Tiket Pesawat Mahal, Ini Kebijakan Baru Pemerintah

Tiket Pesawat Mahal, Ini Kebijakan Baru Pemerintah
Darmin Nasution. ( Foto: Antara )
Herman / YUD Kamis, 20 Juni 2019 | 16:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menegaskan, pemerintah akan terus mengevaluasi secara berkala penurunan Tarif Batas Atas (TBA) harga tiket pesawat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 dan berlaku efektif sejak 18 Mei 2019 lalu.

Hal ini menurutnya untuk memastikan kepentingan publik dipenuhi dengan baik oleh industri jasa angkutan udara dengan menyeimbangkan kepentingan publik, industri yang terkait, dan negara.

Dikatakan Darmin, kenaikan harga tiket pesawat sejak bulan November 2018 memang berdampak langsung pada jumlah penumpang. Terjadi penurunan dalam empat bulan terakhir (Januari – April 2019) sebesar 28%. Selain itu, secara Year on year (YoY), inflasi angkutan udara juga mengalami peningkatan. Namun sejak bulan Mei 2019, laju inflasinya melambat sebagai dampak kebijakan penurunan TBA sebesar 12%-16%.

“Tercatat sejak November 2018 tarif angkutan udara menjadi penyumbang tetap inflasi setiap bulannya. Sejak diberlakukan kebijakan TBA yang baru, inflasi tarif angkutan udara pada bulan Mei tercatat hanya sebesar 1,13% (MtM), lebih kecil jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang nilai inflasinya mencapai 2,27% (MtM). Meskipun secara tahunan inflasinya masih cukup tinggi, sebesar 27,85% (YoY),” kata Menko Darmin Nasution melalui keterangan resmi yang diterima Beritasatu.com, Kamis (20/6/2019).

Dalam rapat koordinasi evaluasi TBA yang digelar Kamis (20/6/2019) siang ini, Pemerintah bersama seluruh pihak terkait juga telah merumuskan berapa kebijakan, antara lain untuk memenuhi harapan masyarakat akan penurunan harga tiket pesawat, pemerintah bersama seluruh pihak terkait tengah memfinalisasi kebijakan untuk memberlakukan penurunan harga tiket penerbangan Low Cost Carrier (LCC) domestik untuk jadwal penerbangan tertentu. Kebijakan ini akan berlaku efektif dalam satu minggu ke depan.

Sementara itu untuk menjaga keberlangsungan industri angkutan udara, seluruh pihak yang terkait seperti maskapai udara, pengelola bandara, dan penyedia bahan bakar penerbangan, telah sama-sama berkomitmen untuk menurunkan biaya yang terkait dengan operasi penerbangan

Untuk membantu efisiensi biaya di maskapai, Pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan pemberian insentif fiskal atas jasa persewaan, perawatan, dan perbaikan pesawat udara; jasa persewaan pesawat udara dari luar daerah pabean; dan impor serta penyerahan atas pesawat udara dan suku cadangnya.



Sumber: BeritaSatu.com