Revisi UU KPK, Tunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Revisi UU KPK, Tunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi

Rabu, 2 Oktober 2019 | 21:24 WIB
Oleh : Kelsie Tiatira Yordania / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat diminta untuk menahan diri terkait dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini sudah disahkan oleh DPR. Jika keberatan, maka masyarakat memiliki hak untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau Undang-Undang ada yang tidak pas silakan ke Mahkamah Konstitusi. UU KPK dulu juga begitu, pernah direvisi namun karena masyarakat keberatan maka dibawa ke MK," kata ahli hukum tata negara, M Rullyandi dalan diskusi publik bertema "Pro Kontra Perppu KPK, Tolak Atau Dukung?" di Kedai Jadi Kopi, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

"Nuansa yang dibangun sekarang, kita harus berpikir positif. Undang-Undang direvisi untuk memperbaiki suatu sistem. Biarkan MK sekarang menerima gugatan, secara konstitusional itu hak masyarakat," sambungnya.

Nara sumber lain, politisi PDI-P, Bambang Suryadi meminta agar pihak yang pro dan kontra terhadap revisi UU KPK menahan diri. Dikatakan, ada MK sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan melakukan judicial review terhadap UU.

Aktivis senior Moh Jumhur Hidayat mengatakan. Perppu diperlukan untuk mengembalikan kewenangan pro justisia yang kini dihilangkan dalam revisi UU KPK. Diakui, masih banyak kekurangan yang dilakukan KPK, salah satunya mengenai abuse of power dalam penetapan tersangka. Namun menurutnya, hal tersebut bisa diperbaiki.

Acara ini diselenggarakan oleh Forum Untuk Negeri (FUN) Indonesia. FUN merupakan sebuah lembaga yang mengkaji isu-isu politik, hukum dan keamanan, dan isu-isu strategis lainnya.



Sumber:PR

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pemindahan Ibu Kota Diharapkan Jadi Visi Baru Indonesia

Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, diharapkan menjadi visi baru Indonesia, dengan konsep pembangunan yang holistik

NASIONAL | 2 Oktober 2019

Atasi Dampak Perubahan Iklim dengan Ketahanan Nasional

Dalam kurun 5 tahun terakhir ini, terdapat kejadian bencana terkait iklim ekstrem, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain.

NASIONAL | 2 Oktober 2019

Menteri Bambang Pastikan Konstruksi Ibu Kota Baru Tahun 2020

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan proses kontruksi bisa dimulai awal 2020 mendatang.

NASIONAL | 2 Oktober 2019

Suara Guru Beri Relevansi Model Pendidikan Era Industri 4.0

Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) membuktikan bahwa kemajuan pendidikan bisa dimulai dari akar rumput, seperti yang diprakarsai oleh para guru di Sleman.

NASIONAL | 2 Oktober 2019

Kasus Garuda, KPK Perpanjang Masa Penahanan Pendiri PT MRA

Dengan demikian, Soetikno setidaknya bakal mendekam di sel tahanan hingga 4 November 2019.

NASIONAL | 2 Oktober 2019

Jokowi Hadiri Peringatan Hari Batik Nasional di Solo

Presiden Jokowi mengucapkan selamat hari batik dan terima kasih kepada semua pihak.

NASIONAL | 2 Oktober 2019

Jaksa Ingatkan Bupati Minahasa Selatan untuk Jujur

Ultimatum itu disampaikan jaksa lantaran Christiany Eugenia Tetty berulang kali menyampaikan keterangan yang berputar-putar.

NASIONAL | 2 Oktober 2019

Suap Dana Perimbangan Arfak, KPK Periksa Legislator PDIP

Keterangan legislator dari PDIP itu diperlukan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka politikus PAN, Sukiman.

NASIONAL | 2 Oktober 2019

Ini Usulan Konsep Transportasi Ibu Kota Baru dari Kemhub

Kemhub mempunyai konsep “Smart City, Smart Mobility” untuk transportasi di Ibu Kota baru.

NASIONAL | 2 Oktober 2019

60 Siswa dan Guru Terluka Tertimpa Bangunan Sekolah

Siswa dan guru yang tertimpa reruntuhan, Rabu (2/10/2019), langsung dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis.

NASIONAL | 2 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS