Kemhub Jelaskan Tarif Hingga Persaingan Maskapai pada Ombudsman

Kemhub Jelaskan Tarif Hingga Persaingan Maskapai pada Ombudsman
Suasana, jajaran Kementerian Perhubungan memberikan penjelasan tentang tarif pesawat dan persaingan antar maskapai kepada Ombudsman, Selasa (26/2/2019) ( Foto: istimewa / Istimewa )
Thresa Sandra Desfika / MPA Selasa, 26 Februari 2019 | 18:05 WIB

 

Jakarta, Beritsatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) memenuhi undangan Ombudsman RI untuk memberikan penjelasan terkait penanganan tarif penumpang, kargo, dan persaingan usaha penerbangan nasional di Jakarta pada Selasa (26/2).

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemhub Polana B Pramesti didampingi Direktur Keamanan Penerbangan Dadun Kohar beserta para pejabat dari direktorat teknis lainnya yang diterima oleh komisioner Ombudsman RI Alvin Lie dan tim.

"Hari ini kami berkunjung ke Ombudsman RI untuk memberikan penjelasan tentang upaya-upaya yang sudah dilakukan Kemenhub terkait kenaikan tarif penumpang, kargo, dan persaingan usaha penerbangan. Kami berharap penjelasan ini dapat memberi pemahaman yang lebih komprehensif kepada Ombudsman," ujar Polana dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Selasa (26/2/2019).

Beberapa hal yang disampaikan, lanjut Polana, di antaranya terkait penjelasan dan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan No 14 tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Dalam peraturan tersebut disampaikan, terang Polana, besaran tarif dapat dievaluasi apabila terjadi perubahan signifikan yang mempengaruhi kelangsungan kegiatan maskapai. Perubahan tersebut meliputi perubahan terhadap harga avtur apabila telah mencapai lebih dari Rp 9.729 per liter dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut. Atau perubahan terhadap harga nilai tukar rupiah dan harga komponen biaya lainnya yang menyebabkan perubahan total biaya operasi pesawat udara hingga paling sedikit 10% dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut.

"Sehingga apabila terjadi perubahan maka pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap besaran tarif atau menerapkan surcharge/tuslah," imbuh Polana.

Terkait dengan kargo udara, sampai saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak melakukan pengaturan mengenai komponen biaya di dalam angkutan kargo udara. Hal ini berdasarkan Pasal 128 dan Pasal 129 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bahwa untuk tarif angkutan kargo ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar dan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan

"Kami tidak mengatur tarifnya, kami hanya bisa mengarahkan agar proses supply chain tersebut lebih efisien. Namun prosesnya memang tidak mudah dan perlu waktu lama karena juga menyangkut institusi dan kementerian lain," lanjut Polana.

Sedangkan terkait persaingan usaha, Polana menyatakan, pihaknya sebagai regulator dan pembina penerbangan nasional memberikan perlakuan yang sama terkait pengawasan dalam hal keselamatan, keamanan, pelayanan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Ombudsman RI sebagai badan pengawas pelayanan publik telah mengirimkan beberapa pertanyaan secara tertulis secara resmi yang ditujukan kepada direktur jenderal perhubungan udara.

"Sebagai pengawas pelayanan publik, kami sudah mendapat keluhan dari asosiasi para pelaku bisnis kargo udara yang biayanya naik hingga 300 persen. Sedangkan dari sisi pelayanan penumpang, kami berjaga-jaga jangan sampai terjadi hal yang negatif," ujar Alvin Lie.

Menurut Alvin, Ombudsman khawatir kenaikan tarif penumpang dan kargo udara ini akan mempengaruhi perekonomian.

.



Sumber: Investor Daily