Pemerintah Akan Tinjau Kebijakan Kredit KUMKM Berbasis Bunga

Pemerintah Akan Tinjau Kebijakan Kredit KUMKM Berbasis Bunga
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan saat menutup acara rakornas Bidang Koperasi dan UKM 2019 di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (3/5/2019) malam. ( Foto: istimewa )
Siprianus Edi Hardum / EHD Minggu, 5 Mei 2019 | 23:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM bersama dinas-dinas yang membidangi koperasi dan UKM sepakat akan me-review dan menyusun peraturan perundang-undangan, atau kebijakan kredit program bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) berbasis subsidi bunga dan penjaminan.

Kesepakatan itu dirumuskan dalam arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Kemkop dan UKM di bidang peningkatan akses pembiayaan tahun 2020-2024.

“Ini sebagai upaya dalam rangka mewujudkan UMKM yang berdaya saing dan memiliki keunggulan kompetitif dan spesifik khususnya pada usaha produktif dan industri kreatif,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bali, I Gede Indra saat membacakan hasil sidang Komisi Peningkatan Akses Pembiayaan, yang merupakan bagian dari penutupan Rakornas Bidang KUKM di Pangkal Pinang, Babel, Sabtu (4/5/2019) sebagaimana dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Minggu (5/5/2019) malam.

Rakornas ini juga sepakat bahwa pendampingan UMK sektor prioritas akan mengakses dan mengelola KUR, memfasilitasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai penyalur KUR, mendesain skema pembiayaan untuk pemulihan usaha KUMKM dikarenakan gagal bisnis, atau terdampak bencana, maupun konflik sosial.

Selain itu, melakukan grand design dan arsitektur pembiayaan usaha simpan pinjam (USP), serta peningkatan jaringan kerja sama antar usaha simpan pinjam (USP) oleh koperasi berbasis informasi teknologi (IT).

“Guna meningkatkan posisi tawar KSP/USP-Koperasi yang kokoh manajemen usahanya dengan berbasis financial technologi (fintech),” papar Indra.

Sementara untuk akses pembiayaan UMKM melalui dana bergurlir, forum merumuskan lima program strategis, yakni, pertama, penyempurnaan peraturan perundangan dan/atau kebijakan terkait pengelolaan dana bergulir Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) -KUMKM sesuai dengan perkembangan kebutuhan koperasi dan UMKM, dengan prinsip mempermudah dan memperluas akses pembiayaan dana bergulir.

Kedua, melakukan bimbingan teknis, pendampingan dan monitoring dan evaluasi kepada koperasi dan UKM dalam mengakses serta memanfaatkan dana bergulir LPDB-KUMKM.

Ketiga, menyusun grand design pembiayaan bisnis dengan pola venture capital kepada start up dan UMKM naik kelas melalui dana bergulir LPDB-KUMKM. Dan keempat, mengembangkan sistem aplikasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir berbasis fintech. “Tetakhir adalah design skema pembiayaan melalui modal penyertaan LPDB-KUMKM,” jelas Indra.

Guna memproteksi pembiayaan UMKM tersebut, Rakornas juga sepakat akan melakukan penguatan lembaga pendukung, antara lain melalui BLUD dana bergulir, perusahaan penjaminan kredit, Lembaga Sertifikasi Profesi bagi pengelola KSP/USP-Koperasi.

Selanjutnya akan dilakukan pengembangan modal pembiayaan UMKM melalui skema non kredit, yakni menyusun regulasi atau kebijakan terkait obligasi koperasi, me-review kebijakan terkait koperasi sebagai penyelenggara fintech, fasilitasi koperasi sebagai penyelenggara equity crowd funding, program start up dan replikasi melalui APBD, maupun pengembangan skema pembiayaan non kredit bagi KUMKM.