Kisruh Laporan Keuangan Garuda Jangan Jadi Bola Liar

Kisruh Laporan Keuangan Garuda Jangan Jadi Bola Liar
Ilustrasi Garuda Indonesia ( Foto: Antara/M Agung Rajasa )
Tri Murti / AB Senin, 6 Mei 2019 | 20:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perhubungan (Kemhub) diminta segera menindaklanjuti kasus penolakan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), kendati saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain menjaga kasus itu agar tidak terus bergulir menjadi bola liar, keterlibatan dua kementerian tersebut diperlukan. Sebab, jika terbukti ada rekayasa keuangan, kasus itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan penipuan yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap Garuda.

“Kementerian BUMN harus aktif, jangan diam saja. Ini masalahnya menyangkut kepercayaan publik. Kalau di Garuda terjadi rekayasa keuangan, jangan-jangan untuk masalah keselamatan juga ada rekayasa. Ini berbahaya karena menyangkut keselamatan transportasi, makanya Kementerian Perhubungan juga harus turun tangan,” kata anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono kepada Investor Daily, Sabtu (4/5/2019).

Polemik laporan keuangan Garuda mencuat setelah dua komisaris Garuda Indonesia menolak pencatatan laporan keuangan tahun buku 2018. Penolakan ini terkait perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi, yakni terjadi piutang yang diakui dalam laporan sebagai pendapatan perusahaan. Apabila tidak ada pengakuan pendapatan itu, perseroan akan mengalami kerugian senilai US$ 244,95 juta. Atas persoalan tersebut, manajemen Garuda Indonesia menyatakan kebijakan memasukkan piutang menjadi pendapatan dalam laporan keuangan tahun 2018 tidak melanggar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23.

Lebih jauh, menurut Bambang, saat ini Garuda dalam proses dimintai pelaporan yang benar oleh OJK dan BEI terkait kerja sama yang belum menghasilkan apa-apa yang diakui sebagai pendapatan perusahaan. Bambang pun menilai Kepolisian bisa masuk untuk ikut menyelidiki kasus penolakan laporan keuangan Garuda, karena ada indikasi penipuan.

Selanjutnya, jika terbukti ada rekayasa keuangan, Bambang menilai kasus tersebut bisa berujung pidana kepada para direksi dan komisaris, khususnya yang menandatangani laporan keuangan tersebut.

“Kalau ini penipuan laporan keuangan ke publik, tentu ada sanksi ke direksi yang melakukan rekayasa. Kemudian, pertanggungjawaban juga ada dari direksi dan komisaris yang tanda tangan untuk (menyetujui laporan keuangan, Red), mereka kena juga, karena ini sifatnya tanggung renteng. Kalau dua komisaris yang tidak mau tanda tangan, ya hanya mereka yang lolos,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, terkait kasus penolakan laporan keuangan Garuda, akuntan Tarko Sunaryo mengungkapkan untuk mencatat pendapatan dalam laporan keuangan kriterianya memang PSAK 23. Namun, untuk menilai apakah pencatatan sudah sesuai dengan PSAK, kontraknya harus dipelajari komprehensif, sehingga dapat disimpulkan bagaimana sifat dan karakteristik transaksinya.

“Jadi tidak sekadar hitam putih saja, dengan mengetahui sifat dan karakteristik harus juga diketahui bagaimana substansi transaksi tersebut sehingga dapat ditentukan apakah sudah tepat atau belum sesuai dengan PSAK. Nah yang memiliki informasi yang cukup untuk menentukan hal tersebut adalah pihak direksi,” papar Tarko.

Lebih jauh, kata Tarko, laporan keuangan Garuda sudah disahkan oleh RUPS, sehingga secara legal sudah selesai. Namun, karena sudah menjadi diskusi publik, sebaiknya direksi segera mengklarifikasi perihal tersebut dan menjelaskan sebagai wujud keterbukaan informasi publik terkait dengan kontrak-kontrak tersebut dan juga untuk konsultasi dan mengikuti arahan dari otoritas pasar modal.

“Permasalahan yang mengemuka di publik perlu diselesaikan. jika perlu dikaji lebih mendalam dan objektif. Meski sudah disahkan RUPS, bisa saja direvisi sesuai kebutuhan, dengan mengikuti prosedur yang berlaku jika perlu,” katanya.

Surat Komisaris
Sementara itu, dua komisaris Garuda yang menolak laporan keuangan perseroan, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria telah mengirim surat kepada menteri BUMN sebagai tanggung jawab mereka selaku komisaris perseroan. Dalam surat tersebut Chairal dan Dony yang merupakan wakil dari PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd, selaku pemilik dan pemegang 28,08% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Garuda, menyatakan tidak mau menandatangani laporan keuangan tersebut.

“Dalam hal ini pendapatan hanya diakui jika terdapat kemungkinan besar bahwa imbalan atau royalti akan diterima. Keandalan dapat diterimanya pendapatan harus diukur dengan pendapatan tetap atau jaminan yang tidak dapat dikembalikan dalam suatu kontrak yang tidak dapat dibatalkan,” tulis kedua komisaris dalam surat tersebut.

Pertimbangan berikutnya berdasarkan Perjanjian Mahata, perjanjian yang ditandatangani 31 Oktober 2018, tetapi hingga tahun buku 2018 berakhir, bahkan hingga surat ini dibuat, tidak ada satu pembayaran pun yang telah dilakukan oleh pihak Mahata meskipun telah terpasang satu unit alat di Citilink. Dalam Perjanjian Mahata juga tidak tercantum term of payment yang jelas, bahkan pada saat ini masih dinegosiasikan cara pembayarannya. Sampai saat ini, lanjut mereka, tidak ada jaminan pembayaran yang tidak dapat ditarik kembali (seperti bank garansi atau instrumen keuangan yang setara) dari pihak Mahata kepada perseroan.

