Kemkeu Duga Laporan Keuangan Garuda Tak Sesuai Standar

Kemkeu Duga Laporan Keuangan Garuda Tak Sesuai Standar
Pesawat milik maspakai Garuda Indonesia sesaat sebelum lepas landas. ( Foto: BeritaSatu Photo/Danung Arifin )
Triyan Pangastuti / ALD Sabtu, 15 Juni 2019 | 09:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyimpulkan adanya dugaan audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2018 belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Kendati demikian, Kemkeu belum menjatuhkan sanksi kepada kantor akuntan publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan Garuda.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, pihaknya tak bisa langsung mengenakan sanksi kepada KAP karena masih harus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pendalaman telah dilakukan terhadap hasil audit KAP Tanubrata, Sutanto Fahmi, Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional). KAP tersebut mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia yang perusahaan terbuka yang tercatat di pasar modal Indonesia.

“Kita masih berkoordinasi dengan OJK, karena yang terpenting dari perusahaan publik itu pemegang saham minoritas juga terlindungi secara memadai. Sehingga sanksi yang berkaitan dengan dugaan adanya kalalaian dalam pelaksanaan audit dan pemberian opini perlu secara bersama dengan OJK, sehingga apa sanksi yang akan diterapkan. Kenapa dengan OJK karena Garuda adalah emiten, perusahaan publik,” tutur Hadiyanto di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/6).

Selain itu, koordinasi diperlukan agar OJK punya assessment terhadap emiten ini, baik mengenai downside risk-nya, sehingga nanti sanksi yang dikeluarkan OJK maupun level pelanggarannya, sebagai konteks transparansi dan keterbukaan informasi di perusahaan terbuka itu seperti apa. “Nah itu yang harus di-assess oleh OJK,” tambah dia.

Meski demikian, dia mengaku bahwa pembahasannya sudah masuk pada level teknis, sedangkan pengambilan keputusan di OJK pada dewan komisioner.

“Kita koordinasi, kita siap. Karena secara case kita sudah melaporkan situasinya ke Bu Menteri (Menkeu Sri Mulyani, red). Tapi karena menyangkut emiten kita masih menunggu koordinasi final dari OJK,” tuturnya.

Hadiyanto menambahkan, Kemkeu sebagai Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memiliki wewenang terkait sanksi terhadap KAP, sedangkan OJK memiliki wewenang terkait sanksi kepada Garuda Indonesia. "Jadi terkait akuntansi publiknya dari Kemenkeu, tapi kepatuhan perusahaan publik itu dari OJK," katanya.

Sebagai informasi, persoalan laporan keuangan Garuda Indonesia berawal dari dua komisarisnya yang menganggap laporan keuangan 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Karena itu, keduanya menolak menandatangani laporan keuangan tersebut.

Penolakan terkait perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi. Mereka tidak menyetujui perlakuan akuntansi dalam laporan keuangan Garuda 2018 atas transaksi pendapatan dari salah satu mitra bisnisnya yaitu PT Mahata Aero Technologi sebesar US$ 239 juta. Menurut dua komisaris tersebut, seharusnya pendapatan dari mitranya tersebut belum saatnya diakui dalam laporan keuangan 2018.

Apabila tidak ada pengakuan pendapatan itu, perseroan akan mengalami kerugian senilai US$ 244,95 juta. Namun dalam laporan keuangan 2018 mencetak laba bersih US$ 809,84 ribu, meningkat tajam dari tahun 2017 yang rugi US$ 216,58 juta.
Atas persoalan tersebut, manajemen Garuda Indonesia menyatakan, kebijakan memasukkan piutang menjadi pendapatan dalam laporan keuangan tahun 2018 tidak melanggar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23. Garuda mengakui pendapatan dan piutang tersebut dalam laporan keuangan 2018 dan telah disahkan dalam RUPS.

Sebelumnya, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) selaku wadah bagi profesi akuntan publik, akan memastikan anggotanya mematuhi kode etik dan standar profesional akuntan publik (SPAP) terkait kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA) Tahun 2018. Saat ini, IAPI masih dalam proses menelaah laporan bermasalah tersebut.

Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo menjelaskan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto Fahmi, Bambang & Rekan member dari BDO International (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan tersebut. IAPI meminta keterangan atau informasi yang relevan dengan permasalahan laporan keuangan Garuda 2018.

“Kami juga telah mengadakan pertemuan dengan pihak otoritas untuk menyampaikan pandangan-pandangan terkait permasalahan tersebut untuk kiranya dapat digunakan semestinya,” jelas Tarkosunaryo dalam siaran persnya, Selasa (14/5).

Selanjutnya, lanjut dia, IAPI juga sedang melakukan penelaahan terhadap keterbukaan informasi yang disampaikan oleh manajemen Garuda terkait dengan laporan keuangan yang menjadi perhatian publik tersebut. Penelaahan tersebut dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan fakta-fakta terkait akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan sebesar US$ 239 juta atas transaksi penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan berupa Wi-Fi, pengelolaan in-flight entertaiment dan manajamen konten, selama 15 tahun dengan Mahata.

“Penelaahan yang dilakukan IAPI tersebut melibatkan para akuntan publik yang menjadi anggota dari Dewan Reviu Mutu dan Dewan Pengurus di IAPI yang dilakukan secara obyektif dan independen untuk menilai apakah standar profesional akuntan publik (SPAP) dipatuhi,” tegas Tarkosunaryo.

 



Sumber: Investor Daily