Prabowo Disarankan Pilih Yusril sebagai Bakal Cawapres, Ini Alasannya

Jakarta, Beritasatu.com - Bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto disarankan memilih pakar hukum tata negara yang juga Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra sebagai bakal cawapres.  

Pakar hukum tata negara dan konstitusi Fahri Bachmid menyatakan, Prabowo sebaiknya memilih bakal cawapres dari kalangan teknokratik dan intelektual. Fahri mengusulkan cawapres Prabowo merupakan seorang cendikiawan yang menguasai aspek ketatanegaraan dan pemerintahan. Menurut Fahri, praktik pengisian jabatan wapres dengan konsep meritokrasi pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, saat Mohammad Hatta mendampingi Soekarno. 

"Seperti dwitunggal Soekarno-Hatta, Soekarno berperan sebagai solidarity maker di awal kemerdekaan dan Hatta berperan sebagai administrator negara," ujar Fahri kepada Beritasatu.com, Jumat (22/9/2023).

Fahri menilai, Yusril merupakan salah satu figur teknokratik-intelektual yang bisa dipertimbangkan Prabowo sebagai pendampingnya di Pilpres 2024. Menurut Fahri, Yusril adalah seorang teknokratik sejati yang dapat memainkan peran-peran konstitusionalnya sebagai wakil presiden.

Menurut dia, Yusril akan fokus mengurus dan menata negara, membangun sistem yang kuat, menata birokrasi, serta membenahi mekanisme dan sistem ketatanegaraan yang ada saat ini.

"Urusan yang demikian ini tentunya membutuhkan peran seorang wapres yang mumpuni yang menguasai teknis hukum tata negara. Seorang cendekiawan yang andal agar konsolidasi demokrasi tetap berada pada rel yang benar," tegas Fahri.

Lebih lanjut, Fahri menegaskan bakal cawapres tidak boleh hanya dipilih dari figur yang kuat secara elektoral. Menurut dia, hal tersebut penting, tetapi tetap harus memperhatikan kombinasi-kombinasi ideal untuk kepentingan bangsa dan negara ke depannya.

"Cawapres tidak lagi hanya diidentikkan sebagai figur, yang berfungsi untuk sekadar meningkatkan elektabilitas pemilu, tetapi menentukan cawapres yang sesuai dengan kebutuhan negara dan tidak semata-mata ban serep karena tugas konstitusional negara ke depan akan semakin kompleks, lebih berat, dan menantang," kata Fahri.

Diketahui, Prabowo Subianto sudah resmi diusung oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Demokrat. Sementara nama-nama bakal cawapres Prabowo yang menguat, antara lain Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Waketum Golkar Ridwan Kamil.