Aparat Harus Tindak Tegas Penambang Minyak Ilegal

Aparat Harus Tindak Tegas Penambang Minyak Ilegal
Ilustrasi produksi minyak ( Foto: Istimewa )
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Senin, 4 Desember 2017 | 15:44 WIB

Jakarta - Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) baik dilakukan perorangan maupun kelompok, dengan menyerobot sumur milik negara perlu ditindak tegas karena melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

“Polisi harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pengeboran minyak ilegal. Itu sudah menjadi tugas kepolisian baik diminta atau tidak," ujar Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Nasional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam) Brigadir Jenderal (Pol) Supriyanto Tarah, di Jakarta, Senin (4/12).

Menurut Supriyanto, jika kegiatan pembukaan sumur yang sudah ditutup kemudian dibiarkan, akan menjadi preseden buruk, dan akan diikuti oknum penambang di sumur-sumur lainnya. "Tahun 2017 harus benar-benar zero illegal drilling seperti harapan kepala negara," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tim Terpadu bentukan Gubernur Sumatera Selatan pada Selasa (21/11) menertibkan 20 sumur minyak di Mangunjaya, Kecamatan Babattoman, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Sesuai SK Gubernur Sumsel tanggal 13 November 2017, Tim Terpadu di bawah pimpinan Kapolres Muba AKBP Rachmat Hakim mengerahkan hampir 500 kekuatan untuk menutup 20 sumur minyak. Ini adalah tahapan terakhir yang dilakukan pemerintah daerah dari total 104 sumur milik negara yang berada di wilayah kerja Pertamina EP Asset 1, anak usaha PT Pertamina EP, Muba.

Tim Terpadu beranggotakan Polres Muba, Kodim Muba, Satpol PP Muba, Kejaksaan Negeri Muba, Dinas ESDM Sumsel, dan Pertamina EP Asset 1 Field Ramba. Tim berhasil menutup 20 sumur, termasuk perobohan stagger atau tripod (tiang penyangga untuk mengebor minyak). Namun beberapa sumur tak bisa dilakukan perobohan stagger karena penolakan penambang liar. Bahkan sehari setelah dilakukan penutupan, ada dua sumur yang dibuka kembali oleh penambang liar.

Supriyanto mengatakan atas pembukaan kembali sumur minyak yang sudah ditutup di Mangunjaya, pelakunya harus ditindak tegas. Tindakan tersebut tidak saja melanggar UU Migas, tetapi juga bisa dijerat Undang-Undang Pidana. “Tanggungjawab untuk melakukan tindakan tegas tersebut berada dalam kewenangan pihak kepolisian,” ujarnya.

Dia mengatakan, seharusnya semua yang terkait dengan kegiatan illegal drilling menjadi barang bukti. “Seluruh properti harus diamankan, disimpan, dan dibersihkan dari lokasi sumur dan tidak ada yang tersisa. Tetapi mungkin ada pertimbangan lain dari Kapolres sehingga stagger masih ada yang tidak diturunkan. Itu akan menjadi salah satu bahan evaluasi kami nanti,” ujarnya.

Menurut Supriyanto, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas harus memenuhi ketentuan teknis terutama aspek keselamatan kerja dan lingkungan. Apalagi, kegiatan pengusahaan migas cukup ketat dan tidak bisa dilakukan sembarang perusahaan.

Dia mengatakan, kegiatan pengeboran minyak ilegal yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia cukup meresahkan. Selain merugikan negara, dampak buruk kegiatan tersebut juga dirasakan penambang liar. Kebakaran dan jatuhnya korban jiwa sudah sering terjadi.

Namun demikian, dari laporan yang diterima Kemko Polhukham, lanjut Supriyanto, masih ada beberapa lokasi yang belum sepenuhnya selesai. Karena itu, Kemko Polhukham akan menggelar rapat evaluasi bersama beberapa kepala daerah terkait penanggulangan illegal drilling.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya W Yudha, setuju langkah tegas terhadap pelaku penyerobot sumur minyak milik negara yang berada di wilayah kerja kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Masyarakat tidak bisa begitu saja mengebor tanpa izin dari KKKS. “Tindakan itu merupakan ilegal sehingga aparat keamanan setempat atas nama negara bisa menutup kegiatan ilegal tersebut,” ujarnya.

Menurut Satya, penambang liar perlu mendapatkan sosialisasi dari pemerintah daerah, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan KKKS agar paham terhadap dampak keselamatan kerja. Apabila masih menambang secara liar dapat langsung dilakukan penegakan hukum. “SKK Migas bisa berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengamankan objek vital nasional,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE