Kemperin Nilai Perda Larangan Kantong Plastik Ganggu Iklim Investasi

Kemperin Nilai Perda Larangan Kantong Plastik Ganggu Iklim Investasi
Ilustrasi penggunaan kantong plastik ( Foto: Istimewa )
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Selasa, 23 April 2019 | 19:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemperin) meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) mengkaji ulang peraturan daerah (perda) yang melarang peredaran kantong dan kemasan plastik. Pasalnya, perda tersebut akan tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi dan mengganggu iklim usaha.

Menurut Direktur Kimia Hilir Kemperin Taufiek Bawazir, aturan pelarangan kantong dan kemasan plastik dapat mengganggu perekonomian nasional, karena sektor plastik dan karet berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Saya berharap, aturan tersebut tidak perlu diterbitkan karena akan tumpang tindih. Lebih baik aturan tersebut diarahkan untuk pengurangan sampah, bukan untuk pelarangan kemasan plastik. Kami berharap aturan tersebut jangan dikeluarkan karena apapun bentuk pelarangan plastik akan mengganggu demand industri plastik nasional,” jelas Taufiek Bawazir di Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Perda Plastik juga dinilai menimbulkan gejolak di sektor industri tersebut. Jika diukur berdasarkan sisi lingkungan, harusnya pemerintah daerah memberikan insentif bagi industri daur ulang guna meminimalisasi peredaran plastik di lingkungan. "Jadi meski bentuknya itu cukai, Perda larangan, atau penerapan plastik berbayar sama sekali tidak efektif mengurangi sampah plastik,” ungkap Taufiek Bawazir.

Berdasarkan catatan Kemperin, produk domestik bruto (PDB) industri plastik dan karet menghasilkan Rp 92 triliun pada 2018, atau tumbuh 6,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, kata dia, industri plastik juga memberi kontribusi terhadap ekonomi nasional.

Terkait persoalan ramah lingkungan, Taufiek Bawazir mengatakan saat ini terdapat industri daur ulang nasional sebanyak 1.500 industri. Taufiek Bawazir menyarankan kepada semua pihak untuk melihat spektrum isu lingkungan secara luas sebab plastik merupakan komoditas yang bermanfaat dan tidak berbahaya.

Taufiek Bawazir menjabarkan, plastik dihasilkan dari peteoleum base dan nafta yang memiliki kelebihan dapat didaur ulang untuk kemanfaatan ekonomi. Setidaknya, kata Taufiek, hampir empat juta pemulung dapat memanfaatkan plastik yang beredar sebagai bahan daur ulang. “Artinya, plastik yang beredar juga punya nilai guna,” kata Taufiek Bawazir.

Sejauh ini, menurut Taufiek Bawazir, komoditas plastik belum tergantikan komoditas lain dalam hal penggunaan manfaat. Dibanding alumunium dan kertas, kata dia, penggunaan plastik sebagai kantong belanja masih jauh lebih efisien dan murah. Sementara jika dikaitkan dengan konektivitas lingkungan, subsitusi plastik dari bio sudah banyak diterapkan dengan komposisi hanya satu persen dibanding 99 persen berbasis nafta.

Di tempat berbeda, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan, penerapan perda larangan plastik, sebaiknya mendapat masukan dari semua stakeholder terkait. Karena jika perda larangan penggunaan kantong plastik ini dipaksakan, akan memberatkan masyarakat.

“Perda larangan kantong plastik ini diterapkan untuk siapa? Apakah untuk semua pelaku usaha? Kalau tidak semua pelaku usaha berarti ada ketimpangan. Menurutnya, perda larangan kantong plastik ini kurang tepat, karena untuk mengurangi kantong plastik yang benar adalah menerapkan kantong plastik yang ekolabel dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI),” jelas Tutum Rahanta.

Tutum Rahanta mengatakan sampai saat ini beberapa anggota Aprindo, terus berupaya untuk mengurangi kantong plastik, dengan menerapkan aturan berbayar. Ini memang komitmen kami untuk mengurangi pemakaian kantong plastik.

"Dampak yang ditimbulkan soal perda larangan kantong plastik, sebetulnya bukan ke kami saja tetapi ke konsumen yang kerepotan, jadi saya kira bukan hanya dari retailer. Kalau retailer dengan mudah mengatakan tidak dikasih kantong plastik, tapi ini kan harus dilihat kesiapan konsumen juga," jelas Tutum.



Sumber: BeritaSatu.com