Rizal Ramli Usulkan Jurus untuk Genjot Pendapatan Krakatau Steel

Rizal Ramli Usulkan Jurus untuk Genjot Pendapatan Krakatau Steel
Ekonom senior, Rizal Ramli. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Rabu, 3 Juli 2019 | 21:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom senior, Rizal Ramli mengkritisi naiknya impor baja dari Tiongkok saat salah satu perusahaan BUMN, yakni PT Krakatau Steel (KS), mengalami kerugian. Padahal, ujar mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu, selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur.

Sejatinya, ujar Rizal Ramli, peningkatan pembangunan infrastruktur juga memberikan kontribusi pada peningkatan penjualan baja perusahaan plat merah.

“Infrastruktur digenjot 4,5 tahun terakhir. Seharusnya penjualan dan keuntungan Krakatau Steel naik. Tetapi, yang naik justru impor baja dari Tiongkok yang harganya dumping dan aturan impornya dipermudah. Tidak aneh jika Krakatau Steel merugi," kata mantan Menko Ekuin era pemerintahan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Rizal Ramli pun mengaku pernah memberikan usulan ke pemerintah Jokowi untuk berani melaksanakan kebijakan antidumping dengan menerapkan bea masuk 25% terhadap baja dan turunannya pada tahun lalu. Jika kebijakan itu dilaksanakan, Rizal meyakini kalau Krakatau Steel akan untung lagi, karena produksi baja dalam negeri naik.

Menurut Rizal, salah satu cara yang paling ampuh untuk bisa mengatasi kondisi ekonomi yang buruk adalah dengan mengurangi defisit current account dan impor.

Rizal mengkritisi sikap pemerintah Jokowi yang hanya berani dan fokus pada upaya pengurangan impor terhadap komoditi kecil seperti tasbih, bedak, dan lipstik. Ia menilai, pemerintah sebaiknya juga memfokuskan pada 10 komoditas impor yang besar, khususnya baja dari Tiongkok dan mobil dari Jepang.

Pada awal Oktober 2018, Rizal Ramli menyebutkan bahwa 67% baja berasal dari impor dan dijual murah di Indonesia. Industri baja dalam negeri, seperti Krakatau Steel pun merugi.

“Restrukturisasi KS membuat utang sustainable tetapi tidak meningkatkan penjualan. Harus berani mengenakan tarif antidumping. Tiongkok ekses kapasitas industri baja, berminat realokasi pabrik baja bekas ke RI. Malah diberi bebas pajak 30 tahun,” kata Rizal Ramli.

Seperti diketahui, sekurangnya 1.500 buruh PT Krakatau Steel berdemonstrasi pada Selasa (2/07/2019). Mereka menolak dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Setelah berorasi menyampaikan aspirasinya, ribuan buruh itu lalu melakukan konvoi ke depan gedung Wali Kota Cilegon, Banten, dan melanjutkan demonstrasinya.

Dalam aksinya, para buruh menolak dua hal, yaitu dirumahkan dan di-PHK. Krakatau Steel disebut akan memberhentikan 2.500 buruh dengan alasan efisiensi. Sebelumnya, pada 1 Juni 2019, sebanyak 529 buruh diberhentikan secara sepihak.



Sumber: BeritaSatu.com