Program Pemulihan Ekonomi Libatkan KPK
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Program Pemulihan Ekonomi Libatkan KPK

Rabu, 3 Juni 2020 | 11:35 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun, Novy Lumanauw / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dilibatkan dalam program pemulihan ekonomi untuk memperkuat sistem pencegahan.

“Dan, jika diperlukan, KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan. Ini penting,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video konferensi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Presiden Jokowi mengatakan, program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard.

“Ini penting sekali,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta Jaksa Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan pendampingan sejak awal untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

“Karena itu, saya minta kepada Jaksa Agung, BPKP, LKPP dari awal sudah melakukan pendampingan,” katanya.

Menurut Presiden Jokowi, aktivitas industri padat karya harus menjadi perhatian dalam program pemulihan ekonomi, sehingga memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha, serta mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

Akibat pandemi Covid-19, terjadi penurunan produktivitas industri rata-rata mencapai 50% secara agregat.

“Ini penting dan mencegah terjadinya PHK, serta mampu mempertahakan daya beli para pekerja dan karyawannya. Sektor industri padat karya perlu menjadi perhatian,” katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dampingi Jokowi, Wapres Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Covid-19 dan Haji

Covid-19 ini bukan lagi hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga berdampak ke sektor lain.

NASIONAL | 3 Juni 2020

Poso Panas, Dua Petani Ditembak Mati

Kedua warga malang itu diketahui bernama Syarifuddin (37) dan Firman (18).

NASIONAL | 3 Juni 2020

Jokowi: Program Pemulihan Ekonomi Nasional Harus Bisa Cegah PHK

Tantangan terbesar pemerintah Indonesia adalah menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat dan segera dieksekusi dengan cepat.

NASIONAL | 3 Juni 2020

679 ABK Kapal Pesiar MV Westerdam Jalani Pemeriksaan Swab

Setiba di Tanah Air, Selasa (2/6/2020), mereka diwajibkan menjalani pemeriksaan swab oleh Tim Kesehatan Gugus Tugas Covid-19.

NASIONAL | 3 Juni 2020

Langgar PSBB, 13 Unit Travel Diamankan Polisi

13 Kendaraan disita petugas gabungan TNI/Polri, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.

NASIONAL | 3 Juni 2020

Atasi Pandemi, Indonesia Bisa Belajar dari Regionalisasi Jerman

Pertemuan rutin antara kanselir dan pimpinan negara bagian satu kali tiap dua minggu.

NASIONAL | 3 Juni 2020

Tidak Ada Penilangan Terhadap SIM Habis Pada 17 Maret-29 Mei

Menghindari penumpukan masyarakat yang hendak mengurus perpanjangan SIM.

NASIONAL | 3 Juni 2020

DPR: Penetapan Normal Baru Bergantung Upaya Daerah Tangani Covid-19

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, mengemukakan rencana implementasi kebijakan normal baru (new normal) mempertimbangkan berbagai hal.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Pasien Sembuh Covid-19 di Jatim Bertambah 100 Orang

Penambahan 100 orang pasien Covid-19 yang berhasil sembuh membuat total pasien yang sembuh dari virus corona di Jawa Timur mencapai 799 orang.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Tak Ada Penerapan Herd Immunity di Masa Pandemi

Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional secara tegas meluruskan bahwa tidak ada rencana untuk menerapkan konsep "herd immunity".

NASIONAL | 2 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS