P3I Kritisi Kebijakan di Sektor Jasa Konstruksi

P3I Kritisi Kebijakan di Sektor Jasa Konstruksi
Peserta Temu Nasional Jasa Konstruksi di Hotel Golden Tulip, Passer Baroe, Jakarta Pusat, Kamis (22/11). ( Foto: Beritasatu Photo )
Feriawan Hidayat / FER Kamis, 22 November 2018 | 20:57 WIB

Jakarta - Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) menggelar Temu Nasional Jasa Konstruksi di Hotel Golden Tulip Passer Baroe, Pasar Baru, Kamis (22/11). Mengambil tema 'Perubahan Paradigma Kebijakan Jasa Konstruksi di Indonesia', kegiatan ini dihadiri kurang lebih 150 peserta dari unsur pemerintah dan pelaku jasa konstruksi dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Umum P3I, Rita Berlis, menegaskan berbagai persoalan dalam pengerjaan jasa konstruksi seperti kecelakaan kerja, kegagalan mutu yang berujung pada pembengkakan biaya, harus mendapat perhatian serius dari pihak pembuat kebijakan. Oleh karena itu, temu nasional ini diharapkan dapat memberi masukan positif kepada pemerintah yang akan mengatur teknis pelaksanaan dari UU Nomor 2 tahun 2017.

"Kita semua prihatin jika melihat fenomena permasalahan terkait pengerjaan jasa konstruksi seperti kecelakaan kerja, kegagalan mutu yang mengakibatkan pengerjaan konstruksi menjadi mahal karena biaya membengkak," kata Rita.

Baca Juga: Praktek Pinjam 'Bendera' Bisa Dikenakan Pidana

Lebih lanjut, Rita mengatakan, pihaknya melihat ada ketidakadilan dalam pasar jasa konstruksi, dimana pengerjaan jasa konstruksi dikerjakan oleh perusahaan non-kecil atau dikuasai oleh badan usaha milik negera (BUMN).

"Berdasarkan riset di lapangan, 85 persen pengerjaan jasa konstruksi dikuasai oleh perusahaan non-kecil yang punya embel-embel 'karya' yang biasanya dipakai oleh BUMN. Untuk itu, kita semua berkumpul di sini untuk berdiskusi lalu memberikan masukan kepada pembuat kebijakan jasa konstruksi untuk mengatasi berbagai masalah dalam jasa konstruksi," tandasnya.

Manager Diklat P3I, Adji Rahmatullah, mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan respon P3I terhadap terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

"Kegiatan ini kami laksanakan sebagai respon P3I terhadap UU Jasa Konstruksi yang baru yakni UU Nomor 2 tahun 2017 dimana terdapat banyak perubahan kebijakan di bidang jasa konstruksi didalamnya dibanding UU Jasa konstruksi yang lama (UU nomor 18 tahun 1999)," jelas Adji.

Kegiatan temu nasional ini, rencananya akan berlangsung selama dua hari, 22-23 November 2018, dan diisi berbagai macam kegiatan seperti diskusi panel yang membahas arah kebijakan jasa konstruksi di Indonesia, coaching clinic yang akan memberi panduan teknis kepada peserta terkait hal-hal teknis dalam kegiatan pengadaan jasa konstruksi.



Sumber: BeritaSatu.com