Soal Sistem Pemilu, Hasto PDIP: Percayakan pada Putusan Hakim MK

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengatakan, pihaknya mengajak semua elemen bangsa dan kekuatan politik untuk mempercayakan sepenuhnya kepada sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan soal uji materi ketentuan sistem pemilu di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Hasto, hakim MK akan memutuskan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

"Kita percayakan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengambil suatu keputusan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Hasto Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Hasto menegaskan, PDIP merupakan partai yang taat hukum termasuk aturan main terkait sistem pemilu. Karena itu, kata Hasto, PDIP menyiapkan daftar bakal caleg untuk bertarung di Pemilu 2024 dengan asumsi sistem pemilu terbuka.

"PDIP taat aturan main. Aturan main saat ini bagaimana, pemilu sistem proporsional terbuka, maka kami menetapkan 32.000 bacalon, plus minus, dari seluruh Indonesia dengan sistem proporsional terbuka," kata Hasto.

Ia menegaskan sistem pemilu proporsional terbuka saat ini sudah diterapkan. Dia pun menyinggung dan mengingatkan eks Wamenkumham Denny Indrayana, bahwa yang mengubah sistem pemilu dari proporsional tertutup ke terbuka itu terjadi di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Terkait sistem pemilu, ini sudah berjalan. Yang merubah, ini untuk pak Indrayana, pak Denny, yang merubah sistem pemilu menjelang pencoblosan itu adalah zaman pak SBY di bulan Desember 2008. Pemilu April. Itu dari tertutup menjadi terbuka," tandas Hasto.