Garuda Indonesia

Pengakuan Pendapatan Dalam Piutang Lazim Dilakukan Korporasi

Pengakuan Pendapatan Dalam Piutang Lazim Dilakukan Korporasi
Jajaran direksi dan komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk saat menggelar rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) di Jakarta, Rabu (24/4/2019) ( Foto: Istimewa )
Feriawan Hidayat / FER Selasa, 30 April 2019 | 08:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengakuan pendapatan dalam bentuk piutang merupakan hal lazim dilakukan dalam praksis korporasi. Tentu saja, korporasi mencatatkan pendapatan dalam bentuk piutang tersebut dengan memerhatikan norma Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK.

Baca Juga: Garuda Tegaskan Laporan Keuangan Sudah Sesuai Standard Akuntansi

Pengamat pasar modal, Muhyil Rgani, dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Selasa (30/4/2019), mengatakan, laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Muhyil menilai, laporan keuangan GIAA sudah melalui proses audit oleh kantor akuntan publik dan disampaikan dalam rapat umum pemegang saham pekan lalu.

"KAP yang mengaudit tentunya sudah melaksanakan norma pemeriksaan sebaik-baiknya mengingat hal itu berkait dengan reputasi mereka. Tentu semua pihak juga perlu mempertimbangkan Garuda sebagai maskapai nasional dengan reputasi global yang dalam waktu enam bulan terakhir menunjukkan perbaikan kinerja signifikan berkat inovasi-inovasi tim manajemen baru," ujar Muhyil.

Seperti diketahui, sepekan terakhir GIAA dilanda kampanye negatif berkait penolakan dua komisaris menandatangani laporan keuangan yang disampaikan dalam RUPS perseroan di Jakarta, pekan lalu. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, yang merupakan anggota BOD Internasional dan masuk dalam lima besar firma akuntan publik global.

Baca Juga: Menhub Surati Garuda Terkait Kabar Pilot Mogok

GIAA mencatat pendapatan usaha tahun 2018 sebesar US$ 4,37 miliar dan laba tahun berjalan senilai US$ 5,02 juta. Kinerja GIAA membaik setelah manajemen melakukan sejumlah upaya untuk membenahi kondisi internal perseroan, antara lain efisiensi dan optimalisasi internal korporasi. Pada tahun 2017, GIAA masih merugi US$ 213,39 juta.

Laporan keuangan ini ditolak Chairul Tanjung, yang mewakili PT Trans Airways, dan Dony Oskaria, yang mewakili Finegold Resources Ltd. Keduanya menolak piutang dari hasil kerja sama PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia pada 31 Oktober 2018 dicatat sebagai pendapatan dalam laporan keuangan GIAA.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Sumarno, mempertanyakan kenapa hal tersebut dipersoalkan. Rini menegaskan, laporan keuangan GIAA sudah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga independen yang mengawasi pasar modal dan perbankan, sebelum manajemen menyampaikan ke publik dalam RUPS.

"OJK sudah setuju dan laporan ini diaudit KAP ternama," ujar Rini pekan lalu.

Baca Juga: Kinerja Keuangan Garuda di Era Pemerintahan Jokowi Terus Membaik

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Yunanto, menilai, polemik laporan keuangan GIAA bisa dikatakan sebagai upaya mendelegitimasi inovasi-inovasi tim manajemen di bawah kepimpinan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra. Yunanto menyayangkan jika kondisi ini sampai mengabaikan berbagai prestasi perseroan atas kinerja positif tim manajamen dan seluruh karyawan GIAA.

"Sebaiknya manajemen Garuda Indonesia lebih fokus mengimplementasikan rencana-rencana kerja ke depan. Tentu itu lebih baik agar kinerja keuangan dan pelayanan maskapai terbesar Indonesia ini bisa semakin positif lagi," ujar Yunanto.



Sumber: BeritaSatu.com