Selanjutnya, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menyatakan ada tiga dampak dari pengakuan pendapatan. Pertama, laporan keuangan perseroan tahun buku 2018 menimbulkan misleading atau menyesatkan yang material dampaknya, dari sebelumnya membukukan kerugian yang signifikan menjadi laba, terlebih perseroan adalah perusahaan publik atau terbuka. Kedua, adanya potensi yang sangat besar untuk penyajian kembali laporan keuangan perseroan tahun buku 2018 yang dapat merusak kredibilitas perseroan. Ketiga, pengakuan pendapatan ini menimbulkan kewajiban perpajakan perseroan, baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN) yang seharusnya belum waktunya dan hal ini dapat menimbulkan beban cashflow bagi perseroan.

Selain itu, dua komisris Garuda yang menolak laporan keuangan tersebut telah menyampaikan bahwa mereka telah meminta pendapat dari ketua Institut Akuntansi Indonesia (IAI) dan salah satu kantor akuntan publik yang menyatakan bahwa penerapan pengakuan pendapatan di muka tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia.

“Dari apa yang kami uraikan di atas, terlihat jelas tidak terpenuhinya klausul kepastian pendapatan menurut PSAK 23 untuk pendapatan sekaligus pada tahun buku 2018 dan lemahnya Perjanjian Mahata. Oleh karenanya, kami tegaskan lagi bahwa kami memutuskan untuk tidak menandatangani laporan tahunan tahun buku 2018, dan kami tidak bertanggung jawab terhadap konsekuensi apa pun juga yang mungkin timbul atas laporan tahunan tersebut,” tulis Chairal Tanjung dan Dony Oskaria dalam suratnya kepada menteri BUMN.

Sebelumnya diberitakan, OJK berkoordinasi dengan BEI melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap penolakan laporan keuangan Garuda. Untuk mengusut masalah tersebut, OJK akan berkonsultasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen mengatakan pihaknya tetap mengacu pada PSAK dalam menelaah penyajian laporan keuangan Garuda. Sebagai lembaga pengawas, OJK fokus pada transparansi dan akuntabilitas setiap perusahaan tercatat di BEI.

Pada kesempatan terpisah, pihak Garuda Indonesia menegaskan tidak akan melakukan audit ulang laporan keuangan 2018. Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan menyatakan laporan keuangan 2018 sudah dibuat sesuai ketentuan dan hal itu telah dilaporkan kepada BEI saat dengar pendapat.

Hoesen mengatakan OJK tak hanya mempelajari penyajian laporan keuangan secara umum, juga kontrak kerja sama Garuda dengan PT Mahata Aero Teknologi dalam penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan. Kerja sama yang disepakati dengan masa berlaku 15 tahun itu ditandatangani pada 31 Oktober 2018. Pada tahun pertama kontrak atau 2018, kerja sama ini dicatat menghasilkan pendapatan US$ 239,94 juta bagi Garuda.

Keterbukaan Informasi
Direktur Penilaian BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan pada 30 April 2019, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan manajemen Garuda Indonesia. Yang paling disoroti dalam pertemuan tersebut adalah transaksi Garuda dengan Mahata.

BEI juga meminta manajemen Garuda untuk memberikan jawaban secara tertulis dan diumumkan pada keterbukaan informasi.

Berdasarkan ketentuan, Garuda diharuskan merilis keterbukaan informasi paling lambat tiga hari setelah pertemuan. Apabila manajemen Garuda belum juga memberikan jawaban tertulis, BEI akan memberikan surat peringatan.

“Kami minta jawaban kepada manajemen mengenai siapa Mahata dan bagaimana perusahaan publik sebesar Garuda menggunakan jasa mereka. Lalu di sisi auditor, bagaimana auditor laporan keuangan Garuda menjalankan proses auditnya hingga bisa mengeluarkan opini,” kata Gede.

Gede menambahkan, di samping mengumpulkan dokumen guna memberikan penilaian objektif, BEI berkonsultasi dengan IAPI. Apabila nanti terbukti melakukan kesalahan, Garuda wajib melakukan perubahan dalam laporan keuangannya.

Sebelumnya, manajemen PT Garuda Indonesia Tbk menyatakan kebijakan memasukkan piutang menjadi pendapatan dalam laporan keuangan tahun 2018 tidak melanggar PSAK 23.

"Tidak melanggar (PSAK 23), karena secara subtansi pendapatan dapat dibukukan sebelum kas diterima. Tidak ada yang dilanggar perusahaan karena memasukkan piutang menjadi pendapatan," kata Direktur Keuangan Garuda Indonesia Fuad Rizal dalam siaran pers di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Fuad, PSAK 23 menyatakan tiga kategori pengakuan pendapatan, yakni yang dapat diukur secara andal, adanya manfaat ekonomis yang akan mengalir kepada entitas, dan adanya transfer of risk. Pendapatan ini mencakup penjualan barang, penjualan jasa, serta pendapatan atas bunga, royalti, dan dividen.

Ia menjelaskan, keyakinan manajemen itu sejalan dengan hasil audit KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International yang merupakan big 5 accounting firms worldwide). Dalam pendapat auditor disebutkan, laporan keuangan Garuda telah disajikan secara wajar dalam seluruh hal yang material (wajar tanpa pengecualian).

"Jadi, manajemen yakin bahwa pengakuan pendapatan atas biaya kompensasi atas transaksi dengan Mahata telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku," katanya. 



Sumber: Investor Daily