Surplus Perdagangan TPT Terus Menurun Sejak 2010

Surplus  Perdagangan TPT Terus Menurun Sejak 2010
Ilustrasi industri TPT ( Foto: beritasatu.com )
Lona Olavia / MPA Jumat, 12 Juli 2019 | 13:06 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com-Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia butuh keselarasan antar sektor, jika mau menyalip kinerja ekspor Vietnam yang kian meningkat pesat. Sejak tahun 2010, produk tekstil Indonesia terus mengalami penurunan pangsa pasar di dunia, padahal permintaan dunia tengah meningkat.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy mengatakan, sebelum tahun 2010 surplus ekspor selalu diatas US$ 5 miliar, tapi hingga tahun 2018 surplusnya berkurang hanya tinggal US$ 3,2 miliar. Di mana, kondisi ini diakuinya sudah diprediksi sejak delapan tahun lalu, akibat kebijakan yang salah seiring dengan tidak terintegrasinya hulu ke hilir pada sisi serat, benang, dan garmen.

“Kita sudah prediksi penurunan itu, dimulai dari anti dumping untuk serat polyester 2010 lalu. Dari bahan baku utama mahal maka ke hilirnya akan mahal,” katanya dalam acara Hot Economy, di Beritasatu News Channel, Kamis (11/7).

Berkurang surplus ekspor itu, tambah Ismy diperparah dengan, keributan antar sektor. Ada ketidakharmonisan diantara serat, benang, kain, dan garmen. Sedangkan, kebutuhan pasarnya yang tengah meningkat justru terabaikan. Hal itu berbeda dengan Vietnam yang justru terus berbenah dan terus mencari pasar barunya dengan memperluas kerjasama dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang selaku negara utama tujuan ekspor.

“Kalau bicara data, tahun 2008 Indonesia punya ekspor US$ 10,1 miliar, Vietnam US$ 10,2 miliar, tidak beda jauh. 2014 Indonesia naik ekspornya ke US$ 12,7 miliar, tapi Vietnam sudah US$ 25,4 miliar. 2018 kita US$ 13,2 miliar, dan Vietnam US$ 37,9 miliar. Vietnam tahu, dalam negeri dia benahi dan terus mencari akses pasar dengan membuat hubungan bilateral. Jadi, kita saat ini di AS posisinya ada di nomor 6, Uni Eropa 10, dan Jepang 3,” ujarnya.

Agar tekstil kembali berjaya, Ismy mengimbau agar pemerintah memberikan fasilitas di sisi hulunya dan memproteksi di sisi hilir, bukan sebaliknya seperti yang sekarang ini terjadi. “Kita kan sudah lihat sebenarnya dari tahun 2010. Jadi, seharusnya pemerintah mengambil langkah cepat dengan memberikan fasilitas di hulu, apalagi Indonesia punya dua power, man dan energy. Proteksi bisa dilakukan terhadap impor pakaian jadi,” imbuh ia.

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi menambahkan, harus ada penurunan tarif bahan baku mengingat ketersediaan bahan baku yang relatif mahal. Selain itu, harus ada perbaikan dari sisi tenaga kerjanya. Serta, perluasan pasar.

“Dari sisi tenaga kerja harus dibetulin, upah naik terus tapi produktivitasnya stagnan jadi menaikkan ongkos produksi. Sedangkan, dari sisi kerjasama internasional kita bisa dihitung dengan jari. Jadi, perlu aktif ikut dan membangun peta kerjasama yang tradisional dan non tradisional,” ujarnya.

Terkait Vietnam, ia mengatakan, pemerintahnya sudah melakukan pembenahan sejak 10 tahun terakhir dan telah menikmati hasilnya. Langkah cepat pemerintahnya dalam mengambil kebijakan dan agresif dalam membuka pasar, berbeda dengan Indonesia.

“Dalam hal perencanaan bisa kita contoh Vietnam, bagimana dia buat rencana konkret dan terencana. Kalau kita sering mentah dalam realisasinya, mentah di level Pemda, di mana implementasinya tumpang tindih. Sebagai contoh Vietnam dalam hal pembebasan lahan, Vietnam bisa cepat menjamin. Tapi, sekali lagi jika kita bicara sistem pemerintah dan luas daerah yang apple to apple. Tapi, pelajarannya mereka lakukan apa yang mereka rencanakan, sementara kita buat rencana tapi implementasinya terbatas,” kata ia.



Sumber: Suara Pembaruan