Pengembangan Transportasi Massal Butuh Rp 180 Triliun

Pengembangan Transportasi Massal Butuh Rp 180 Triliun
MRT ( Foto: istimewa )
Erwin C Sihombing / WBP Selasa, 23 April 2019 | 18:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kebutuhan akan transportasi massal di tengah tingginya arus urbanisasi di Indonesia sudah sangat mendesak. Pasalnya, arus urbanisasi berkorelasi dengan produk domestik bruto (PDB) atau gross dosmetic product (GDP) per kapita. 1 persen urbanisasi setara dengan 4 persen GDP.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menawarkan konsep transportasi massal berbasis rel sebagai solusi untuk menjawab tuntutan dari dampak cepatnya pertumbuhan kota.

Enam kota metropolitan di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar sudah selayaknya mengembangkan transportasi massal berbasis rel dengan dukungan dari pemerintah serta kelembagaan sekaligus menjawab rendahnya pangsa angkutan umum di kota-kota metropolitan yang rata-ratanya sebatas 20 persen.

"Di kota-kota besar di Indonesia, presentase penggunaan angkutan umum masih berkisar 5 persen hingga 25 persen, sedangkan di Hong Kong 90 persen, Seoul 70 persen dan Tokyo 50 persen," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam workshop "Skema Dukungan Pemerintah Pusat dan Kelembagaan dalam Penyediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan", di Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Bambang Brodjonegoro menyebutkan, biaya yang dibutuhkan untuk membangun transportasi massal di enam kota mencapai Rp 180 triliun. Tingginya anggaran yang dibutuhkan mengharuskan pemerintah pusat turut membantu daerah mengatasi persoalan fiskal. Sedangkan konsep transportasi massal berbasis rel sesuai dalam rancangan teknokratik Rencana Pembagunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 hingga kini belum tereksekusi, karena terhambat model pelaksanaan termasuk penganggarannya yang membutuhkan biaya besar.

"Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, indikasi kebutuhan pembiayaan pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis rel di enam kota metropolitan, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar adalah sekitar Rp 180 Triliun," kata Bambang Brodjonegoro.

Menurut Bambang Brodjonegoro, realisasi konsep transportasi massal berbasis rel di Indonesia bisa meniru Meksiko, yang membangun dukungan finansial melalui konsep trust fund untuk membangun angkutan umum massal perkotaan yang dikelola Bank Pembangunan Federal (BANOBRAS).

Biaya yang digelontorkan mencapai 50 persen untuk studi hingga penyiapan proyek, dan 50 persen lagi untuk pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan. Sedangkan yang dilakukan pemerintah daerah adalah memperkuat institusi penyelenggara angkutan umum, membangun mobilitas perkotaan, menanggung sisa 50 persen biaya studi dan penyiapan proyek, membiayai sisa 50 persen pembangunan infrastruktur, dan mengikutsertakan partisipasi swasta untuk pembiayaan sarana.

Sedangkan di New York, badan usaha metropolitan (Metropolitan Transportation Authority/MTA), yang melakukan pengelolaan integrasi pendapatan dari transportasi (tiket/non-tiket), membiayai angkutan umum terintegrasi yang melayani lintas wilayah.

Bambang Brodjonegoro menuturkan, MTA didirikan pada saat angkutan umum massal di New York mengalami degradasi pelayanan, dan tidak berkontribusi terhadap kinerja lalu lintas. Di sisi lain, pengelolaan tol dan tunnel dapat beroleh keuntungan yang signifikan.

Kondisi tersebut yang mendorong pemerintah federal membentuk MTA New York untuk mengelola beberapa pelayanan sektor transportasi yang dimiliki beberapa kota berbeda untuk mengintegrasikan dan meningkatkan pelayanan angkutan umum massal.

Konsep-konsep seperti yang diterapkan di Meksiko dan New York bisa dijadikan model pengembangan transportasi berbasis massal perkotaan di Indonesia karena dalam RPJMN 2020-2024, pengembangan transportasi meliputi banyak aspek.

Bambang Brodjonegoro mengatakan pengembangan angkutan umum massal perkotaan Indonesia meliputi angkutan berbasis jalan dan rel, penerapan Transit Oriented Development (TOD), pengembangan skema dukungan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah untuk penyediaan angkutan umum massal perkotaan, serta pengembangan kelembagaan badan atau otoritas transportasi perkotaan.

"Skema dukungan pemerintah pusat untuk penyediaan angkutan umum massal perkotaan sedang disusun. Prinsip utama kebijakan ini adalah inisiatif pembangunan angkutan umum massal berasal dari pemerintah daerah dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah, melibatkan pihak swasta, dan pengadaannya dilaksanakan melalui sistem lelang untuk menjamin efisiensi," ujar Bambang Brodjonegoro.



Sumber: Suara Pembaruan