Pertemuan Pemimpin ASEAN, Presiden Jokowi Diminta Bicara Perlindungan PMI

Pertemuan Pemimpin ASEAN, Presiden Jokowi Diminta Bicara Perlindungan PMI
Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo. ( Foto: istimewa )
Siprianus Edi Hardum / EHD Kamis, 20 Juni 2019 | 00:00 WIB

Jakarta, Berisatu.com – Migrant Care meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dalam pertemuan dengan para pemimpin negara ASEAN, Jokowi tetap konsisten mendorong agenda pembicaraan mengenai perlindungan pekerja migran (PMI).

Selain itu, harus membicara harus membicarakan mengenai kerentanan adanya potensi keterpaparan radikalisme dan ekstremisme kekerasan.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo di Jakarta, Kamis (20/6/2019). Wahyu mengatakan itu sehubungan dengan pada tanggal 20-23 Juni 2019 berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (ASEAN Summit) yang akan dihadiri oleh seluruh kepala negara/kepala pemerintahan dari seluruh negara anggota ASEAN.

Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri pertemuan tersebut dan membawa tiga agenda penting untuk dibicarakan dalam forum tersebut yaitu perang dagang Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok dan dampaknya untuk kawasan ASEAN, tata kelola sampah impor dan penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan penduduk terbesar di ASEAN tentu saja Presiden Jokowi akan menggunakan pengaruh kuatnya untuk mendesakkan ketiga agenda tersebut yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kontelasi ekonomi politik, lingkungan hidup serta keamanan kawasan.

Namun demikian, Wahyu mengingatkan agar Presiden tidak melupakan agenda dan kepentingan nasional Indonesia yang terus-menerus diperjuangkan dalam ASEAN yaitu perlindungan pekerja migran.

Wahyu mengatakan, meski ASEAN sebenarnya telah memiliki seperangkat komitmen tentang pekerja migran seperti ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers dan ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, namun demikian masih terlihat keengganan negara-negara di kawasan ASEAN, terutama negara penerima, untuk mengoperasionalkan komitmen tersebut dalam mekanisme konkrit terkait perlindungan pekerja migran dan kemudahan arus mobilitas mereka.

Menurut Wahyu, hingga saat ini, dibanding dengan sektor-sektor lain di pilar sosial budaya ASEAN, sektor pekerja migran merupakan sektor yang sangat ketinggalan dalam membangun mekanisme perlindungan yang operasional dan terukur.

Wahyu mengatakan, ada perkembangan yang mengkhawatirkan terkait dengan potensi keterpaparan para pekerja migran pada ide-ide radikalisme dan ekstremisme kekerasan di kawasan ASEAN.

Indonesia didorong untuk pro-aktif mempromosikan inisiatif pencegahan kerentanan tersebut dengan pendekatan non-keamanan. Inisiatif tersebut harus terintegrasi dalam mekanisme perlindungan pekerja migran, baik ketika berada di negara asal maupun di negara tujuan. “Pendekatan ini membutuhkan komitmen regional,” kata dia.