247.38 (1.97)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (3.87)   |   IDXV30 127.096 (1.63)   |   INFOBANK15 976.214 (1.88)   |   Investor33 422.656 (2.63)   |   ISSI 167.54 (1.47)   |   JII 607.336 (6.38)   |   JII70 209.626 (2.13)   |   KOMPAS100 1162.4 (9.85)   |   LQ45 904.834 (7.91)   |   MBX 1587.29 (12.24)   |   MNC36 315.598 (2.41)   |   PEFINDO25 317.232 (0.91)   |   SMInfra18 287.626 (2.64)   |   SRI-KEHATI 361.444 (2.15)   |  

Anggaran Pendidikan DKI Naik Rp 2 Triliun

Rabu, 20 November 2019 | 14:40 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam penyusunan anggaran di Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tetap fokus pada pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur untuk penanganan banjir dan kemacetan, serta penataan trotoar dan kampung kumuh.

Dari semua itu, pendidikan paling banyak menyedot anggaran, sekitar 20% dari KUA-PPAS. Ada kenaikan Rp 2 triliun. Bila tahun lalu Rp 21,4 triliun, tahun ini mencapai Rp 23,2 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan pihaknya belum bisa memaparkan secara mendetail mengenai program pembangunan yang dimasukkan dalam rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020. Karena sampai saat ini pembahasan rancangan anggaran tersebut masih berlangsung antara eksekutif dan legislatif.

Ia akan memaparkan fokus pembangunan dalam Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020, jika nota kesepahaman (memorandum of understanding-MoU) sudah ditandatangani oleh lima pimpinan DPRD DKI dengan Gubernur DKI Jakarta.

“Nanti saja kalau sudah jadi, baru kelihatan (fokus pembangunannya). Kan lagi proses ya sekarang. Jadi belum bisa kita ungkapkan sekarang secara mendetail,” kata Saefullah, Rabu (20/11/2019).

Kendati demikian, Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) DKI ini memastikan susunan anggaran tahun 2020 sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Anggaran di bidang pendidikan, misalnya, Pemprov DKI sudah mengalokasikan anggaran lebih dari 20% dari nilai rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020 sebesar Rp 89,44 triliun.

“Yang jelas, anggaran untuk pendidikan itu penting. Amanat undang-undangnya kan harus 20 persen. Itu harus ditunaikan. Dan kita sudah lebih dari 20 persen. Jadi sangat amat bagus di bidang pendidikan,” ujar Saefullah.

Kemudian, alokasi anggaran di bidang kesehatan sudah melebihi dari aturan pemerintah pusat yakni 10% dari nilai total APBD. “Kesehatan kan juga penting amanat undang-undangnya. Namun, kita sudah lebih dari itu (10 persen). Jadi sangat amat bagus,” terang Saefullah.

Tak lupa juga, Pemprov DKI telah memasukkan anggaran yang dialokasikan pembangunan infrastruktur untuk penanganan banjir, penanganan kemacetan, penataan trotoar dan penataan kampung kumuh yang ada di Jakarta.

Ketika ditanya berapa persentase terhadap empat pembangunan infrastruktur tersebut yang telah dialokasikan dalam rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020, mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini enggan memberitahu.

“Nanti sajalah. Orang anggarannya belum jadi (disahkan). Jadi masih ada pergerakan, kamu malah nanya persen. Persentase tuh sudah bisa didapat kalau sudah matang, sudah bulat (anggarannya),” tukas Saefullah.

Bantuan
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI mengusulkan anggaran sebesar Rp 23,21 triliun dalam rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020. Dengan perincian, untuk belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp 8,73 triliun; belanja langsung Rp 8,64 triliun serta hibah dan bansos (bantuan sosial) Rp 5,83 triliun.

Dari mata anggaran belanja langsung, dialokasikan untuk bantuan operasional pendidikan (BOP) sebesar Rp 1,93 triliun, kemudian biaya operasional sekolah (BOS) negeri Rp 877,33 miliar, dan penyediaan makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) untuk 131.199 siswa sebesar Rp 375,96 miliar.

Masih dalam anggaran belanja langsung, juga dialokasikan anggaran untuk rehab total gedung sekolah di 86 lokasi sebesar Rp 2,11 triliun, revitalisasi SMK di 17 lokasi sebesar Rp 728,28 miliar.

Dari mata anggaran hibah dan bansos, terbesar dialokasikan untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebesar Rp 3,97 triliun. Kemudian BOS swasta Rp 813,99 miliar, peningkatan kesejahteraan guru sekolah dan madrasah swasta Rp 428,44 miliar. Selanjutnya peningkatan pendidikan dan kesejahteraan guru PAUD sebesar Rp 76,96 miliar; serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Rp 192,27 miliar.

Untuk bidang kesehatan, Dinas Kesehatan mengusulkan penyesuaian anggaran kerja menjadi Rp 9,62 triliun dari pagu anggaran awal sebesar Rp 9,80 triliun. Dengan perincian, anggaran belanja langsung sebesar Rp 7,42 triliun dan belanja tak langsung Rp 2,19 triliun.

Dari anggaran belanja langsung itu, Dinas Kesehatan DKI mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk subsidi bagi Penerima Iuran Bantuan (PIB) Fasilitas Kesehatan Kelas III peserta BPJS Kesehatan di Wilayah DKI Jakarta.

