Perpres Investasi Penting untuk Jamin Rasa Aman Pebisnis

Perpres Investasi Penting untuk Jamin Rasa Aman Pebisnis
Ilustrasi Rupiah. ( Foto: BeritaSatu Photo / David Gita Roza )
/ WBP Senin, 17 Juni 2019 | 23:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam upaya mengamankan target kebutuhan investasi sebesar Rp 5. 800 triliun pada 2020, pemerintah perlu mengeluarkan perpres yang menjadi landasan investasi bagi investor. Perpres itu menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan terkait investasi yang ditanamkan pelau bisnis.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan investor yang datang menanamkan investasinya berharap agar berjalan lancar dan tidak mendapat gangguan. Oleh karena itu mereka membutuhkan jaminan kepastian hukum. "Kita tahu bahwa kepastian hukum itu seringkali masih jadi masalah hingga saat ini. Pemerintah daerah sering kali mengeluarkan kebijakan yang berbeda. Ini tentu mengganggu kenyamanan investor," ujar Trubus Rahadiansyah saat dihubungi Senin (17/6/2019).

Trubus menyakini bahwa pemerintah sanggup menarik investasi besar karena berbagai hambatan telah diperbaiki. "Ini yang menggambarkan bahwa untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi, peranan investasi swasta menjadi sangat penting sehingga policy yang berhubungan dengan kebijakan investasi menjadi kunci baik mencakup infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, pasar tenaga kerja, maupun policy untuk simplifikasi dan regulasi yang bisa positif bagi investasi,” tutur Trubus Rahadiansyah.

Trubus Rahadiansyah mencontohkan masalah kerja sama antara PAM Jaya dan mitranya yakni Palyja dan Aetra. Sebab ada keinginan dari sebagian pihak untuk menghentikan kerja sama yang masih berlaku hingga 2023. "Hal seperti ini perlu diatur. Jangan sampai investasi yang sudah berjalan dan sesuai undang undang, bisa diutak atik karena beda penafsiran dari pemerintah daerah," ujar Trubus Rahadiansyah.

Saat ini dengan adanya putusan PK, kerja sama investasi dengan mitra swasta di bidang sumber daya air yang selama ini dilakukan penyelenggara negara melalui PAM Jaya, dikukuhkan sebagai suatu bentuk kerja sama yang diperlukan dan diperbolehkan secara hukum. Hal tersebut sangat sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015.

Gubernur DKI Anies Baswedan seharusnya menghentikan upaya pengambilalihan pengelolaan air dari swasta. Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI sebaiknya fokus pada upaya yang perlu dilakukan pascakerja sama dengan swasta berakhir. "Kalau sekarang Pemprov DKI telah membentuk tim kajian, lebih baik mandatnya ditujukan untuk membahas kelanjutan penyediaan air pasca-2023. Sebab belum tentu PAM Jaya sanggup bila tidak dipersiapkan sejak saat ini," tandas Trubus Rahadiansyah.



Sumber: BeritaSatu.com