Pengasuh Ponpes: Khilafah Hanya Akan Ciptakan Perpecahan Bangsa
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Pengasuh Ponpes: Khilafah Hanya Akan Ciptakan Perpecahan Bangsa

Jumat, 4 September 2020 | 22:07 WIB
Oleh : BW

Jakarta, Beritasatu.com - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Muayyad Windan, Sukoharjo KH Muhammad Dian Nafi mengatakan, bahaya bila ideologi khilafah tumbuh di Indonesia. Hal itu karena hanya akan menimbulkan perpecahan bangsa, disintegrasi hukum, dan diskontinuitas sistem sosial politik.

“Hampir semua rakyat Indonesia tidak setuju dengan ideologi khilafah. Persatuan Indonesia tumbuh dari kesadaran partisipatif semua elemen warga bangsa, bukan karena adanya paksaan sentralistik sebagaimana ditawarkan melalui sentralisme khilafah," kata Dian Nafi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Dia menegaskan, realitas sejak ratusan tahun silam telah membentuk watak demokratis pada warga masyarakat Indonesia yang bersatu karena kesetaraan (musawah), kemerdekaan (hurriyah), dan persaudaraan (ukhuwwah).

Menurut dia, hukum nasional di Indonesia dibangun secara gradual dari semua panduan utama yang hidup di dalam masyarakat bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Legislasi panduan-panduan utama hidup itu berlangsung secara musyawarah untuk menjadi hukum positif yang dihormati bersama.

"Peraturan perundang-undangan yang dibangun, berimplikasi luas dalam kehidupan sosial, seperti perihal perkawinan, pengasuhan anak, hukum waris, zakat, infak, wakaf dan sengketa ekonomi syariah telah dapat diangkat menjadi regulasi yang lebih menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Capaian pembangunan hukum serupa ini justru belum terbukti dapat dicapai saat khilafah diterapkan,” tutur lulusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret itu.

Oleh sebab itu, Dian Nafi mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai ideologi khilafah dan ideologi-ideologi internasionalis lainnya, karena hal tersebut dapat membawa ekonomi Indonesia kepada pasar bebas, yang merupakan agenda pokok kekuatan neoliberal.

"Gagasan sistem khilafah ini mengaburkan batas-batas nasional, padahal kendali negara atas kesatuan ekonomi mutlak dibutuhkan, maka gagasan-gagasan yang mengaburkan batas-batas nasional itu patut diwaspadai membuka jebakan untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar belaka bagi kekuatan-kekuatan neoliberal," tuturnya.

Ia mencontohkan negara-negara Timur Tengah yang pernah dieksploitasi sebagai lahan uji coba sistem khilafah kini justru rusak tidak karuan.

Menurut dia, ada kemungkinan tawaran sistem khilafah ini memamg berangkat dari semacam halusinasi karena ketidakberhasilan untuk mengikuti kenyataan yang ada.

"Cara-cara berpikir yang dekat dengan realitas telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat memprakarsai Piagam Madinah. Piagam itu terbukti menginspirasi lahirnya konstitusi negara modern yang berbasis kepada negara bangsa," ujarnya.

Ia menuturkan, cara yang bagus untuk mengerti bahwa ideologi khilafah tidak sesuai dengan ideologi bangsa, adalah dengan penelusuran sejarah perjuangan bangsa dan pendalaman terhadap teladan Nabi Muhammad SAW di dalam merintis konstitusionalisme.

"Di lini kesatuan bangsa terus menerus melakukan pendidikan kesatuan ideologi Pancasila dan bela negara. Di bidang komunikasi dan informasi melakukan literasi media kepada warga negara dan menghentikan penetrasi muatan-muatan pro-khilafah di berbagai media digital, dengan terus-menerus meningkatkan daya pilih atau selektivitas warga masyarakat terhadap muatan-muatan ideologis yang berbahaya," tuturnya.

Pria yang juga Wakil Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdatuh Ulama (PWNU) Jawa Tengah itu juga berpesan agar pemerintah menguatkan kapasitas masyarakat agar tidak terkena paham intoleran.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Lebih dari 14.000 Pengguna Zenius Lulus SBMPTN 2020

Para pengguna Zenius diterima di 85 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 8 politeknik negeri yang tersebar di seluruh Indonesia.

NASIONAL | 4 September 2020

Raeni, Anak Tukang Becak Ini Sukses di Inggris

Dilahirkan dari keluarga kurang mampu, tidak membuat anak pengayuh becak bernama Raeni putus asa.

NASIONAL | 4 September 2020

Mahfud: Force Down Pesawat Asing Harus Diikuti Koordinasi Cepat Antar Lembaga

Koordinasi antara Kementerian dan Lembaga dalam penanganan pesawat udara yang dipaksa mendarat harus dilakukan secara cepat.

NASIONAL | 4 September 2020

Polisi Selidiki Laporan Terhadap CEO Jouska

Saat ini, penyidik sedang meneliti berkas laporan dan rencananya akan memanggil pelapor untuk dimintai keterangan.

NASIONAL | 4 September 2020

Bupati Halmahera Timur Meninggal Usai Daftar Pilkada

Muhdin mendadak jatuh pingsan saat berpidato di hadapan pendukungnya, dan nyawanya tak tertolong.

NASIONAL | 4 September 2020

Pengangkat Jenazah Korban G30S/PKI Meninggal Dunia

Pelda KKO Evert Julius van Kandou, pelaku sejarah pengangkat jenazah korban G30S/PKI di Lubang Buaya, Jakarta Timur, meninggal dunia, Jumat (4/9/2020).

NASIONAL | 4 September 2020

Mahfud: Demokrasi dan Nomokrasi Harus Berjalan Seiring

Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan, demokrasi dan nomokrasi atau kedaulatan hukum harus berjalan seiring.

NASIONAL | 4 September 2020

Ridwan Kamil: Pabrik Harus Berventilasi dan Tiadakan Ruang Merokok

Ridwan Kamil meminta seluruh perusahaan di Kabupaten Bekasi untuk memperbaiki sirkulasi udara di setiap ruangan. Termasuk, meniadakan ruang merokok.

NASIONAL | 4 September 2020

Bupati Bogor Tegaskan Sanksi Masuk Ambulans Agar Tidak Timbulkan Kerumunan

Warga yang melanggar protokol kesehatan dihukum masuk ke dalam mobil ambulans yang berisi keranda jenazah.

NASIONAL | 4 September 2020

Dugaan Korupsi Bansos, 15 Kasus Dihentikan

Polri melansir datatentang dugaan penyalahgunaan wewenang dana bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19

NASIONAL | 4 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS