Kemnaker Janji Tuntaskan Penyusunan Peraturan Turunan UU Pekerja Migran Agustus 2019

Kemnaker Janji Tuntaskan Penyusunan Peraturan Turunan UU Pekerja Migran Agustus 2019
Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN), Ditjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Eva Trisiana. ( Foto: beritasatu.com / Edi Hardum )
Siprianus Edi Hardum / EHD Selasa, 25 Juni 2019 | 00:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berjanji menuntaskan penyusunan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU Pekerja Migran) pada Agustus 2019.

“Ada 15 aturan turunan yang kami buat. Ada yang sudah di meja Kementerian Hukum dan HAM, yang masih koordinasi lagi dengan lembaga-lembaga lain. Intinya Agustus tuntas dan disyahkan,” kata Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN), Ditjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Eva Trisiana, kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Eva mengatakan, kalau aturan undang-undang itu belum juga selesai maka UU Pekerja Migran tidak bisa diterapkan. “Makanya kita kita serius agar sebelum masa Menaker sekarang selesai maka peraturan turunan itu selesai,” kata Eva.

Sebelumnya, Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, Gabriel Goa mendesak Hanif Dhakiri fokus menyelesaikan penyusunan peraturan pelaksana UU tersebut. Fakta membuktikan masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) adalah masalah sangat serius.

Menurut Gabriel, kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI pekerja rumah tangga (PRT) ke negara-negara di Timur Tengah sejak Mei 2015 telah menyuburkan praktik human trafficking (perdagangan manusia) ke negara-negara Timur Tengah.
“Sampai saat ini sebanyak 10.000 TKI ilegal setiap bulan dikirim ke negara-negara Timur Tengah dan Malaysia. Yang mengirim adalah oknum-oknum,” katanya.

Selain itu, Gabriel meminta Hanif menertibkan perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) nakal yang masih mengirim TKI secara ilegal dan menggunakan visa turis dan visa umrah.

Sebagaimana diketahui pemerintah dan DPR sepakat bahwa salah satu sebab TKI, terutama PRT di luar negeri mengalami masalah, seperti kekerasan dan pemerkosaan adalah ketidakjelasan perlindungan yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU tersebut lebih banyak mengatur mengenai penempatan TKI dibanding mengenai perlindungan TKI.

Karena itu, DPR dan pemerintah membentuk UU 18/2017 yang diundangkan dalam lembaran negara pada 24 November 2017. UU 18/2017 mengamanatkan pembuatan 28 peraturan pelaksana atau peraturan turunan. Batas waktu penyelesaian pembuatan peraturan turunan itu dua tahun sejak UU tersebut diundangkan.