Pemerintah Diminta Terapkan Sistem Penjualan Gas Satu Harga

Pemerintah Diminta Terapkan Sistem Penjualan Gas Satu Harga
Ilustrasi ( Foto: Antara/Irsan Mulyadi )
Novy Lumanauw / FER Kamis, 28 Februari 2019 | 20:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menerapkan sistem penjualan gas satu harga untuk industri, baik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun Kawasan Industri (KI). Kebijakan itu wajib diterapkan untuk menciptakan asas keadilan, menyusul diberlakukannya penyeragaman harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) di seluruh daerah.

"Masih banyak PR juga, khususnya dukungan pemerintah untuk tarif utilitas industri, harga gas industri, dan segala macam. Itu harapan kami agar tarifnya sama seperti harga solar dan listrik. Sistem satu harga penjualan gas untuk industri," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, Sanny Iskandar, di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Sanny optimistis pemberlakuan sistem satu harga dapat direalisasikan dalam waktu tidak terlalu lama menyusul langkah PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengakuisisi 51 persen saham anak usaha Pertamina, yakni Pertamina Gas (Pertagas). Akuisisi itu diyakini akan mempermudah PGN dalam pengambilan keputusan.

"Itu harapan kita kalau tarifnya sama seperti harga solar dan listrik. Pemerintah tetapkan saja, apalagi sekarang PGN sudah monopoli,” kata Sanny.

Sanny yang juga Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mengungkapkan, sistem penjualan gas satu harga untuk industri sangat diperlukan untuk memudahkan pengusaha menjalankan roda usahanya. Selain itu, penerapan sistem satu harga juga merupakan bagian dari asas keadilan (fairness) yang harus dijunjung tinggi.

"Harga listrik itu berlaku sama berdasarkan Tarif Dasar Listrik (TDL). Jadi harga listrik di Medan dan Surabaya itu sama. Harapannya harga gas juga sama. Sekarang, industri-industri yang ada di Medan dan Surabaya, harga gasnya berbeda-beda. Bagi pelaku usaha itu dianggap tidak fair karena masalah sumbernya mungkin, ada yang dekat dan ada yang lebih jauh,” tandas Sanny.



Sumber: Investor Daily