BPOM Bangun Sistem Layanan Berbasis TI

BPOM Bangun Sistem Layanan Berbasis TI
Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito, diwawancarai media usai memaparkan kinerja BPOM 2018 dan rencana kerja 2019 di Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Dina Manafe )
Eva Fitriani / HK Selasa, 12 Maret 2019 | 21:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membangun sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi (TI) untuk mempermudah dan mempercepat pendaftaran produk obat dan makanan. Peningkatan pelayanan publik ini dilakukan dalam merespons revolusi industri 4.0 untuk mendorong industri obat dan makanan sebagai salah satu dari lima sektor prioritas nasional agar mampu berkontribusi dalam perekonomian nasional.

"Prioritas penguatan pelayanan publik merupakan bentuk dukungan BPOM kepada industri agar mampu menyediakan kebutuhan obat dan makanan bagi masyarakat serta meningkatkan ekonomi nasional melalui produk obat dan makanan yang kompetitif," kata Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam keterangan resmi, Selasa (12/3/2019).

Penny mengungkapkan, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas BPOM melalui deregulasi dan simplifikasi proses bisnis, dengan tetap mengutamakan pemenuhan standar keamanan, khasiat, dan mutu obat dan makanan. Survei Kementerian PAN-RB terhadap Indeks Persepsi Pelayanan BPOM yang mencapai 2,92 dari skala 4 pada tahun 2016, meningkat menjadi 3,21 pada 2017, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional K/L (3,17).

Lebih lanjut, Penny menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan, infrastruktur, teknologi informasi, sumber daya manusia, kemitraan, serta pengembangan program strategis dan inovasi terus BPOM hadirkan dalam pelayanan publik untuk mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing obat, obat tradisional, kosmetik, dan makanan. Perbaikan pelayanan publik dilakukan pada tahap pre dan post-market. Pada tahap pre-market, telah diterbitkan Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

"Kedua peraturan tersebut merupakan dukungan terhadap Nawacita ke-7 dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menunjang Program Indonesia Sehat melalui pengawasan Obat dan Makanan," terang Penny.

Dia menambahkan, keberpihakan BPOM terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) pangan ditunjukkan dengan menerapkan keringanan 50% dari tarif pendaftaran sesuai dengan Peraturan BPOM No. 9 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif 50% dan Rp 0,00 atas PNBP yang Berlaku pada BPOM untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Industri Rumah Tangga Pangan, untuk Kebutuhan Donasi, dan Berkaitan dengan Kejadian Luar Biasa atau Bencana.



Sumber: Investor Daily