Penataan Kampung Arab di Puncak, Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Penataan Kampung Arab di Puncak, Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi

Kamis, 30 Juli 2020 | 23:15 WIB
Oleh : Vento Saudale / BW

Bogor, Beritasatu.com - Ombudsman RI menemukan sejumlah potensi malaadministrasi pada penataan kawasan Kampung Arab di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hal ini berdasarkan investigasi atas prakarsa sendiri oleh Ombudsman yang menghasilkan temuan, di antaranya tidak adanya data mengenai jumlah imigran, pekerjaan informal yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA), status kepemilikan aset tanah, izin mendirikan bangunan, dan tempat usaha yang tidak sesuai, serta status dan administrasi anak hasil perkawinan campuran.

Berdasarkan beberapa temuan tersebut, anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor harus segera mengambil langkah pembenahan. Jika tidak, maka dapat berpotensi malaadministrasi, yaitu tindakan pembiaran.

“Selain itu, belum dilaksanakannya amanat Perpres Nomor 125 Tahun 2016 mengenai Penanganan Imigran juga dapat berpotensi malaadministrasi berupa tindakan pengabaian kewajiban hukum,” tegasnya dalam konferensi pers daring pada Kamis (30/7/2020).

Berkenaan dengan temuan mengenai keberadaan imigran di Kampung Arab tersebut, Adrianus mengatakan, belum terdapatnya data yang pasti mengenai jumlah imigran. Kepada Ombudsman, aparat setempat mengaku kesulitan mendata dikarenakan para imigran yang sering berpindah-pindah tempat.

Ombudsman juga menyoroti dugaan penyelundupan hukum, di mana tanah/aset yang dijadikan tempat usaha, khususnya vila diduga dimiliki oleh orang asing dan dikelola oleh penduduk lokal. Secara administratif nama yang tertera di sertifikat adalah nama penduduk lokal, tetapi pemilik sebenarnya adalah WNA.

Tak hanya itu, Ombudsman menemukan terdapat WNA di kawasan Kampung Arab Cisarua melakukan pekerjaan di sektor informal seperti berdagang di pasar, menjadi tukang pangkas rambut, penjual parfum, dan sebagainya.

Menurut Adrianus, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Ombudsman juga menemukan terdapat papan reklame bertuliskan Arab di sepanjang ruas jalan wilayah Desa Tugu Selatan, hal tersebut dikhawatirkan terdapat penyebutan yang tidak sesuai dan berkesan menyesatkan.

“Belum terdapat Perda yang mengatur mengenai penggunaan Bahasa Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia,” ujarnya.
Imigran yang telah lama menetap di Indonesia, tidak menutup kemungkinan menikah dengan warga sekitar dan memperoleh anak.

Berdasarkan investigasi Ombudsman, hingga saat ini belum terdapat pembuatan akta kelahiran, kartu identitas anak (KIA), dan administrasi kependudukan lainnya untuk anak hasil perkawinan campur.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Ombudsman menyampaikan sejumlah saran perbaikan kepada Bupati Bogor agar memerintahkan camat dan kepala desa untuk pengawasan terkait keberadaan WNA, serta melakukan pendataan, dan pelaporan setiap bangunan dan tempat usaha yang terindikasi dimiliki orang asing.

Selain itu, Bupati Bogor disarankan berkoordinasi secara aktif dengan Kantor Pertanahan Bogor untuk mengetahui perkembangan terkait status kepemilikan tanah yang terindikasi dimiliki orang asing yang melakukan pelanggaran.
Terkait keberadaan imigran, Ombudsman memberikan saran agar Bupati Bogor mendata para pencari suaka/imigran secara terpadu guna kemudahan melakukan pengawasan dan mengetahui kepastian jumlah imigran, serta melakukan koordinasi secara aktif dengan instansi pusat yang terkait dengan penanganan imigran.

“Pemkab Bogor agar segera melokalisasi dan menyediakan tempat penampungan bagi para imigran sebagaimana amanat Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri,” tandas Andrianus.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Palyja Sumbang 11 Hewan Kurban

Bantuan hewan kurban Iduladha yang merupakan program tahunan CSR tersebut ditujukan kepada masyarakat di area pelayanan Palyja.

MEGAPOLITAN | 30 Juli 2020

Ini 25 Ruas Jalan di Jakarta yang Akan Terapkan Ganjil-Genap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap mulai Senin, 3 Agustus 2020.

MEGAPOLITAN | 30 Juli 2020

Ganjil Genap untuk Kendaraan Pribadi Diterapkan Lagi

Kebijakan ini sebagai salah satu upaya mengendalikan penyebaran Covid-19.

MEGAPOLITAN | 30 Juli 2020

Pekan Depan, Anies Mulai Terapkan Kebijakan Ganjil-Genap

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan mulai pekan depan, pihaknya akan mulai menerapkan kebijakan ganjil-genap.

MEGAPOLITAN | 30 Juli 2020

Ternyata, 2 Tersangka Penghina Basuki Tjahaja Purnama dari Satu Komunitas

Ternyata kedua tersangka penghina Basuki Tjahaja Purnama merupakan penggemar Veronica Tan -mantan istri Basuki- yang tergabung dalam komunitas veronica lovers.

MEGAPOLITAN | 30 Juli 2020

MNC Apresiasi Polda Metro Jaya Tetapkan Tersangka Pelanggaran Hak Siar

Polda Metro Jaya dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

MEGAPOLITAN | 30 Juli 2020

Kasus Covid-19 Meningkat, PGI Imbau Gereja Beribadah Virtual

PGI berharap agar gereja tetap beribadah secara virtual.

MEGAPOLITAN | 30 Juli 2020

Menag Serahkan Hewan Kurban dari Presiden ke Masjid Istiqlal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan hewan kurban untuk dikurbankan pada Hari Raya Iduladha 1441 Hijriah kepada panitia di Masjid Istiqlal.

MEGAPOLITAN | 30 Juli 2020

Ini Alasan Anies Perpanjang PSBB Transisi untuk Ketiga Kalinya

Anies menilai data-data epidemiologis Covid-19 belum mengalami perbaikan dari masa PSBB transisi sebelumnya.

MEGAPOLITAN | 30 Juli 2020

Khilaf, Pelaku Penghina Basuki Tjahaja Purnama Menyesal

Pelaku merasa marah karena Basuki Tjahaja Purnama bercerai dengan Vero, sehingga melakukan dugaan penghinaan, termasuk kepada ibu dan istri Basuki.

MEGAPOLITAN | 30 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS