KKP Raih Opini WTP dari BPK

KKP Raih Opini WTP dari BPK
Susi Pudjiastuti dan Rizal Djalil. ( Foto: Humas KKP )
Anselmus Bata / AB Rabu, 12 Juni 2019 | 11:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2018. Opini tersebut disampaikan langsung oleh Anggota IV BPK Rizal Djalil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di kantor KKP Jakarta, Selasa (11/6/2019).

“Saya mengucapkan selamat. Tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan opini terbaik,” ucap Rizal dalam sambutannya.

Menurutnya, capaian itu tak lepas dari peningkatan realisasi anggaran yang dikelola pejabat pembuat komitmen di KKP. Tak hanya dari segi realisasi belanja, BPK juga mencatat perkembangan signifikan di bidang pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Hal ini tak luput dari peningkatan ketersediaan sumber daya ikan berkat ketegasan Menteri Susi Pudjiastuti yang mengambil tindakan tegas dalam menjaga laut Indonesia.

“Kami berharap, PNBP ke depan juga bisa lebih meningkat lagi seiring dengan masifnya, makin tersedianya sumber daya perikanan kita di laut kita karena tindakan-tindakan yang memang harus kita lakukan berdasarkan hukum kita,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (12/6/2019).

Belanja Modal
Rizal juga mendorong KKP terus memperbesar belanja modal bagi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan yang akan berimbas pada meningkatnya penerimaan negara.

“Saya mendorong sepenuhnya Ibu Menteri dengan jajarannya agar belanja modalnya diperbesar sehingga kapasitas kita mendorong masyarakat lebih sejahtera, mendorong penerimaan negara menjadi lebih meningkat makin besar juga,” ucapnya.

Para pejabat pembuat komitmen, menurutnya, tidak boleh takut melakukan belanja modal. Belanja modal adalah ruang yang diberikan negara untuk memperbanyak aset dan kapasitas negara untuk mengelola sumber daya, termasuk menyejahterakan masyarakat.

Berkaca dari opini disclaimer yang didapat KKP pada tahun-tahun sebelumnya, ia meminta pejabat pembuat komitmen tidak khawatir melainkan dijadikan pengalaman agar bisa berkoordinasi lebih baik dengan BPK.

Di akhir sambutannya, Rizal menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo turut senang dengan pencapaian WTP yang diraih KKP tahun ini.

“Saya juga mendengar bahwa Pak Jokowi (walaupun) saya kebetulan tidak hadir di istana waktu itu, beliau senang KKP sudah mendapatkan WTP. Jadi, selamat,” katanya.

Sementara itu, Menteri Susi mengucapkan terima kasih kepada BPK yang berkenan langsung mengunjungi KKP dan membawa berita baik. Hasil ini menjadi buah manis dari upaya-upaya yang terus dilakukan KKP dalam memperbaiki opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) yang didapat di tahun-tahun sebelumnya.

“Saya rasa seluruh kementerian, baik eselon 1, 2, 3, dan staf itu setahun ini dag-dig-dug terus Pak semuanya. Saya bilang, ya kalian yang melaksanakan program-program pemerintah, ya bagaimana kok bisa disclaimer. Pasti ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah kan tidak mungkin seperti itu. Ya saya bilang terus perbaiki, lanjut perbaiki. Terbukti, hasilnya pun dapat dirasakan tahun ini,” tuturnya.

PNBP Meningkat
Menteri Susi menyatakan capaian itu tak lepas dari upaya KKP yang terus melakukan efisiensi anggaran dalam empat tahun terakhir. Salah satunya, melalui kebijakan "Susinisasi" yaitu pembuangan kata-kata bersayap dalam nomenklatur anggaran untuk membuat anggaran yang tepat guna. Hasilnya, dalam empat tahun terakhir KKP dapat mengembalikan Rp 9,3 triliun kepada negara. Selain itu, PNBP dan pajak juga turut meningkat.

“PNBP naik dari Rp 150 miliar saat awal saya menjadi menteri, sekarang sudah jadi Rp 600 miliar lebih. Pajak juga naik dari sebelumnya tak sampai Rp 300 miliar, sekarang sudah Rp 1,5 triliun,” ucapnya.

Menteri Susi mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam efisiensi dan efektivitas anggaran. Hal ini akan terus diupayakan KKP.

“Saya akui, dari sisi anggaran dan efektivitasnya masih banyak kita bisa perbaiki. Kemudian efisiensinya tentu saja juga pasti kita bisa perbaiki. Efektivitas ini sangat penting karena nanti yang akan menjadi ujung tombak adalah produktivitas perikanan kita,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Susi juga menanggapi masalah perizinan di KKP. Dalam setahun terakhir, pihaknya melakukan tata kelola perizinan untuk meningkatkan kejujuran dan kepatuhan para pelaku usaha. Pasalnya, banyak pengusaha yang memiliki banyak kapal, tetapi hanya mendaftarkan sebagian kecil dari kapal yang dimilikinya.

“Ternyata, dari beberapa investasi kita itu banyak pengusaha punya kapal 20, yang dikasih izin cuma 2 atau 3. Kecenderungannya bukan hanya satu orang, hampir semuanya seperti itu yang punya kapal di atas lima. Pasti yang disembunyiin juga lebih dari lima. Mereka tukar-tukar saja VMS-nya (vessel monitoring system) satu sama lain,” jelasnya.

Guna mengatasi hal itu, KKP bersikap tegas untuk memperbaikinya. "Jadi ya bukan dipersulit, memang saya tidak mau kasih kalau kalian tidak jujur, saya bilang,” tegas Menteri Susi.

Ia mengimbau agar para pelaku usaha meningkatkan kepatuhan pelaporan secara bertahap seiring dengan meningkatnya ketertelusuran (traceability) perikanan global.

Saat ini, lanjut Susi, dirinya tengah mengupayakan restrukturisasi ekonomi kelautan dan perikanan agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Salah satunya dengan mendorong perubahan industri yang selama ini bersifat ekstraktif menjadi produktif.

Dalam sektor perikanan, Susi mendorong agar pelaku usaha menjual produk ekspor berupa ikan hidup dan ikan yang sudah diproses (after-processed), yang memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan ikan whole raw.

“Ini yang saya coba untuk membawa KKP nanti mengarahkan perdagangan di Indonesia hanya bisa mengekspor after-processed dan ikan hidup/segar, karena kalau whole raw itu masih bisa diekspor, tidak ada nilai tambah,” jelasnya.

Selain itu, Menteri Susi juga berharap agar rantai logistik Indonesia diefisienkan dengan membangun lebih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan hub dan rute pelayaran untuk menciptakan konektivitas yang baik.

Ia juga tengah terus mendorong pemerataan antara pengusaha besar dan nelayan kecil dengan memperkuat nelayan pesisir.

“Dari 4.500 kapal besar, pemiliknya hanya kurang lebih 20-30 orang. Nah ini yang harus kita seimbangkan karena kalau tidak, nanti akan ada ketimpangan-ketimpangan. Itu yang tidak kita inginkan. Saya ingin memperkuat nelayan pesisir,” ucapnya.

Salah satunya dilakukan melalui pemberian bantuan kapal kepada para nelayan, sebagaimana yang telah dilakukan selama ini.

Dengan opini WTP yang didapat KKP tahun ini, Menteri Susi berharap agar program pemberian kapal dapat dilanjutkan dengan lebih baik lagi.

“Saya berharap, dengan bimbingan BPK, kita bisa kembali lagi memimpin KKP untuk mengadakan kapalisasi. Kapal-kapal kecil saja, tidak perlu kapal-kapal besar. Karena kalau kapal besar juga biasanya masyarakat tidak mampu untuk mengoperasionalkan dalam hal financing,” ujarnya.

Guna mendukung tercapainya berbagai tujuan tersebut, Menteri Susi berharap agar BPK dapat turut mendukung KKP untuk mencapainya.

“Saya berharap, BPK akan menjadi salah satu suporter KKP dalam menuju pola pengelolaan sumber daya alam yang renewable untuk keberlanjutan dan pola industri yang tidak esktraktif,” tutupnya.



Sumber: BeritaSatu.com