Tampil Lagi di PBB, Gus Yahya Paparkan Abrahamic Faiths Initiative
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Tampil Lagi di PBB, Gus Yahya Paparkan Abrahamic Faiths Initiative

Kamis, 24 September 2020 | 22:47 WIB
Oleh : BW

Jakarta, Beritasatu.com - Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf kembali diminta menyampaikan paparannya di Majelis Umum PBB. Kali ini, soal visinya tentang Abrahamic Faiths Initiative (Prakarsa Agama-agama Ibrahimiyah).

Gus Yahya, sapaan akrab Katib Aam, dijadwalkan tampil untuk kedua kalinya dalam perhelatan yang sama, Jumat 25 September 2020, pukul 09.00 pagi waktu New York atau pukul 20.00 WIB.

Pada Rabu (23/9/2020), Gus Yahya menyampaikan presentasinya tentang hak asasi manusia (HAM) di Majelis Umum PBB yang diprakarsai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Kali ini, forum diprakarsai oleh International Religious Freedom or Belief Alliance (Aliansi Internasional untuk Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan), yaitu suatu aliansi internasional yang dibentuk pada 7 Februari 2020.

Aliansi tersebut beranggotakan 27 negara yang berkomitmen kepada kebijakan-kebijakan untuk menjamin kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, baik di dalam negeri masing-masing maupun di internasional, di antara Albania, Bosnia dan Herzegovina, Belanda, Republik Cek, Inggris, Brasil, dan Kolombia.

Dalam forum tentang HAM, Gus Yahya menegaskan, dunia Islam harus berintegrasi secara damai dan harmoni dengan masyarakat dunia seluruhnya.

"Tidak boleh lagi ada persepsi persaingan, apalagi permusuhan, antara dunia Islam melawan dunia barat atau lainnya. Saat ini kita sedang menyaksikan proses bergeraknya seluruh masyarakat dunia menuju terbentuknya satu peradaban global yang tunggal dan saling bercampur. Tanpa integrasi damai, yang akan terjadi pastilah konflik universal yang berbahaya sekali," kata mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut.

Untuk itu, lanjut Gus Yahya, masyarakat global membutuhkan konsensus tentang nilai-nilai keadaban bersama sebagai basis integrasi.

Menurut dia, konsensus itu harus tercipta tidak hanya pada tingkat kepemimpinan politik atau pemerintahan saja, tetapi harus sungguh-sungguh membumi di tingkat masyarakat atau akar rumput.

Dengan demikian, lanjut dia, aktor-aktor masyarakat sipil seperti organisasi-organisasi masyarakat yang independen harus diberi peran utama dalam rangka mengupayakan konsensus melalui gerakan sosial yang efektif.

"Besok saya kembali diminta menyampaikan visi tentang bagaimana Prakarsa Agama-agama Ibrahimiyah dapat menjadi salah satu komponen strategis dalam upaya membangun konsensus global itu," katanya.

Di samping merupakan salah satu elemen kunci yang dibutuhkan dalam konsesus, Gus Yahya menjelaskan bahwa prinsip kemerdekaan beragama dan berkepercayaan harus pula dibingkai dengan pemahaman yang jernih, konkret dan definitif tentang nilai-nilai apa saja yang bisa direngkuh bersama sebagai konsensus, serta perbedaan-perbedaan apa yang harus diterima secara toleran.

"Pada satu titik, prakarsa agama-agama Ibrahimiyah bisa dan harus diperluas dengan menjangkau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan di luar tradisi Ibrahimiyah. Secara keseluruhan, ini akan menjadi bingkai strategis untuk memperjuangkan perdamaian dunia melalui pendekatan keagamaan," tandasnya.

Dalam forum Majelis Umum PBB nanti, Katib Aam PBNU akan berbagi panel dengan sejumlah pembicara lain, yaitu Duta Besar Keliling Amerika Serikat Untuk Kemerdekaan Beragama Internasional Samuel D. Brownback, Menteri Luar Negeri Republik Estonia Urmas Reinsalu, Utusan Khusus Kerajaan Belanda untuk Agama dan Kepercayaan sekaligus Wakil Ketua IRFBA (International Religious Freedom or Belief Alliance) Jos Douma, Wakil Ketua Adyan Foundation for Diversity, Solidarity and Human Dignity Nadya Tabbara, dan Duta Besar Republik Polandia untuk PBB Joanna Wronecka.



Sumber:ANTARA

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Skema Dana BOS Tahun Depan Diubah, Komisi X DPR: Maksimalkan Peran Pengawas Sekolah

Huda juga mendorong Kemdikbud menyiapkan sistem yang bisa mengawal penggunaan dana BOS.

NASIONAL | 24 September 2020

Skandal Djoko Tjandra, KPK Olah Berbagai Informasi

KPK memastikan terus memantau perkembangan penanganan skandal terpidana perkara cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra

NASIONAL | 24 September 2020

Pilbup Serang, Tatu-Pandji Dapat Nomor Urut 1

Pada Pilbup Serang, Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa (Tatu-Pandji) mendapatkan nomor urut 1 dan Nasrul Ulum-Eki Baihaki (Nasrul-Eki) nomor urut 2.

NASIONAL | 24 September 2020

Seluruh Korban Banjir Bandang Sukabumi Sudah Ditemukan

Korban terakhir, atas nama Jajo, 25 tahun ditemukan dalam radius 15 kilometer dari lokasi kejadian banjir bandang.

NASIONAL | 24 September 2020

Barcelona Konfirmasi Suarez Pindah ke Atletico Madrid

Perpindahan ke Atletico Madrid mengakhiri enam tahun kebersamaan Suarez bersama Barcelona.

NASIONAL | 24 September 2020

Kasus Jiwasraya, Direktur Maxima Integra Dituntut Penjara Seumur Hidup

Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto dituntut hukuman seumur hidup dan denda Rp 1 miliar dalam kasus korupsi Jiwasraya

NASIONAL | 24 September 2020

Skema Dana BOS Tahun Depan Diubah, Pakar: Kemdikbud Harus Punya Basis Data yang Baik

Jika tidak, maka formula yang dibuat itu bisa menjadi tidak efektif daya berlakunya.

NASIONAL | 24 September 2020

Sejumlah Pasal di UU ITE Jadi Sorotan

Beberapa pasal di UU ITE dianggap masih kontroversial.

NASIONAL | 24 September 2020

UU ITE Dianggap Bertolak Belakang dengan Kebebasan Berpendapat

Seseorang bisa dengan begitu mudahnya dipidanakan melalui UU ITE yang belum tentu memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana.

NASIONAL | 24 September 2020

Pengembangan Kasus Adik Zulhas, KPK Jerat Eks Kadis PUPR Lampung Selatan

KPK tetapkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Hermansyah Hamidi sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Pemkab Lampung Selatan

NASIONAL | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS