Skema Baru Infrastruktur Dinilai Akan Masifkan Pembangunan

Skema Baru Infrastruktur Dinilai Akan Masifkan Pembangunan
Ilustrasi pembangunan infrastruktur. ( Foto: Antara )
Ridho Syukro / FER Sabtu, 1 Juni 2019 | 18:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diapresiasi berbagai kalangan. Pembangunan tersebut dinilai akan mengoneksikan antar daerah di Indonesia.

Pengamat infrastruktur, Shadik Wahono, mengatakan, apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan membuat Indonesia sebagai negara yang terus tumbuh dalam hal infrastruktur. Pembangunan yang sudah baik ini akan menjadi lebih masif bila memperhatikan beberapa hal ke depannya.

"Pertama terkait kepercayaan investor. Kepastian hukum, kontrak kerja sama, serta jaminan stabilitas keamanan yang diberikan pemerintah kepada para investor menjadi kunci kesuksesan pembangunan infrastruktur. Pasalnya, di sinilah para investor akan merasa sangat terjamin ketika melakukan investasi di Indonesia,” kata Shadik Wahono, dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (1/6/2019).

Kedua, kata Shadik, terkait efisiensi operasional. Dalam hal ini, pemerintah bisa melibatkan sumber daya manusia (SDM) lokal untuk menekan biaya operasional atau operational expenditure (opex). "Serapan tenaga lokal juga berfungsi untuk jangka panjang. Kelak mereka juga yang ikut serta menjaga infrastruktur tersebut," lanjut Shadik.

Ketiga, mengenai teknik konstruksi. Shadik mengaku pembangunan ke depannya bisa mengadopsi teknik konstruksi sosrobahu untuk pembangunan tol elevated atau tol bertingkat. Teknik konstruksi ini bisa mengefisienkan penggunaan jalan. "Sehingga jalan yang dilalui akan tetap lebar dan lancar," ujar Shadik.

Terakhir terkait pembiayaan. Menurut Shadik, di beberapa negara pembiayaan melalui agensi donor kerap membuat pembangunan menjadi lambat. Karena, banyak hal yang harus diperhitungkan. "Hingga saat ini, pembiayaan yang melibatkan bank konvensional masih sangat lebih baik," kata Shadik.

Tentunya, tambah Shadik, untuk melibatkan perbankan, pemerintah bisa membuat mekanisme menarik untuk perbankan konvensional tersebut.

Senada dengan Shadik, pengamat infrastruktur, Nuzul Achzar, menekankan pembangunan pada return of investment atau ROI. "Sehingga tidak akan rugi," kata Nurul.

Untuk itu, lanjut Nurul, ke depannya pemerintah harus memperhatikan skema investasi untuk infrastruktur tersebut. "Saat ini yang terjadi pemerintah melakukan pembangunan terlebih dahulu, setelah itu baru mencari investor dan membuat regulasi," tandas Nurul.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) akan membangun 732 kilometer (km) jalan nasional di 2019. Pembangunan tersebut meliputi jalan tol yang mencapai 218 km. Dengan begitu, total panjang jalan nasional yang dibangun dari periode 2015-2019 mencapai 4.119 km.



Sumber: BeritaSatu.com