SPSI: Birokrasi Penyaluran Bansos Korban PHK di Bekasi Berbelit
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

SPSI: Birokrasi Penyaluran Bansos Korban PHK di Bekasi Berbelit

Minggu, 9 Agustus 2020 | 23:21 WIB
Oleh : Mikael Niman / BW

Bekasi, Beritasatu.com - Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi, R Abdullah, menyayangkan berbelitnya birokrasi dan administrasi dalam penyaluran paket sembako bagi karyawan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dia menjelaskan, penerima bansos Presiden mesti disertai identitas lengkap berupa pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) ataupun fotokopi kartu keluarga (KK). Padahal, buruh di Kota Bekasi rata-rata merupakan warga pendatang yang mencari nafkah ke Kota Bekasi. Sejak terjadi gelombang PHK di masa pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu, kebanyakan korban PHK telah pulang kampung sehingga keberadaan mereka sulit dilacak.

Sulitnya mencari keberadaan buruh yang menjadi korban PHK, menjadi kendala SPSI untuk mendata NIK dan KK. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tetap mengikuti aturan birokrasi dan administrasi tersebut.

Dengan begitu, SPSI menyebut Pemkot Bekasi kurang peduli dengan korban PHK dan lebih mengutamakan persyaratan administrasi birokrasi bagi penerima bansos.

Menurutnya, cukup ditandatangani oleh ketua serikat pekerja disertai foto dokumentasi dan tanpa menyertakan identitas sebagai syarat administrasi.

“Kami telah mengajukan sekitar 400 pegawai korban PHK. Ada yang mencantumkan NIK dan ada juga yang tidak mencantumkan NIK atau KK. Selanjutnya terserah, pemerintah daerah mau memberikan bansos atau tidak (kepada buruh yang tidak mencantumkan NIK atau KK),” tegas Abdullah, di Bekasi, Minggu (9/8/2020).

Sementara itu, Pemkot Bekasi memastikan kondisi ribuan kantong berisi sembako bansos Presiden, masih layak dikonsumsi dan siap didistribusikan. Paket sembako tersebut berisi beras, minyak goreng, kecap, mi instan.

“Kami pastikan yang didistribusikan layak (konsumsi),” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Ika Indah Yarti.

Pemkot Bekasi menerima 1.888 paket bansos Presiden melalui Kementerian Sosial sebagai stimulus penanganan Covid-19 di Kota Bekasi bagi pegawai terdampak PHK. Bantuan tersebut disalurkan bertahap kepada buruh yang terdampak PHK. Kini, tersisa sebanyak 1.514 paket sembako.

Dia mengatakan, kendala di lapangan karena ada beberapa data yang tidak sesuai setelah tim melakukan verifikasi maupun menelusuri ke alamat calon si penerima bansos. “Penerima yang terdaftar, sudah pindah alamat dan ada yang pulang kampung,” bebernya.

Disnaker Kota Bekasi meminta bantuan serikat pekerja untuk menyalurkan paket sembako tersebut.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pemprov DKI Minta Pengelola Restoran Patuhi Protokol Kesehatan

Masih banyak restoran yang melakukan pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

MEGAPOLITAN | 9 Agustus 2020

Selasa, Gerbang Tol Cikunir 4 Ruas JORR Dioperasikan

Gerbang tol Cikunir 4 ruas JORR Cikunir 4 mulai dioperasikan Selasa (11/8/2020), pukul 00.00 WIB.

MEGAPOLITAN | 9 Agustus 2020

Damkar Butuhkan Tujuh Jam Atasi Kebakaran Pabrik Mebel di Cakung

Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu selama tujuh jam guna memadamkan kobaran api yang membakar pabrik mebel di Cakung.

MEGAPOLITAN | 9 Agustus 2020

Pemuda yang Ditembak Oknum TNI di Sepatan Tangerang Akhirnya Meninggal

Pihak keluarga telah menyerahkan kasus ini kepada kepolisian dan TNI untuk mengusut tuntas dan pelakunya dihukum sesuai perbuatannya.

MEGAPOLITAN | 9 Agustus 2020

Besok, Pelanggar Ganjil Genap Bakal Ditilang

Pelanggar aturan ganjil genap akan mendapatkan sanksi tilang mulai Senin (10/8/2020).

MEGAPOLITAN | 9 Agustus 2020

Polisi Cari Pelaku Pembuang Bayi di Palmerah

Polisi tengah memeriksa sejumlah wanita yang beberapa waktu lalu tengah hamil tetapi setelah melahirkan tidak terlihat bayinya.

MEGAPOLITAN | 9 Agustus 2020

DKI: Perlintasan Sebidang Rawan Kecelakaan dan Macet

erlintasan sebidang atau perpotongan jalur kereta dengan jalan berpotensi besar menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan kendaraan.

MEGAPOLITAN | 9 Agustus 2020

Pegadaian Tutup Sementara Kantor Wilayah VIII Jakarta

Pegadaian secara konsisten terus melakukan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

MEGAPOLITAN | 9 Agustus 2020

Depok Zona Merah, Wali Kota Segera Terbitkan SE Protokol Kesehatan Pribadi

Lonjakan kasus konfimasi positif di Depok juga merupakan hasil dari semakin masifnya pendeteksian melalui rapid test maupun Swab PCR.

MEGAPOLITAN | 9 Agustus 2020

PSBB Tangerang Raya Kembali Diperpanjang sampai 24 Agustus

Masih naiknya jumlah kasus Covid-19 di wilayah Tangerang Raya jadi alasan diperpanjangnya PSBB sampai 24 Agustus 2020.

MEGAPOLITAN | 9 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS