Wakil Ketua Pembina Perti: Pancasila Sudah Final
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Wakil Ketua Pembina Perti: Pancasila Sudah Final

Minggu, 6 September 2020 | 13:02 WIB
Oleh : BW

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Pembina Pengurus Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PP Perti) KH Anwar Sanusi mengatakan, Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah final dan sesuai dengan Islam, sehingga tidak perlu lagi isu-isu mengenai khilafah.

”Sila-sila dalam Pancasila itu kalau kita mau objektif, ada dalam Alquran, dan masyarakat harus dipahamkan tentang hal itu,” ujar KH Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (5/9/2020) malam.

Untuk itu, menurut dia, pemerintah harus menggandeng ormas keagamaan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat terkait hal itu dan bahaya radikalisme dan terorisme. Hal ini sebetulnya sejalan dengan upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam melakukan pencegahan atau pengobatan untuk menangkal virus radikalisme.

Oleh karena itu, kata dia, ormas keagamaan perlu bekerja sama dengan BNPT untuk mengatasi radikalisme dan terorisme.

”Nah inilah tugas dari para pemuka agama untuk menyosialisasikan kepada jamaahnya masing-masing,” kata dia.

Lebih lanjut Anwar menjelaskan, dulu sudah pernah dibahas penggunaan sistem Islam. Namun, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan agama sehingga harus dirundingkan.

Anwar mengatakan, kemudian pada 1 Juni 1945 muncul istilah Pancasila yang dikemukakan oleh Bung Karno.

”Melalui beberapa kali sidang akhirnya dicapai musyawarah mufakat bahwa Pancasila saat inilah yang sudah final. Maka khilafah tadi tidak usahlah dikemukakan lagi. Apalagi sampai memperjuangkan hal yang melawan hukum, dalam tanda kutip hukum negara. Seperti misalnya mengharamkan pemilihan presiden, pemilihan DPR, ini kan tidak benar,” kata nya.

Anwar menyampaikan apresiasinya terkait adanya pembentukan gugus tugas pemuka agama yang diinisiasi oleh BNPT. Dengan adanya gugus tugas ini para pemuka agama dapat memberikan penjelasan dan juga tanya jawab terkait dengan radikalisme dan terorisme kepada masyarakat.

”Contohnya dulu pernah terjadi, ketika Lembaga Persatuan Ormas Islam (LPOI) mengadakan seminar, waktu itu kan HTI belum resmi dibubarkan, ketika Indonesia Raya mereka ini lalu keluar. Saya sudah bilang, hati-hati kita sebagai warga Indonesia harus patuh pada UU karena anda itu kan berada di Indonesia,” ucapnya.

Terkait radikal dan teror, Anwar mengatakan, hal itu bukan hanya orang Islam, kalau lebih luasnya, tidak ada satu pun ajaran agama yang benar-benar sesuai dengan syariatnya yang mengajarkan tentang radikalisme, terorisme apalagi separatisme. "Hal inilah yang penting untuk terus disosialisasikan," katanya.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Razia Masker Tingkatkan Kesadaran Warga Bengkulu

Kesadaran warga Bengkulu untuk mengenakan masker di tempat umum dinilai terus meningkat.

NASIONAL | 6 September 2020

BJ Habibie dan Problem Kesinambungan Industri Dirgantara

Banyak anak bangsa terbaik yang enggan kembali karena tidak mendapatkan kejelasan peran dan posisi apa yang akan mereka lakukan apabila kembali ke Indonesia.

NASIONAL | 6 September 2020

Diarak Ribuan Orang, Calon Lawan Gibran Daftar Pilkada Surakarta

Pasangan calon dari jalur perseorangan Bagyo Wahyono dan FX Supardjo (Bajo), mendaftarkan diri ke KPUD Surakarta dengan diikuti ribuan pendukung.

NASIONAL | 6 September 2020

Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Istana: MK Tidak Berikan Putusan

Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, soal rangkap jabatan wakil menteri (wamen), Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memberikan keputusan.

NASIONAL | 6 September 2020

Basarah: Pikiran Kebangsaan dan Sikap Religius Puan Sangat kuat

Nama Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani ramai dibicarakan

NASIONAL | 6 September 2020

Kuasa Hukum Terdakwa Klaim Laba Jiwasraya Periode 2008-2018 Nyata

Kresna Hutauruk, kuasa hukum Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat mengklaim keuntungan Jiwasraya pada periode 2008 hingga awal 2018 nyata

NASIONAL | 6 September 2020

Kemdikbud Kirim Mahasiswa Bantu Guru Daerah 3T, FSGI: Pilih Kampus yang Berkualitas

LPTK swasta yang dilibatkan diberi persyaratan akreditasi minimal B agar mahasiswa tersebut benar-benar memiliki kemampuan pedagogi yang baik.

NASIONAL | 6 September 2020

Anak Yusril Ihza Mahendra Ikuti Pilkada Belitung Timur

Yuri Kemal Fadlullah, maju menjadi bakal calon peserta Pilkada Belitung Timur.

NASIONAL | 6 September 2020

Lewat Program Kampus Merdeka Perintis, Kemdikbud Kirim 2.000 Mahasiswa untuk Bantu Guru di Daerah 3T

Mereka akan menjadi asisten para guru di daerah 3T lewat program Kampus Mengajar Perintis yang akan diluncurkan pada 21 September mendatang.

NASIONAL | 6 September 2020

Gubernur Sumut: Belajar Tatap Muka Risikonya Berat

Edy Rahmayadi lebih memilih mengorbankan kegiatan belajar tatap muka selama setahun untuk menghindari pelajar terpapar Covid-19.

NASIONAL | 6 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS