Pemilu 2024, BEM UI Ingatkan KPU dan Bawaslu Transparan

Jakarta, Beritasatu.com – Satu tahun menjelang pemilihan umum (Pemilu), Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek mengingatkan kepada KPU dan Bawaslu untuk bersikap transparan dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024.

Melki menuturkan banyak wacana yang beredar seperti penundaan pemilu, penambahan masa jabatan presiden, dan berbagai wacana besar lainnya. Untuk itu, sangat penting KPU dan Bawaslu bersikap independen, transparan dan menjalankan tahapan Pemilu 2024 sesuai aturan main yang telah ditetapkan.

“Itu menjadi konsen kami mahasiswa, kami rasa keterbukaan, independensi, dan sesuai aturan main itu menjadi kata kunci harus dimiliki KPU dan Bawaslu,” kata Melki di acara diskusi Survei KedaiKopi, Otw 2022: Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu, di Hotel Erian, Jakarta, Minggu (19/2/2023).

Melki menuturkan jika wacana tersebut terlaksana dengan pertimbangan bahwa KPU tidak siap dalam melaksanakan Pemilu 2024 atau Bawaslu kecolongan dan sebagainya, maka kedua lembaga ini turut serta di dalam sebuah wacana mengacaukan konstitusi dan mengacaukan kedaulatan rakyat.

"Jadi kita tidak ingin hal seperti itu terjadi dan jangan sampai wacana-wacana tersebut hadir karena ketidak independennya KPU dan Bawaslu dan tidak transparan sistem kerja yang ada sekarang,” ucapnya.

Dikatakan Melki munculnya wacana-wacana tersebut menghadirkan kegelisahan di tengah masyarakat. Pihaknya berharap KPU dan Bawaslu mampu menjawab kegelisahan tersebut dengan melaksanakan tahapan pemilu sesuai aturan.

Melki menuturkan independensi KPU dan Bawaslu penting ditekankan karena menyangkut kepercayaan masyarakat. Adapun keyakinan masyarakat dapat hadir jika KPU dan Bawaslu mampu transparan, terbuka pada masyarakat, yakni menyampaikan kepada masyarakat apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemilu.

"Intinya ada kurang jelas, masyarakat harus tahu, misalnya pelaksanaan pemilu mungkin saja tertunda, terdistorsi dengan kepentingan politik dan sebagainya, saya rasa masyarakat pemilik kedaulatan tertinggi harus tahu. Ini jarang disampaikan kepada publik gitu loh,” ucapnya.

“Padahal harapan masyarakat bahwa bisa punya presiden, anggota legislatif dan berbagai pemimpin baru tapi tidak sekedar baru, dengan langkah-langkah yang baru dengan proses-proses yang benar dan dengan keterbukaan-keterbukaan yang terpampang nyata begitu,” pungkasnya.