Premi tersebut diusulkan naik sebesar Rp 1,33 triliun dari pagu awal Rp 1,16 triliun pada tahun 2019. Besaran premi tersebut digunakan untuk mengakomodasi 5,1 juta penduduk warga Jakarta peserta PBI BPJS Kesehatan. Yang besaran iuran kelas III akan naik dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 pada 1 Januari 2020.

Selanjutnya anggaran pembangunan infrastruktur penanganan banjir, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI mengusulkan anggaran sekitar Rp 1 triliun. Anggaran ini dialokasikan di antaranya untuk pembebasan lahan buat normalisasi dan naturalisasi sebesar Rp 600 miliar.

Tahun depan, Dinas Sumber Daya Air rencananya membebaskan lahan di beberapa waduk yang belum rampung, seperti tambahan pembebasan lahan di Waduk Marunda, Brigif, Setu Babakan, Lebak Bulus, embung di Kamal, hingga tanah di bantaran kali.

Kemudian anggaran juga dialokasikan untuk naturalisasi di lima lokasi, yaitu Kanal Banjir Barat, Ciliwung Lama, Waduk Sunter Selatan sisi timur, Waduk Kampung Rambutan, dan Waduk Cimanggis. Anggarannya Rp 288,49 miliar. Ada juga usulan pembangunan tanggul pengaman pantai untuk mencegah banjir rob, pembangunan pintu air, hingga pembangunan saluran.

Pemprov DKI juga mengusulkan anggaran pembangunan infrastruktur penanganan kemacetan senilai Rp 1,62 triliun dari total pagu anggaran yang diajukan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI sebesar Rp 8,64 triliun.

Anggaran tersebut diusulkan untuk pelaksanaan enam program. Pertama program pembinaan dan penyelenggaraan angkutan umum sebesar Rp 775,56 miliar; kedua program pembinaan dan penyelenggaraan angkutan perairan serta kepelabuhan Rp 311,70 miliar; ketiga program peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan umum Rp 72,69 miliar; keempat program pengendalian dan penertiban lalu lintas Rp 311,84 miliar; kelima program peningkatan dan pengelolaan kantor urusan perhubungan Rp 100,57 miliar, dan keenam program pengelolaan kendaraan operasional urusan perhubungan Rp 53,22 miliar.

Tidak hanya itu, usulan anggaran yang cukup besar juga dialokasikan untuk penataan trotoar sebesar Rp 1 triliun dengan panjang trotoar 95 kilometer (km). Awalnya, Dinas Bina Marga DKI mengusulkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk penataan trotoar sepanjang 103,74 km.
Sementara itu, anggaran untuk penataan kampung kumuh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI mengusulkan anggaran Rp 639,89 miliar.

Dengan perincian, anggaran rencana penataan 76 RW Kumuh dengan program community action plan (CAP) sebesar Rp 25,5 miliar. Lalu, diusulkan anggaran penataan 80 RW kumuh dengan program collaborative implementation plan (CIP) senilai Rp 558,87 miliar. Serta, penataan 245 RW kumuh melalui program nom-CAP yang diusulkan senilai Rp 55,44 miliar.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemhub Harus Buat Aturan untuk Skuter Listrik

Beban maksimal yang mampu diangkut skuter listrik adalah 100 kilogram.

MEGAPOLITAN | 20 November 2019

Depok Terima Penghargaan Swasti Saba Wistara

Pemkot Depok tidak akan berhenti dalam pengembangan kota sehat.

MEGAPOLITAN | 20 November 2019

Kasus Meme Anies, Ade Armando Akan Ikuti Proses Hukum

Ade telah datang memenuhi panggilan penyidik terkait laporan yang dibuat anggota DPD RI Fahira Idris itu, di Mapolda Metro Jaya, sekitar pukul 10.20 WIB.

MEGAPOLITAN | 20 November 2019

Ade Armando Penuhi Panggilan Penyidik soal Kasus Meme Anies

Ade yang mengenakan kemeja batik datang seorang diri, ke Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, sekitar pukul 10.20 WIB.

MEGAPOLITAN | 20 November 2019

Korsleting Listrik, Warung Dekat SPBU Ciawi Terbakar

Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 07.00 WIB, Rabu (20/11/2019).

MEGAPOLITAN | 20 November 2019

Bank DKI Manjakan Milenial Pengguna JakOne Mobile

Generasi milenial menginginkan berbagai kemudahan transaksi keuangan yang cepat, praktis, dan aman.

MEGAPOLITAN | 20 November 2019

Pertumbuhan Penumpang KRL di Bodetabek Meningkat Pesat

Jumlah penumpang paling banyak tetap ada di Bogor yang pada tahun 2018 lalu mencapai 17,2 juta penumpang.

MEGAPOLITAN | 20 November 2019

Hasto: Tak Satu Kata dan Perbuatan, Anies Baswedan Mengecewakan

Hasto menilai wajar bila rakyat Jakarta menjadi kecewa, termasuk PDI Perjuangan. Karena Anies berjanji tak melakukan penggusuran saat membangun Jakarta.

MEGAPOLITAN | 20 November 2019

Nunung Srimulat dan Suami Bacakan Pledoi Rabu Ini

Dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) 1,5 tahun pidana penjara.

MEGAPOLITAN | 20 November 2019

Ketua DPRD DKI Nilai 54 Raperda Terlalu Banyak

Prasetio Edi mendorong agar 54 Raperda tersebut dikaji kembali sisi prioritasnya.

MEGAPOLITAN | 20 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS