Hatta: Royalti Kontrak Freeport-Newmont Rendah Sekali

Hatta: Royalti Kontrak Freeport-Newmont Rendah Sekali
Selasa, 21 Februari 2012 | 15:31 WIB
Sekarang hanya satu persen dari gross (penjualan produksi tambang), rendah sekali

Pemerintah mendesak besaran royalti yang lebih besar dalam renegosiasi kontrak karya pertambangan dengan dua perusahaan tambang mineral besar PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan selama ini besaran royalti yang didapat oleh pemerintah Indonesia sangat kecil.

”Sekarang hanya satu persen dari gross (penjualan produksi tambang), rendah sekali,” kata Hatta, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.

Namun, Hatta enggan mengatakan besaran royalti yang ingin didapatkan oleh pemerintah dalam renegosiasi dengan dua perusahaan tambang raksasa tersebut.

Menurutnya, itu adalah bagian dari strategi pemerintah. ”Jangan ngomong sekarang. Kalau ibaratnya perang, orang sudah tahu,” ujar Hatta.

Hatta menjelaskan sesuai dengan UU No. 4/2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, ada empat hal yang penting untuk diperhatikan.

Keempatnya adalah penerimaan negara atau royalti, kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, kewajiban divestasi dan juga cakupan luas wilayah kerja.

Diakui Hatta, renegosiasi merupakan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan Keppress No. 3/2012 tentang tim evaluasi untuk penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

”Untuk renegosi harus lebih baik dari yang sudah-sudah, royaltinya lebih baik, diproses di dalam negeri dan juga divestasinya,” tandas dia.

Hatta didapuk menjadi ketua tim renegosiasi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik sebagai ketua harian dan Dirjen Mineral dan Batu Bara Thamrin Sihite sebagai sekertaris tim.