Ekosistem Indonesia Halangi Kebangkitan Industri Tekstil

Ekosistem Indonesia Halangi Kebangkitan Industri Tekstil
Pembeli dan penjual pakaian melakukan transaksi di Pasar Tanah Abang, Jakarta, 17 Juni 2019. ( Foto: ANTARA )
Lona Olavia / Heru Andriyanto / HA Jumat, 12 Juli 2019 | 17:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia butuh keselarasan antar sektor, jika mau menyalip kinerja ekspor Vietnam yang kian meningkat pesat. Sejak tahun 2010, produk tekstil Indonesia terus mengalami penurunan pangsa pasar di dunia, padahal permintaan dunia tengah meningkat.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy mengatakan penurunan kinerja industri tekstil Indonesia sudah bisa diramalkan sejak 2010, akibat kebijakan pemerintah yang menurutnya terbalik.

"Dari awal harusnya kalau memberi fasilitas itu hulunya, hilirnya yang di-protect. Sekarang terbalik, hulunya di-protect akhirnya barang baku mahal, dan ke hilirnya sudah pasti mahal," kata Ismy dalam program Hot Economy, Beritasatu News Channel, tayang Kamis (12/7/2019) malam.

"Itu terjadi sekitar 2010, yang namanya antidumping serat polyester. Kita sudah bilang 'hati-hati karena nanti akan hancur', nah benar."

Proteksi di sektor hulu membuat harga bahan baku serat mahal sehingga produk hilir Indonesia juga tidak kompetitif, ujarnya. Menurut Ismy, sektor antara yaitu industri kain, adalah yang paling terkena dampaknya.

"Dari 2010 sampai 2018 yang hancur itu kinerja industri kain, tapi kalau benang bagus, garmen malah 60% ujung tombak Indonesia ekspornya itu dari gamen," paparnya.

Industri kain terdampak karena ada di tengah antara serat, benang, dan garmen. Untuk mendongkrak kinerja tekstil dan produk tekstil (TPT), maka harus ada harmonisasi antarsektor, tambahnya. Dan yang terpenting, pola kebijakan yang terbalik ini harus dikoreksi.

"Yang di hulu berikan fasilitas, produk hilirnya di garmen itu yang di-protect. Impor pakaian jadi harus di-protect karena nggak ada nilai tambahnya," kata Ismy.

Ismy juga menagih janji pemerintah yang dalam salah satu paket kebijakan ekonominya menjanjikan diskon untuk listrik industri.

"Sekarang tidak ada (diskon) loh. (Tarif) listrik kita 10,5 sen per KwH, Vietnam 7 sen, Bangladesh 3 sen. Kita ngomong gas, di Indonesia US$ 9,3 per MMBTU, Vietnam US$ 7,5," bebernya.

"Harusnya dibalik, hulunya diberi fasilitas, hilirnya diprotek."

Ditinggalkan Vietnam
Ismy mengatakan, sebelum tahun 2010 surplus ekspor selalu diatas US$ 5 miliar, tapi hingga tahun 2018 surplusnya berkurang hanya tinggal US$ 3,2 miliar. Di mana, kondisi ini diakuinya sudah diprediksi sejak delapan tahun lalu, akibat kebijakan yang salah seiring dengan tidak terintegrasinya hulu ke hilir pada sisi serat, benang, dan garmen.

Berkurangnya surplus ekspor itu diperparah dengan keributan antar sektor. Ada ketidakharmonisan diantara serat, benang, kain, dan garmen. Sedangkan, kebutuhan pasarnya yang tengah meningkat justru terabaikan. Hal itu berbeda dengan Vietnam yang justru terus berbenah dan terus mencari pasar barunya dengan memperluas kerjasama dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang selaku negara utama tujuan ekspor.

“Kalau bicara data, tahun 2008 Indonesia punya ekspor US$ 10,1 miliar, Vietnam US$ 10,2 miliar, tidak beda jauh. 2014 Indonesia naik ekspornya ke US$ 12,7 miliar, tapi Vietnam sudah US$ 25,4 miliar. 2018 kita US$ 13,2 miliar, dan Vietnam US$ 37,9 miliar. Vietnam tahu, dalam negeri dia benahi dan terus mencari akses pasar dengan membuat hubungan bilateral. Jadi, kita saat ini di AS posisinya ada di nomor 6, Uni Eropa 10, dan Jepang 3,” ujarnya.

Agar tekstil kembali berjaya, Ismy mengimbau agar pemerintah memberikan fasilitas di sisi hulunya dan memproteksi di sisi hilir, bukan sebaliknya seperti yang sekarang ini terjadi. “Kita kan sudah lihat sebenarnya dari tahun 2010. Jadi, seharusnya pemerintah mengambil langkah cepat dengan memberikan fasilitas di hulu, apalagi Indonesia punya dua power, man dan energy. Proteksi bisa dilakukan terhadap impor pakaian jadi,” imbuhnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi menambahkan, harus ada penurunan tarif bahan baku mengingat ketersediaan bahan baku yang relatif mahal. Selain itu, harus ada perbaikan dari sisi tenaga kerjanya. Serta, perluasan pasar.

“Dari sisi tenaga kerja harus dibetulin, upah naik terus tapi produktivitasnya stagnan jadi menaikkan ongkos produksi. Sedangkan, dari sisi kerjasama internasional kita bisa dihitung dengan jari. Jadi, perlu aktif ikut dan membangun peta kerjasama yang tradisional dan non tradisional,” ujarnya.

Terkait Vietnam, ia mengatakan, pemerintahnya sudah melakukan pembenahan sejak 10 tahun terakhir dan telah menikmati hasilnya. Langkah cepat pemerintahnya dalam mengambil kebijakan dan agresif dalam membuka pasar, berbeda dengan Indonesia.

“Dalam hal perencanaan bisa kita contoh Vietnam, bagimana dia buat rencana konkret dan terencana. Kalau kita sering mentah dalam realisasinya, mentah di level Pemda, di mana implementasinya tumpang tindih. Sebagai contoh Vietnam dalam hal pembebasan lahan, Vietnam bisa cepat menjamin. Tapi, sekali lagi jika kita bicara sistem pemerintah dan luas daerah yang apple to apple. Tapi, pelajarannya mereka lakukan apa yang mereka rencanakan, sementara kita buat rencana tapi implementasinya terbatas,” kata dia.



Sumber: BeritaSatu TV