Pegawai Terbatas, Pemprov DKI Tak Mampu Awasi Semua Kantor
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Pegawai Terbatas, Pemprov DKI Tak Mampu Awasi Semua Kantor

Rabu, 29 Juli 2020 | 22:54 WIB
Oleh : Hotman Siregar, Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Kadisnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pihaknya telah mengawasi sejumlah perkantoran di Jakarta secara random.

Dari hasil sidak, katanya, masih banyak perkantoran yang tak menjalankan protokol Covid-19, bahkan cenderung mencuri kesempatan untuk melanggar aturan.

"Kami tidak mungkin melakukan pengawasan seluruh perusahaan di Jakarta, petugas kami kan terbatas, hanya 58 orang, jadi kami butuh kerja sama dari gugus tugas internal perusahaan perkantoran," ujar Andri, di Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Andri meminta perkantoran di Jakarta tidak menutupi informasi karyawannya yang terpapar Covid-19. Hal itu penting untuk mencegah penularan Covid-19 makin meluas ke banyak tempat.

"Perusahaan itu harus melaporkan diri kalau ada pekerjanya yang terpapar, supaya tidak secara masif menyebar di antara karyawannya, itu yang yang ingin kita tanamkan," kata Andri.

Andri menjelaskan, perusahaan perkantoran di Jakarta tidak perlu takut dan khawatir dengan sanksi yang akan diberikan saat ditemukan kasus positif.

Disnakertrans DKI hanya akan menutup sementara operasi perusahaan tersebut selama tiga hari untuk disterilisasi.

"Mungkin di pihak perusahaan masih kurang mengerti atau mereka ketakutan bahwa penutupan sementara yang dilakukan itu adalah 14 hari, padahal saat ini tidak, kita hanya tutup tiga hari. Ya memang begitu dalam ketentuan peraturannya," katanya.

Andri menuturkan, di seluruh perkantoran perusahaan di Jakarta, yang tercatat sebagai wajib lapor yaitu sebanyak 78.993 memiliki gugus tugas internal Covid-19. Karena itu, dia berharap agar gugus tugas internal itu dapat bekerja sama, yaitu dalam menerapkan protokol Covid-19 terhadap karyawannya, dan juga melaporkan atau membuka informasi data karyawan yang terpapar Covid-19.

"Penyakit ini bukan aib atau memalukan, adanya informasi yang valid, jujur kita sama-sama menanggulangi penyakit itu gitulah," ujar Andri.

Mendorong
Dikatakan, Pemprov DKI Jakarta mendorong pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja di perkantoran untuk meningkatkan pengawasan internal dalam penerapan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 di perkantoran. Pengawasan internal dinilai lebih efektif untuk mengendalikan Covid-19 di perkantoran.

“Jadi, kita minta kerja samanya untuk perkantoran agar segera mengefektifkan gugus tugas internal untuk bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap protokol kesehatan. Kalau tidak, akan sulit mencegah penuluran Covid-19 di perkantoran,” ujarnya.

Keberadaan Gugus Tugas internal ini sudah diamanatkan oleh Peraturan Gubernur DKI Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif. Dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Pergub 51 tersebut dinyatakan bahwa pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas wajib membentuk tim penanganan Covid-19 di tempat kerja.

Ketentuan ini diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Nomor 1477 Tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif. Pada butir pertama SK Disnaker tersebut, menyatakan pimpinan perusahaan membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 internal perusahaan yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas kesehatan.

Menurut Andri, jumlah yang terpapar Covid-19 di perkantoran banyak karena lemahnya fungsi gugus tugas ini. Padahal, kata dia, protokol kesehatan sudah ada dan disiapkan. Namun, protokol kesehatan tersebut hanya menjadi formalitas karena tidak adanya pengawasan.

“Sering sekali saya menemukan protokol Covid-19 sudah disiapkan, tetapi terkadang tidak dijalankan. Kenapa? Itu dia, gugus tugasnya tidak berfungsi dengan baik sehingga akibatnya klaster di perkantoran terjadi,” tandas dia.

Selain minta kerja sama perkantoran untuk mengefektifkan gugus tugas internal, lanjut Andri, pihaknya tetap akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan ketentuan PSBB transisi. Penerapan sanksi, kata dia, tetap dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang bandel mulai dari sanksi teguran hingga penutupan sementara.

Bahkan dalam Pergub 51, disebutkan sanksi denda sebesar Rp 25 juta jika kantor tidak membentuk gugus tugas dan menerapkan protokol kesehatan.

“Kita tetap beri peringatan pertama, kedua lalu penutupan sementara. Misalnya melanggar ketentuan 50 persen kapasitas atau tidak menerapkan sistem shift kerja,” tegas dia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pradi: Tak Ada Salahnya Dana Covid-19 Dialokasikan unuk Kebutuhan Internet Siswa

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menilai kebutuhan internet merupakan hal mendesak dan dia meminta gugus tugas segera mempercepat bantuan tersebut.

MEGAPOLITAN | 29 Juli 2020

Anies Minta Pelaksanaan Ibadah Iduladha Terapkan Protokol Kesehatan

Penerapan protokol kesehatan saat iduladha sangat penting menurut Anies Baswedan guna mencegah penyebaran Covid-19.

MEGAPOLITAN | 29 Juli 2020

Satgas: Kasus Covid-19 di Jakarta Didominasi Klaster Pemukiman

Berdasarkan analisis ditemukan, kasus Covid-19 di Jakarta didominasi klaster pemukiman.

MEGAPOLITAN | 29 Juli 2020

Polres Jakarta Utara Tangkap Penyebar Berita Hoaks

Keberadaan penyebar berita hoaks diketahui setelah polisi melakukan pelacakan beberapa hari.

MEGAPOLITAN | 29 Juli 2020

Sebelum Denda, Pemkot Bogor Sosialisasi Penggunaan Masker Sepekan

Setelah sosialisasi sepekan, Pemkot Bogor akan melakukan razia masker di tempat-tempat kerumunan warga.

MEGAPOLITAN | 29 Juli 2020

Penambahan Positif Covid-19 584 Orang, Anies: Harus Disyukuri

Menurut Anies semakin banyak yang ditemukan positif Covid-19, maka semakin cepat diisolasi guna mencegah penularan yang lebih banyak.

MEGAPOLITAN | 29 Juli 2020

Iduladha, Ditlantas Polda Metro Jaya Siapkan 28 Pos Pengamanan

Polisi menyiapkan 28 pos pengamanan dan pengaturan lalu lintas arus mudik serta balik, terkait Hari Raya Iduladha, di Jakarta dan sekitarnya.

MEGAPOLITAN | 29 Juli 2020

6 Hari Operasi Patuh Jaya di Tangerang, 501 Pengendara Ditilang

Ada 1.446 pelanggaran selama enam hari pelaksanaan Operasi Patuh kalimaya Jaya yang digelar Polres Metro Tangerang.

MEGAPOLITAN | 29 Juli 2020

Polda Metro Jaya Siapkan 3.327 Personel Amankan Iduladha

Ribuan personel akan diploting di pos-pos pengamanan mulai dari sebelum Iduladha, Kamis (30/7/2020) besok hingga Minggu (2/8/2020) mendatang.

MEGAPOLITAN | 29 Juli 2020

Iduladha, Polisi Imbau Tidak Ada Takbir Keliling

Pergerakan penyebaran Covid-19 di Ibu Kota Jakarta cukup tinggi, diharapkan masyarakat dapat memahaminya.

MEGAPOLITAN | 29 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS