Pemerintah Diminta Tunda Terapkan Pajak E-Commerce

Pemerintah Diminta Tunda Terapkan Pajak E-Commerce
Katadata Forum bertajuk “Aturan Perpajakan dan Keberlangsungan Industri E-Commerce di Indonesia” digelar di Jakarta, Kamis 28 Maret 2019. ( Foto: Istimewa )
Anselmus Bata / AB Kamis, 28 Maret 2019 | 13:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah diminta menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) yang rencananya diberlakukan 1 April mendatang. Penundaan itu diperlukan agar ada cukup waktu bagi pemerintah mengkaji lebih jauh, cermat, dan hati-hati, tentang dampak negatif dari kebijakan itu terhadap industri maupun pelaku e-commerce dan marketplace yang notabene merupakan industi yang baru lahir (infant industry).

Hal tersebut disampaikan Deputy Head of Research and Analysis Katadata, Stevanny Limuria dalam Katadata Forum bertajuk “Aturan Perpajakan dan Keberlangsungan Industri E-Commerce di Indonesia” yang digelar Katadata Insights Centre (KIC) di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

“Jangan sampai penerapan PMK 210/2018 memukul ekonomi digital nasional,” kata Stevanny Limuria melalui keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Kamis (28/3/2019). 

Stevanny Limuria.

Aturan baru itu mewajibkan pedagang (seller) yang telah berstatus pengusaha kena pajak (PKP) atau beromzet Rp 4,8 miliar setahun untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari pembeli (buyer), dan selanjutnya menyetor PPN dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Pedagang atau penyedia jasa yang belum berstatus PKP tidak diwajibkan memungut PPN dari konsumen, tetapi diwajibkan menyetor nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan nomor induk kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace. Melalui kewajiban penyerahan NPWP dan NIK, pemerintah berharap akan terjadi perluasan basis wajib pajak.

Persoalannya, kata Stevanny Limuria, belum ada mekanisme yang efektif dan aturan terperinci mengenai penerapan aturan tersebut bagi media sosial. Sebagian besar transaksi e-commerce dilakukan melalui media sosial.

Berdasarkan survei idEA pada 2017 di 10 kota di Indonesia, transaksi online melalui media sosial, seperti Facebook dan Instagram mencapai 66 persen. Hanya 16 persen penjual dan pembeli yang menggunakan platform marketplace.

Menurut Stevanny Limuria, tingginya transaksi e-commerce di media-media sosial menunjukkan bahwa penerapan PMK 210/2018 sebagai upaya profiling dan memperluas basis wajib pajak dari merchant dan pedagang yang sebagian besar adalah pengusaha mikro akan sulit tercapai.

Hal lain yang perlu dicermati adalah kewajiban melaporkan NPWP dan NIK bagi pedagang dan penyedia jasa kepada penyedia platform marketplace dikhawatirkan mendorong perpindahan besar-besaran merchant dan para pedagang dari platform marketplace ke platform media sosial.

Pada kesempatan itu, Stevanny Limuria menyatakan pemerintah juga perlu mengkaji alternatif solusi untuk mendapatkan data wajib pajak pelaku e-commerce. Salah satunya, melalui rekening bank milik merchant atau pedagang. Pemerintah bisa mendapatkan data/profil pelaku e-commerce dari perbankan, tanpa harus meminta merchant menyerahkan NPWP dan NIK.

"Jika pemerintah belum bisa mengeluarkan regulasi lanjutan yang khusus mengatur ketentuan perpajakan untuk transaksi e-commerce di media sosial, maka pemerintah sebaiknya menunda pelaksanaan PMK 210/2018 minimal selama dua tahun. Waktu dua tahun bisa dipakai juga untuk mengedukasi kesiapan penjual e-commerce mengenai ketentuan perpajakan,” kata Stevanny Limuria.

Edukasi
Dalam forum tersebut, pengamat perpajakan dari Center for Indonesian Taxation (Cita) Yustinus Prastowo menyoroti masalah edukasi, khususnya kepada penjual di marketplace. Menurutnya, fasilitas yang didapat penjual yang berdagang melalui media sosial akan sangat terbatas jika dibandingkan dengan berdagang melalui platform marketplace. Platform marketplace juga mempunyai kelebihan, yakni jaminan keamanan, reputasi penjual, dan juga riwayat transaksi penjualan.

Yustinus Prastowo.

Menurut Yustinus Prastowo, transaksi e-commerce di luar platform marketplace, seperti online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial, sebenarnya bisa mengikuti ketentuan yang ada dalam PMK 210/2018. Namun, pemerintah perlu segera membuat peraturan lanjutan mengenai ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce via media sosial.

“Ini agar terjadi equal treatment perpajakan terhadap semua platform e-commerce,” kata Yustinus Prastowo.



Sumber: BeritaSatu.com