Rektor UMJ: Waspadai Gerakan Ubah Pancasila di Tengah Pandemi Covid-19
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Rektor UMJ: Waspadai Gerakan Ubah Pancasila di Tengah Pandemi Covid-19

Kamis, 16 Juli 2020 | 19:02 WIB
Oleh : BW

Jakarta, Beritasatu.com - Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Syaiful Bakhri mengajak semua elemen bangsa mewaspadai munculnya gerakan yang mengatasnamakan pembela Pancasila, tetapi di balik itu mempunyai agenda lain, yakni ingin mengubah dasar negara pada saat bangsa tengah menanggulangi pandemi Covid-19.

"Seluruh dunia tengah mengalami musibah non-alam yang luar biasa, maka problem setiap negara berbeda dalam mengatasinya. Di Indonesia, di tengah pandemi ini aroma politik terus berlangsung, maka politisasi otomatis juga terjadi," kata Syaiful Bakhri di Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Kondisi ini, lanjut Syaiful, yang dimanfaatkan kelompok-kelompok yang ingin mengubah dasar negara dengan melakukan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan pembela Pancasila dan ini yang harus diwaspadai, apalagi gerakan-gerakan itu faktanya telah muncul di permukaan.

Dia mengungkapkan, gerakan khilafah seperti di Timur Tengah, sudah lama masuk ke Indonesia, bahkan sejak 2014 lalu. Banyak orang Indonesia pendukung khilafah yang pergi ke Suriah dan sekarang sebagian dari mereka minta dipulangkan.

Menurut dia, Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam mencegah dan menindak terkait ideologi khilafah ini.

"Untuk ideologi khilafah kita bisa melakukan pencegahan sejak dini. Intinya negara harus hadir dan semua pihak yang berkompeten harus dilibatkan," katanya.

Tidak hanya dengan khilafah, kata Syaiful, Pancasila juga dibenturkan dengan komunisme bahkan kapitalisme. Saat ini gerakan itu sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga negara harus hadir dan bergerak melakukan upaya pencegahan serta pemurnian Pancasila.

Ia menyarankan agar dibuat semacam narasi-narasi, di mana kelompok khilafah ini kemungkinan akan menunggangi isu-isu new komunisme dan kapitalisme. Narasi itu juga harus betul-betul berisi informasi dan imbauan untuk menguatkan rasa persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Harus ada kontra narasi baru untuk memerangi propaganda khilafah. Bisa berupa narasi kebangsaan dan narasi ke-Pancasila-an. Intinya, masyarakat harus diberi kesadaran untuk berperan menggunakan kemurnian berpikir dan bertindak untuk menyelamatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa," kata Syaiful.

Dengan perilaku Pancasila, kata dia, maka Indonesia akan terbebas dari bahaya laten tersebut.

Ia menilai, laten ini tidak hanya bisa merusak bangsa dalam skala besar, tetapi juga bisa mengganti ideologi negara, apalagi ideologi laten ini menganggap mereka paling benar, sementara yang lain tidak.

"Ini mesti dibuat kontra narasi secara cerdas dengan melibatkan berbagai kaidah keilmuan dengan distimulus lagi agar bisa diterima rasional oleh masyarakat dan tidak semata-mata berupa doktrinal," kata Syaiful menegaskan.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Siswa Tidak Naik Kelas, Kemdikbud: Sekolah Tidak Pahami Pedoman Belajar dari Rumah

Plt Irjen Kemdikbud mengatakan, seharusnya sekolah dan guru menaati Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Terkendala Belajar Online, Siswa SMA di Nganjuk Tidak Naik Kelas

Siswa tersebut tidak bisa mengikuti ujian penilaian akhir tahun (PAT) karena laptopnya rusak.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Kinerja Intelijen Kejaksaan Harus Dievaluasi

Menurut Ridlwan Habib, dari rentetan kasus Djoko Tjandra, sepanjang yang diketahuinya lebih kepada kelemahan mekanisme kejaksaan yang berjalan.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Dua Penyerang Novel Dinyatakan Tidak Terbukti Berniat Sebabkan Luka Berat

PN Jakpus menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Rahmat Kadir Mahulette dan 1,5 tahun penjara kepada Ronny Bugis.

NASIONAL | 16 Juli 2020

BPBD DIY Siapkan Skema Mitigasi Merapi

Tim Respons Cepat (TRC) BPBD DI Yogyakarta telah mempersiapkan rencana kontigensi terkait evakuasi warga, bersamaan dengan kesiap-siagaan pada pandemi Covid-19.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Selama Pandemi, KKP Beri Bantuan 119,7 Juta Benih Ikan

KKP selama pandemi Covid-19 ini telah menyalurkan sebanyak 119,7 juta ekor benih ikan kepada 848 penerima di 23 provinsi.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Naumi Ingin Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi Prioritas

Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak terus melakukan kerja-kerja preventif dan edukatif agar masyarakat dapat peduli dengan perlindungan perempuan dan anak.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Kuasa Hukum: Terdakwa Jiwasraya Tak Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Meski para saksi meyakini adanya afiliasi, namun kuasa hukum terdakwa tak bisa menerima keyakinan tersebut.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Ini Protokol Covid-19 Saat Berbelanja di Pasar

Berikut cara berinteraksi yang aman dan sehat di pasar tradisional sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

NASIONAL | 16 Juli 2020

2021, Kempupera Tetap Berikan Subsidi Rumah Bagi MBR

Kempupera memastikan bahwa anggaran subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih terus dilaksanakan.

NASIONAL | 16 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS