MUI Minta Penyebar Ideologi Khilafah Ditindak Tegas
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

MUI Minta Penyebar Ideologi Khilafah Ditindak Tegas

Selasa, 17 September 2019 | 22:35 WIB
Oleh : BW

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ali M Abdillah mengatakan, individu penyebar ideologi khilafah harus ditindak tegas agar ideologi itu tidak tumbuh dan berkembang di masyarakat.

"Seperti kasus kebakaran sekarang ini, ketika sudah besar kewalahan. Sebelum besar, pemicunya harus segera diamputasi," kata Ali di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Menurut Ali, secara kelembagaan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah dibubarkan, tetapi faktanya para anggota HTI masih terus melakukan gerakan di bawah tanah untuk melakukan perekrutan anggota.

Ia mengaku mendapat laporan bahwa aktivis HTI masih mempengaruhi masyarakat, majalah HTI "Kaffah" juga masih beredar. Bahkan HTI juga sempat membuat manuver saat memperingati tahun baru 1 Muharram 1441 Hijriah.

Eks-HTI, menurut Ali, juga terus menyebarkan narasi untuk mempengaruhi dan meraih simpati masyarakat, serta menyerang pihak-pihak yang menentangnya. Misalnya, orang yang mempermasalahkan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid, yang notabene bendera HTI, dituduh anti-Islam.

"Jadi, HTI ini kepalanya dipenggal, tetapi kakinya ke sana ke mari masih dibiarkan," ungkap dosen pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta ini.

Ali mendukung langkah Menkopolhukam Wiranto membuat peraturan terkait penyebaran ideologi khilafah yang dilakukan perorangan.

Menurutnya, langkah ini sangat tepat sebagai dasar untuk melakukan penindakan bagi siapa pun yang menyebarkan ideologi khilafah di Indonesia.

"Jadi, kalau ada yang melakukan itu, kepolisian harus menangkap. Memang untuk membasmi mereka harus galak karena kalau tidak galak mereka akan terus bergerak," kata pengasuh Pondok Pesantren Al Rabbani Cikeas ini.

Selama ini, lanjut Ali, pemerintah terkesan menunggu ideologi khilafah ini meledak baru bergerak membuat aturan. Harusnya dari dulu sudah ada tindakan preventif untuk mencegah menyebarnya ideologi tersebut.

Ia mengaku sangat miris dengan pergerakan penyebaran ideologi khilafah ini. Meski wadahnya sudah ditutup, gerakan mereka sama sekali tidak berkurang. Pengajian terus bergerak, tiap jamaah wajib merekrut anggota baru.

"Ini yang dibiarkan pemerintah, kalau rekrutmen terus dilakukan, lambat laun kekuatan mereka akan muncul lagi, ketika punya kekuatan revolusi itu pasti akan dilakukan," tegas Ali.



Sumber:ANTARA

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mahasiswa STAN Diingatkan Agar Tak Terpengaruh Radikalisme

Pihaknya akan terus melindungi mahasiswa dan warga kampus dari pengaruh penyebaran paham radikal terorisme.

NASIONAL | 17 September 2019

UU KPK Diperbaiki karena Miliki Kelemahan

Asep mengatakan KPK perlu fokus pengembalian kerugian negara.

NASIONAL | 17 September 2019

Sidang Paripurna DPR Sahkan UU Sumber Daya Air

RUU Sumber Daya Air disahkan jadi UU.

NASIONAL | 17 September 2019

Banyak Pengaduan Mengenai Pelanggaran yang Dilakukan Notaris

Pemerintah terima laporan pelanggaran yang dilakukan notaris.

NASIONAL | 17 September 2019

Kewenangan Luar Biasa KPK Harus Dibatasi dengan Aturan

Tidak boleh ada lembaga yang kekuasaannya tidak terbatas demi mencegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di dalam lembaga itu sendiri.

NASIONAL | 17 September 2019

Warga Lumajang Kembali Temukan Hius Paus Terdampar

Ikan yang sakit atau tua tidak bisa mengikuti kelompoknya dan terpisah hingga terdampar di pantai.

NASIONAL | 17 September 2019

Moeldoko: Presiden Tak Berubah Soal Komitmen Berantas Korupsi

Menurut Moeldoko, Presiden selalu serius pada agenda pemberantasan korupsi.

NASIONAL | 17 September 2019

Puluhan Anggota Satgas Karhutla di Muaro Jambi Terserang ISPA

Pemadam kebakaran terkena ISPA dan diare akibat asap dan air yang kurang bersih selama bertugas.

NASIONAL | 17 September 2019

218 Orang dan Lima Korporasi Ditetapkan Tersangka Karhutla

Mabes Polri menetapkan 218 orang dan lima koorporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan.

NASIONAL | 17 September 2019

Pangdam XVII/Cenderawasih Dipimpin Putra Asli Papua

Herman Asaribab sebelumnya menjabat sebagai Pangdam XII/Tanjung Pura, Kalimantan Barat.

NASIONAL | 17 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS