Penugasan Bulog Dinilai Ganggu Keseimbangan Harga Bawang Putih

Penugasan Bulog Dinilai Ganggu Keseimbangan Harga Bawang Putih
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian memasok 46 ton bawang putih ke Sumatera Barat untuk stabilkan harga yang sempat melambung.
Ridho Syukro / FER Kamis, 30 Mei 2019 | 15:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penugasan impor bawang putih kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) masih belum dibatalkan. Sementara, Bulog sendiri masih berniat mengimpor bawang putih.

Mantan Menteri Pertanian, Anton Apriantono, mengatakan, penugasan impor bawang putih kepada Bulog tanpa kewajiban tanam, dinilai akan menganggu keseimbangan harga.

"Kalau cuma satu begini bisa lebih, bisa kurang. Tapi, kalau ini kita biarkan pada mekanisme pasar pastinya akan mencari keseimbangan sendiri. Sekarang siapa yang mau impor berlebihan, rugi sendiri,” kata Anton dalam keterangan persnya yang diterima Beritasatu.com, Kamis (30/5/2019).

Anton Apriantono, mengatakan, jika impor dibebaskan dan diberikan kepada importir mana pun, serta diberikan kewajiban tanam 5 persen dari total impor maka pemerintah akan mendapat dua keuntungan. "Keuntungannya adalah harga bisa seimbang dan produksi bawang putih dalam negeri meningkat," jelas Anton.

Sementara, berdasarkan pantauan pasar, harga bawang putih telah turun dibandingkan awal Mei. Harga rata-rata nasional berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional per 29 Mei mencapai Rp 41.150 per kilogram (kg).

Di kesempatan berbeda, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santoso mengatakan jika Bulog melakukan impor bawang putih Selain menyalahi aturan, tanpa wajib tanam sebesar 5 persen dari kuota impor yang ditentukan pemerintah, ada resiko lain yang mungkin timbul. Bukan tidak mungkin, swasta akan menggugat pemerintah, jika merasa tidak diperlakukan adil.

"Kalau ada potensi seperti itu ya ada kemungkinan pemerintah menghadapi gugatan dari pihak swasta," ujar Dwi Andreas.

Dwi mengatakan, importir dari perusahaan swasta pun berpotensi menuntut pemerintah karena perbedaan perlakuan tersebut. Pasalnya, kewajiban tanam dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2017 berlaku baik bagi perusahaan importir milik swasta maupun milik pemerintah.

"Jika Kemtan hendak memberikan kebebasan wajib tanam bagi Bulog sebagai lembaga milik pemerintah, maka harus menerbitkan peraturan baru,” jelas Dwi.

Dwi menambahkan, untuk melakukan impor bawang putih, Bulog juga harus meningkatkan kapasitas penampungannya. Apalagi, Bulog menghadapi masalah beras busuk akibat bertumpuknya stok di gudang. "Usulan kami, Bulog harus memiliki kapasitas juga untuk bahan-bahan pangan lain yang memiliki potensi bergejolak,” tandas Dwi.

Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasludin, menambahkan, Bulog seharusnya memiliki inisiatif untuk menyerap secara maksimal hasil pertanian dalam negeri khususnya pada saat panen. "Hal itu harus dilakukan sebagai langkah antisipasi anjloknya harga komoditas pangan di tingkat petani,” kata Andi.



Sumber: Investor Daily